Mohon tunggu...
Politik

Kalau RJ Lino Nyanyi, Bakal Dibuwas-kan Oleh Rini

23 September 2015   14:53 Diperbarui: 23 September 2015   15:08 677
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 

Pertarungan membongkar korupsi Pelindo II, yang awalnya dibongkar oleh Komjen Buwas, sudah melebar ke tanah politik. Ternyata 'keberanian' Lino mengancam Presiden RI dan di depan wartawan terang terangan menelpon Sofjan Djalil, lalu menekan Jusuf Kalla sehingga JK mengeluarkan statemen mendukung Lino, membuat marah besar kubu anti korupsi. Digerakkan oleh Serikat Pekerja JICT mereka membawa data-data jaringan bisnis Lino ke KPK. Hanya saja kubu anti korupsi JICT meminta untuk kejujuran Lino dulu soal gratifikasi mebel, karena bila Lino sudah tidak jujur soal itu, ada kasus Paket Jumbo yang nilainya 150 trilyun, satu persatu mulai dibongkar, bahkan pihak Pansus Pelindo sudah meminta diadakannya tim audit investigasi BPK, dimana pemeriksaan terhadap Pelindo dilakukan secara menyeluruh, bukan lewat sampel satu spot saja.

Di awal pertarungan, Lino dengan Jumawa berhasil menyingkirkan Budi Waseso, sekarang posisinya beda. RJ Lino bila nyanyi dan membuka berapa dia bayar ke Rini Soemarno, dari soal kecil 200 jutaan yang datanya sudah dipegang KPK sampai nanti ada kasus besar, maka Rini Soemarno akan dengan cepat melibas RJ Lino untuk mengamankan posisinya.

 

Kasus Rp. 200 juta walaupun nilainya kecil, tapi ini sudah menyangkut prinsip anti korupsi. Bayangkan Jokowi saja memberikan gratifikasi gitar yang diberikan bassist Metallica Robert Trujillo diserahkan ke KPK, begitu juga soal Fadli Zon dengan topi Donald Trump diserahkan ke KPK walaupun Fadli Zon awalnya menantang KPK, tapi akhirnya topi itu diserahkan pada KPK. Sementara Rini Soemarno tertawa mengejek gratifikasi (Beritanya disini : Rini Tertawa Soal Gratifikasi) . Padahal Presiden Jokowi menyatakan "Zero Tolerance bagi korupsi", Jokowi sendiri mengandalkan aktivis anti Korupsi Teten Masduki.

Presiden Jokowi dikabarkan memang membiarkan pertarungan berjalan dulu, agar semua data terbongkar. Dia merasa hanya bisa melakukan tindakan politik bila data terbongkar, sementara anggota DPR Masinton menunggu tindakan KPK, sementara Pers juga menunggu jawaban dari RJ Lino soal skandal "Perabotan 200 Juta". Di satu sisi Rini Soemarno memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan perabotan itu (Berita : Rini Kembalikan Gratifikasi), ini sengaja digunakan humas Rini untuk meredam berita soal pembongkaran kasus korupsi, tanpa sadar Rini Soemarno dan Staff BUMN mengakui memang ada soal korupsi disini, tinggal bagaimana pengakuan RJ Lino.

Rini akan bersikap keras pada RJ Lino bila ia kalah didesak KPK ataupun Panja Pelindo II, alasannya adalah untuk mengamankan kepentingan-kepentingan Rini, namun Rini masih bersikap diam menunggu serangan balik.  Pembongkaran kasus korupsi di Pelindo II ini jadi amat penting untuk membongkar semua kasus-kasus korupsi di BUMN yang terjadi bukan saja di jaman Rini Soemarno, tapi di jaman SBY, kita ingat bagaimana dulu saham Krakatau Steel dimainkan, kita ingat juga dulu bagaimana saham Garuda yang penuh dengan intrik saat go publik, permainan permainan makelar seperti di Krakatau Steel, dimana sekarang gara gara permainan makelar itu malah bangkrut, keberanian juga bagi KPK untuk membongkar korupsi di PLN, juga menyelidiki tiga direksi Bank Nasional seperti dicocok hidungnya maen tanda tangan untuk rilis obligasi Rp. 42 Trilyun tanpa diumumkan dulu jaminan obligasinya apa?

Jadi sekarang untuk membuka transparansi pertanggungjawaban duit rakyat, RJ Lino sendiri harus berkomentar soal gratifikasi perabotan untuk Rumah Dinas Rini Soemarno, banyak yang bilang nilainya kecil, tapi ingatkah anda dengan kata-kata yang ada di injil Lukasi 16: 10 : "Barangsiapa yang tidak setia pada perkara perkara kecil, ia tidak akan setia pada perkara perkara besar".  

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun