Mohon tunggu...
Bayu wicaksono
Bayu wicaksono Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa - Bayu Wicaksono (43121010177) Dosen : Apollo, Prof.Dr, M.Si.AK Etika dan Hukum Bisnis

Jadilah Diri Sendiri

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

K10: Perbedaan Kontrak Bisnis dan Sosial Menurut Para Ahli

13 Mei 2022   22:42 Diperbarui: 13 Mei 2022   22:49 239
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menurut Thomas Hobbes

Menurut Hobbes Keadaan alamiah adalah keadaan dimana tidak ada kriteria benar dan salah yang dapat ditegakkan. Orang- orag mengambil untuk diri mereka sendiri semua yang mereka bisa, dan ia menggambarkan kehidupan manusia sebagai menyendiri, miskin,jahat.  Bagi Hobbes, otoritas penguasa adalah mutlak, dalam arti tidak ada otoritas di atas kedaulatan yang kehedaknya adalah hukum. Itu tidak berarti bahwa kekuasaan yang berdaulat mencakup segalanya. Kontrak sosial memungkinkan individu untuk meninggalkan keadaan alaiah dan memasuki masyarakat sipil.  Negara ideal menurut Hobbes tidaklah jelas, Bagi Hobbes semua bentuk negara baik asal saja kekuasaan dalam negara tidak terbagi bagi sehingga kekuasaan itu harus bersifat mutlak.

dokpri
dokpri

Menurut John Locke

Locke memiliki pandangan berbeda dari Hobbes dalam memahami keadaan alam,ia menganggap state of nature sebagai keadaan di mana manusia, meskipun bebas , setara, dan mandiri, berkewajiban menurut hukum alam untuk saling menghormati hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Locke berpendapat bahwa kewajiban untuk mematuhi pemerintah sipil dibawah kontrak sosial bergantung pada perlindungan hak hak kodrati setiap orang termasuk hak atas kepemilikan pribadi. Kontrak sosial bagi Locke adalah bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa. Bagi Locke tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas dalam negara akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Pemerintah daripada negara inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat.

dokpri
dokpri

Menurut Rousseau

Rousseau tujuan ia ingin mewujudkan pemerintahan yang bermanfaat bagi sebagian besar rakyat. Dengan ingin mewujudkan pemerintahan yang baik ia berpendapat bahwa orang yang dipercaya secara alami akan berdampak baik bagi pemerintahannya tetapi dengan kekuasaan pemerintah itu menjadi merusak kepercayaan mereka ( rakyat). Bentuk Pemerintahan terbaik ialah demokrasi langsung yang mempromosikan kebaikan bersama mayoritas. Dengan cara demokrasi langsung rakyat akan mematuhi apa yang ada dalam peraturan dan rakyat akan menjadi percaya sehingga bisa mewujudkan pemerintah yang bermanfaat dan adil. Rakyat menyerahkan sebagian dari hak individu mereka untuk diperintah oleh kehendak umum mayoritas. Bagi Rousseau, satu satunya otoritas politik yang sah adalah otoritas yang disetujui oleh semua orang, yang telah menyetujui pemerintahan tersebut dengan mengadakan kontrak sosial demi pelestarian bersama mereka. Rousseau mendefinisikan kehendak umum ini sebagai kebutuhan kolektif semua untuk menyediakan kebaikan bersama

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun