“Statemen Priyo Budi Santoso yang mengancam akan adanya konsekuensi politis bila Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak dirombak membuat publik semakin bertanya-tanya mengenaiada apa dengan Satgas PMH sehingga Golkar begitu ingin adanya perombakan. Apakah ini memperkuat keyakinan publik selama ini bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memiliki posisi strategis atau data stategis untuk membongkar jaringan mafia hukum yang mungkin melibatkan politisi senior di negeri ini sehingga Priyo Budi Santoso sampai membawa dalam ranah politik.”
Statemen tersebut membawa pada era baru kontroversi sepak terjang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ke ranah perdebatan politis. Setelah banyak kalangan gagal mengoyangnya melalui jalur hukum dengan mengajukan Judicial Review yang dikalahkan oleh MA. Maka, wajar bila publi bertanya ada apa dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sehingga Golkar begitu giat menyerangnya. Terlebih serangan signifikan mulai dilancarkan pasca putusan Gayus yang hanya mengaitkan dengan PT SAT.Untuk dapat melihat sejauh mana hal tersebut terdapat beberapa fakta yang menarik untuk dapat mencari tahu motif sesungguhnya mengapa Golkar begitu giat menyerang Satgas PMH.
Pertama, Insiden Singapura. Analisis pertama adalah keterlibatan Satgas PMH dalam proses memulangkan Gayus dari Singapura. Proses pemulangan tersebut melibatkan dua pihak yaitu pihak kepolisian diantaranya Ito Sumardi serta Tito Karavian dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang diwakili Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa. Sehingga orang yang mendapatkan informasi awalan yang cukup lengkap adalah empat orang tersebut. Menjadi menarik karena bila ingin membongkar keterangan yang orisinil keterangan Singapura adalah keterangan yang paling baik karena belum adanya segala kasus lain melibatkan Gayus sehingga Gayus dapat bercerita secara bebas. Keterangan Singapura menjadi kunci penting untuk membongkar pihak yang terlibat dalam skandal manipulasi Pajak. Terlebih Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mempunyai beberapa rekaman video yang berisi pengakuan Gayus H Tambunan mengenai keterlibatan salah satu perusahaan milik politisi senior partai Golkar. Membuat lebih objektif pengakuan tersebut disampaikan bukan kepada Satgas PMH melainkan pihak Kepolisian yang diwakili Ito Sumardi dan Tito Karavian. Artinya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum atau lebih tepatnya Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santosa memiliki posisi strategis untuk dimintai keterangan mengenai kasus deposit box yang belum disidangkan dan sangat rasional ketika adanya permintaan dari politisi Golkar karena adanya ketakutan.
Kedua, dorongan KPK.Priyo Budi Santoso dan beberapa politisi Golkar selama ini menuduh Satgas PMH menjadi alat untuk mengaitkan dengan Bakrie demi kepentingan 2014. Akan tetapi, pada kenyataanya logika itu sulit dibuktikan karena bila berniat untukmerekayasa maka seharusnya Satgas PMH mendorong kasus ini diserahkan ke Kepolisian Karena Kepolisian berada dibawah Presiden sebagaimana Satgas PMH. Akan tetapi, pada kenyataannya Satgas PMH malah mendorong kasus ini ke KPK yang tidak dapat diintervensi oleh Presiden. Kegelisahan Priyo Budi Santoso terhadap Satgas PMH malah membuat publik bertanya-tanya mengapa harus “kebakaran jenggot” bila memang tidak melibatkan Bakrie. Apakah bila Satgas PMH berhasil mendorong ke KPK maka memang akan membongkar keterlibatan Bakrie Group.
Ketiga, Intruksi Presiden. Intruksi ini menjadi istimewa karena inilah intruksi presidenyang pertama kali dikeluarkan untuk memeriksa satu orang. Tentu saja ini mempunyai tujuan supaya memiliki efek bola salju sehingga berbagai skandal lainnya dapat terbongkar. Menariknya, instruksi ini melibatkan Satgas PMh sehingga secara politis Satgas PMH memiliki kedudukan yang kuat untuk melanjutkan pekerjaannya. Inilah yang mungkin menjadi ketakutan bahwa Satgas PMH memiliki kedudukan yang lebih strategis untuk memboangkar mega skandalm ini.
Keempat, putusan Gayus. Lebih menarik karena ternyata putusan Albertina Ho belum menyentuh kasus dana Rp. 28 Milyar sehingga sebenarnya Albertina Ho membuka jalan lebar bagi KPK untuk masuk dan putusan ini membuat keinginan Satgas PMH untuk membongkar kasus yang lebih besar dan tidak terhenti pada PT SAT.
Sudah saatnya publik melihat secara jernih bahwa memang adanya penggiringan opini dengan dalih pembentukan Satgas PMH yang melalui Keppres sehingga hanya menjadi pemoles kepentingan Presiden. Tokoh-tokoh nasional yang berintegritas seperti Wimar Witoelar, Anis Baswedan, Goenawan Mohamad, Saldi Isra, Risiana Silalahi, dan beberapa aktivis anti korupsi sudah menyatakan sikap berada dibelakang Satgas PMH karena mereka sadar ini bukanlah persoalan perdebatan HTN atau proses biasa tetapi ini masalah efektifitas dalam pembongkaran skandal pajak di Indonesia.
