Mohon tunggu...
Bayu Surya Abdillah
Bayu Surya Abdillah Mohon Tunggu... Asisten Rumah Tangga - mahasiswa

saya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Analisis Mendalam: Jual Beli Minyak Goreng dengan Sistem Bersyarat

2 Oktober 2024   14:33 Diperbarui: 2 Oktober 2024   14:38 30
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Konteks dan Implikasi Praktik

Praktik jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat yang terjadi di Pasar Gilang Desa Tegaron merupakan fenomena menarik yang patut dikaji lebih dalam. Selain aspek hukumnya, praktik ini juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan:

  • Implikasi Sosial:

    • Ketergantungan: Praktik ini dapat menciptakan ketergantungan pedagang terhadap pemasok, karena mereka "terpaksa" membeli produk lain yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan.
    • Ketidakadilan: Jika syarat yang diberikan terlalu memberatkan, maka dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan bagi pedagang.
    • Pengaruh terhadap konsumen: Secara tidak langsung, praktik ini dapat mempengaruhi harga barang di pasaran, karena pedagang mungkin akan menaikkan harga jual untuk menutupi biaya pembelian produk syarat.
  • Implikasi Ekonomi:

    • Efisiensi: Dari sudut pandang pemasok, praktik ini bisa menjadi strategi untuk meningkatkan penjualan produk lain.
    • Monopoli: Jika praktik ini dilakukan secara meluas dan oleh banyak pemasok, maka dapat menciptakan semacam "monopoli" terhadap produk tertentu.
    • Hambatan persaingan: Praktik ini dapat menghambat persaingan sehat di pasar, karena pedagang akan cenderung membeli dari pemasok yang sudah menjalin kerja sama.

Analisis Lebih Lanjut dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

  • Rukun dan Syarat Jual Beli:

    • Ijab qabul: Dalam kasus ini, ijab qabul umumnya terpenuhi, namun perlu diperhatikan apakah ada unsur paksaan atau tekanan yang menyebabkan salah satu pihak tidak benar-benar merdeka dalam memberikan persetujuan.
    • Objek jual beli: Objek jual beli utama adalah minyak goreng, namun adanya syarat pembelian produk lain perlu dikaji lebih lanjut apakah termasuk dalam objek atau hanya sebagai syarat tambahan.
    • Harga: Harga harus jelas dan pasti. Dalam praktik ini, seringkali harga sudah ditentukan oleh pemasok, sehingga pedagang memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi.
    • Shighar: Adanya syarat tambahan dalam jual beli ini perlu dikaji apakah termasuk dalam kategori shighar (syarat yang membatalkan akad).
  • Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah:

    • Keadilan: Praktik ini perlu diuji apakah memenuhi prinsip keadilan, baik dari segi harga maupun manfaat yang diperoleh kedua belah pihak.
    • Manfaat: Transaksi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jika syarat yang diberikan hanya menguntungkan salah satu pihak, maka dapat dipertanyakan manfaatnya bagi pedagang.
    • Kejelasan: Syarat yang diberikan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

Pandangan Aliran Hukum Lainnya

  • Positivisme Hukum: Akan melihat apakah praktik ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ada larangan eksplisit, maka praktik ini dianggap sah secara hukum positif.
  • Realism Hukum: Akan melihat praktik ini dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, dan menganalisis bagaimana praktik ini berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya.
  • Natural Law: Akan menilai apakah praktik ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan moral yang universal.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan dalam praktik jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat, beberapa solusi dapat dipertimbangkan:

  • Regulasi: Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang lebih jelas mengenai praktik jual beli semacam ini, termasuk batasan-batasan yang perlu diperhatikan.
  • Penguatan koperasi: Pembentukan koperasi pedagang dapat memberikan kekuatan bargaining yang lebih baik kepada pedagang dalam bernegosiasi dengan pemasok.
  • Pendidikan konsumen: Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara memilih produk yang berkualitas dengan harga yang wajar.
  • Penegakan hukum: Aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam mengawasi praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun