Organisasi Papua Merdeka (OPM) meminta agar Papua dipisahkan dari Indonesia. Latar belakang Organisasi Papua Merdeka (OPM) menuntut pemisahan dari Indonesia, antara lain karena masyarakat Papua merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia. Orang Papua percaya bahwa Indonesia tidak akan pernah melindungi orang Papua.
Terkait dukungan terhadap gerakan kemerdekaan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga telah membentuk sayap militer yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, atau disingkat TPNPB. TPNPB didirikan pada tanggal 26 Maret 1973.
Dalam video yang diunggah di YouTube pada Senin (10/12), juru bicara Komando Nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan menolak menerima seruan pemerintah Indonesia untuk menyerah dan memulai dialog.
Saibi Sambom mengatakan: "TNPPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum penjajahan Indonesia membuat bangsa Papua merdeka." Gerakan kemerdekaan yang dipimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilarang di Indonesia karena memicu kemerdekaan provinsi itu sendiri. Yang akhirnya berujung pada tuduhan makar. Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga menggelar upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan satu lagi lambang persatuan Papua sendiri. Tak hanya itu, bahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pun mengeluarkan lagu kebangsaan bertajuk “Hai Tanahku Papua” dan lambang negara. Konflik di Papua juga mengakibatkan munculnya gerakan separatis yang akhirnya berujung pada munculnya kelompok bersenjata separatis Papua, munculnya faktor tersebut membuktikan bahwa permasalahan di Papua sangat serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kelompok separatis juga telah menyebabkan negara dan masyarakat Papua sendiri mengalami kerugian yang sangat besar, seperti kerusakan bangunan, bahkan kelompok separatis sendiri tidak segan-segan menyerang masyarakat Papua jika tidak mendukung gerakan kemerdekaan itu sendiri. Hal semacam ini menjadi salah satu faktor yang akan muncul dalam penyelesaian konflik Papua dengan pendekatan keamanan dengan mengedepankan kekuatan militer. Namun, di tanah papua memang sangat minim kedaulatan, Seperti layaknya kata “tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api”. Banyak faktor yang membuat masyarakat papua merasa adanya ketidakadilan dari pemerintah Indonesia terhadap masyarakat papua itu sendiri. pemicu masyarakat papua antara lain:
1. Faktor sejarah integrasi dan status identitas politik.
Pada problem ini konflik papua didasarkan pada adanya perbedaan cara pandang antara nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua atas sejarah peralihan papua kekuasaan papua dari Belanda ke Indonesia.
2. Faktor sikap pemerintah yang mengedepankan keamanan dan kekuatan militer.
Keutuhan nkri adalah harga mati dan memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian semua di identifikasikan secara militeristik. Sehingga negara berupaya mengartikan dengan mengedepankan keamanan dan kekuatan militer adalah solusi untuk mengakhiri perbedaaan.
3. Faktor adannya campur tangan politik dari negara2 lain
Kemerdekaan papua dijadikan isu politik oleh negara2 yang berada di sekitar provinsi papua dan papua barat, Seperti. Vanuatu, Papua New Guinea dan Australia
4. Faktor gagalnya pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Adanya ketimpangan ekonomi yang apabila dibandingkan dengan daerah lain sangat berbeda, lalu diskriminasi kebijakan pusat ke daerah dan eksploitasi yang dilakukan terhadap kekayaan alam papua. kondisi ini yang menjadi pemicu adanya kecemberuan sosial yang tinggi antara masyarakat papua itu sendiri dengan masyakarat yang lain.
5. Faktor sosial kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya perbedaan.
Masyarakat papua mengalami diskriminasi dan rasisme dari suku-suku lain di Indonesia, Karena secara fisik masyarakat papua memang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Faktor seperti itu yang berdampak buruk bagi psikis masyarakat papua yang berakibat adanya pembatas untuk kehangatan bersaudara. Namun, infografik berisi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate soal Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu tersebar di media sosial Facebook.
Dalam penuturannya, Johnny mengatakan OPM menggunakan media sebagai platform propaganda. Berdasarkan konfirmasi dan penyelidikan, Johnny membenarkan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau pernyataan serupa dengan yang beredar di dunia maya.
Setelah dilacak, muncul akun Facebook yang menyebarkan infografik berisi pernyataan Menkominfo.
