Hangatnya  perbincangan mengenai Pansus Hak Angket Komisi Pemilihan Korupsi (KPK)  yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan sana,  pelan-pelan mulai tak terasa. Bahkan, bisa dibilang perbincangan  mengenai Pansus Hak Angket tersebut kini terasa sangat dingin, sedingin  sikap kamu ke Aku. hahaha
 Bahkan  dua anggota DPR yang sangat vokal dalam menyuarakan Pansus Hak Angket  tersebut, yakni Fahri Hamza dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  dan Fadli Zon dari Partai Gerindra kini kembali mulai kompak tak  bersuara. Setelah sebelumnya, Duo F (Fahri dan Fadli) itu sempat saling  sikut mengenai Pansus Hak Angket KPK.
 Dimana Fahri yang ketika  itu memimpin sidang, memutuskan untuk membentuk Pansus Hak Angket dan  Fadli Zon bersama seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra tidak sepakat.  Olehnya itu, prediksi saya Duo F bisa jadi akan kembali kompak akan  untuk menolak Pansus Hak Angket. Pasalnya, PKS mulai kembali merapat ke  Gerindra pasca penetapan Undang Undang Pemilu lalu.
 Disisi lain,  partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK  yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan  Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai  Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai kebingungan. Sebab,  kini seolah-olah terjebak oleh gerakan mereka sendiri.
 Selain  itu, KPK yang masih sangat dipercayai oleh publik negeri ini seperti  dirongrong oleh pemerintah untuk dilemahkan. Olehnya itu, secara tidak  langsung pemerintah rezim Joko Widodo itu akan kehilangan kepercayaan  publik. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang merupakan  partai pendukung pemerintah kini berstatus tersangka oleh KPK.
 Jika gerakan pelemahan KPK dilanjutkan, maka tentu saja publik akan  mencocologi bahwa pemerintah melalui kekuatannya dalam koalisi partai  pendukung pemerintah di parlemen melemahkan KPK untuk menyelamatkan  Setya Novanto. Celah ini pun bisa dimainkan oleh pihak oposisi, dalam  hal ini partai politik yang walk out pada sidang paripurna pengesahan  Undang Undang Pemilu lalu.
 Apalagi, PAN sendiri pun kini mulai  memikirkan untuk mengambil langkah serupa dengan Partai Gerindra untuk  keluar dari Pansus Hak Angket. Alasannya bisa jadi adalah munculnya isu  reshuffle kabinet "Kerja" jilid ketiga, dimana salah satu yang mengemuka  untuk dilakukan pergantian adalah Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy  dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Asman  Abnur yang kesemuanya dari PAN.
 Oleh karena itu, bisa saja Joko  Widodo yang merupakan lakon utama dalam drama yang panjang ini akan  muncul. Ataukah para lakon pemeran pengganti kembali dimainkan, dengan  melakukan manuver politik untuk mengalah pada proses pengujian keabsahan  Pansus Hak Angket yang bisa diuji oleh pengadilan. Entahlah.
 Kantor Harian Rakyat Sulsel, 27 Juli 2017
