Sengajakah Negara Memberikan Pelayanan Publik Buruk?

Dengan pelayanan publik yang inovatif, masyarakat akan lebih mudah dalam menjangkau pelayanan publik sehingga tujuan dari suatu pemerintah akan dapat terwujud.

Salah satu contoh pelayanan publik yang inovatif dan kreatif dalam kerangka birokrasi yang adaptif adalah pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam sistem pelayanan publik, sehingga masyarakat merasakan kepuasan terhadap sikap para aparatur pemerintah dan sistem kepemerintahan. Kabupaten Lumajang misalnya, tengah melakukan suatu program pelayanan publik tersebut dalam bidang perizinan dan penanaman modal. 

Program pelayanan yang dimaksud adalah program perizinan dan penanaman modal satu pintu yang dalam proses pelayanannya hanya memakan waktu dalam hitungan jam. Sistem yang dibangun menggunakan kecanggihan teknologi (komputer), sehingga dalam melakukan input data, langsung dikomputasi oleh sistem dan memberikan waktu pelayanan yang cepat dan tepat. 

Pelayanan perizinan dan penanaman modal tersebut, baik perizinan usaha  praktik, perizinan industri, perizinan tambang, maupun penanaman modal terhadap proyek pemerintah, dijalankan secara cepat dan tepat sehingga tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terealisasi dengan cepat.

Contoh inovasi dan kretifitas pelayanan publik selanjutnya adalah adanya e-registration dari pelayanan pajak yang diciptakan sebagai inovasi Dirjen Pajak untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan NPWP dan penyetoran SPPT pajaknya. 

Contoh lain adalah pendaftaran atau registrasi pembuatan SIM secara online melalui sistem website Polri yang sangat berguna bagi semua masyarakat yang tidak bisa melakukan kehadiran pada hari normal, sehingga dapat menentukan jadwal kehadiran yang telah ditentukan sendiri oleh masyarakat yang ingin mengurus SIM.

Selain pembentukan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, kita perlu melakukan perubahan atau reformasi terhadap SDM para aparatur pemerintah, sebab ketika kita membangun sebuah sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Maka otomatis SDM para aparatur pemerintah harus bersaing dengan kecanggihan teknologi agar mampu mengoperasikan peralatan-peralatan hasil kecanggihan teknologi tersebut. Jika hanya membangun sistem pemerintahan tanpa melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan sistem.

Maka percuma saja, bahkan hanya akan menambah lamban birokrasi tersebut. Salah satunya adalah aparatur harus mahir atau minimal mampu mengoperasikan komputer, dengan demikian sistem kerja suatu pemerintah lebih cepat dan efisien, tetapi juga harus memiliki sikap yang baik sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan.

Sikap yang harus dipegang oleh aparatur pemerintah antara lain; sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, amanah, kepemimpinan, terbuka dan adaptif, integritas, maupun sikap penunjang lainnya. 

Sehingga dalam memegang tambuk kekuasaan dan wewenang, para aparatur tidak melakukan penyelewengan wewenang yang akan berakibat pada rusaknya sistem tata kelola pemerintah.