Freddy Budiman Dihukum Mati, Apa Selanjutnya?

Sebuah dagelan antiklimaks berkepanjangan  pada Jumat dini hari, 29 Agustus 2016 seperti  terbayarkan. Freddy Budiman, terpidana mati untuk kasus 1,4 juta butir ekstasi dan juga keterkaitannya dengan kasus peredaran dan impor narkotika di Indonesia akhirnya pun menghadapi regu tembak.  Hal itu sepertinya mengukuhkan keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam penanggulangan narkotika di tanah air, bersama dengan Budi Waseso ( BuWas) semenjak dia menjabat sebagai Kepala BNN mulai 2015 silam.

Sebanyak 40. 253 kasus Narkoba terungkap sampai dengan penghujung 2013, dengan terus bertambahnya pengungkapan kasus yang 'mulai' masuk ke pemerintahan bahkan aparat baik dari Kepolisian dan TNI. Gebrakan BuWas yang tentunya disertai restu dari Presiden Jokowi memang tidak main main.  

Lembaga Permasyarakatan dan juga Rumah Tahanan yang disinyalir menjadi pusat peredaran dan bahkan pabrik pembuatan pun diancam untuk di dobrak, apabila yurisdiksi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak untuk membiarkan mereka melakukan operasi di dalam sana

Sebuah 'ancaman' struktural yang dilayangkan pun disambut oleh Yasonna Laoli dengan mempersilahkan BNN melakukan kordinasi untuk operasi didalam Lapas dan Rutan dan bahkan pihak Kemenkumham pun secara giat melakukan kegiatan random operasi dan juga penggantian petugas Lapas dan Rutan yang diduga terlibat langsung pada peredaran narkoba baik di dalam maupun keluar masyarakat. Yang kita lihat ? 

Berbagai kerusuhan di Lapas dan Rutan pun terpicu.   Tercatat Tanjung Gusta, Salemba, Kerobokan, Banceuy, Muaro Padang dan yang lain pun bergejolak. Apakah ini menjadi indikasi 'penolakan' para warga binaan dan keterlibatan peredaran narkoba seperti yang di sindir secara lugas oleh BuWas sebelumnya ? Bisa jadi apabila kita berusaha melewati satu inti dari permasalahan yang selalu luput dari kacamata awam :

Lapas dan Rutan di Indonesia yang sudah over kapasitas , dengan banyaknya kasus kasus dimana para pengguna dijebloskan kesana sebagai warga binaan. Pihak Lapas dan Rutan tentu kewalahan dengan hal ini. Perbandingan yang tidak memadai antara petugas keamanan , Sipir yang bertugas dengan banyaknya warga menjadi satu problem nyata pengawasan tersendiri.

Jangan buru buru mencibir atau menyalahkan pihak Lapas atau Rutan tanpa mau melihat akar pokok dari permasalahan sendiri. Kasus kasus narkoba yang terkuak dan juga pada akhirnya menjalani vonis untuk di bina didalam Lembaga Permasyarakatan menjadi salah satu pemicu dari over kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia. Lebih dari 60 % penghuni Lapas adalah kasus Narkoba. Menggantikan kasus kasus umum sebelumnya seperti pencurian umum, kendaraan bermotor tindak kekerasan dan lain hal.

Anak anak muda yang terlibat menjadi perantara didalam bisnis yang menggiurkan ini, diganjar hukuman setidak tidaknya 6 tahun penjara. Para pengedar pun menjalani hukuman yang lebih maksimal, antara 6 sampai dengan 15 tahun. Mereka, secara hukum  dinyatakan tidak patut untuk mengajukan pembebasan bersayarat dan harus "menyia nyiakan" hidupnya sebagai warga binaan. Terlepas dari salah dan benar, faktor ekonomi dan pendidikan menjadi satu catatan yang harus diliat di strata ini. Mereka yang tergiur akan uang tak seberapa  ( apabila dibandingkan dengan masa hukuman ) dari peredaran narkoba ini, tanpa benar benar tahu resiko hukum  yang dihadapi. Dan jangan bayangkan mereka dengan tampang sangar seperti kebanyakan stereotype yang ada apabila menggambarkan kerasnya hidup di penjara. 

Mereka bisa menjadi saya, anda, tetangga anda,  anak atau bahkan Bapak dan Ibu anda sendiri. Orang orang biasa yang baik secara terpaksa ataupun tidak memilih langkah salah tersebut didalam darurat Nasional bernama Narkoba di Indonesia.

Lantas, bagaimana dengan para pengguna ?

Kriminalisasi para pengguna narkoba dengan putusan minimal antara 1 tahun sampai dengan 4 tahun pun menjadi salah satu pendukung semakin banyaknya warga binaan dan penuh sesaknya Lapas. Apa tujuan dari mengkriminalisasikan mereka?