Seri 2 : Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2011
Pada 17th ASEAN Summit Closing Ceremony, 30 Oktober 2010 di Ha Noi, Viet Nam, Indonesia secara resmi menjadi ketua ASEAN tahun 2011 dengan mengusung tema “ASEAN Community in a Global Community of Nations”[1]. Sebuah tema yang enak di dengar dan sangat idealis[2] dalam sebuah konsep regionalisme[3], namun bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan.
Melihat dari berbagai kelebihan Indonesia dan perannya di ASEAN[4] kita boleh berbangga sebagai yang terbaik di ASEAN, hal ini tentu saja berbuntut pada rentetan tantangan sekaligus peluang yang harus ditanggapi dengan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk satu tahun ke depan.
Sebagai Ketua di tahun 2011 nanti, Indonesia sudah dihadapkan dengan berbagai tantangan internal ASEAN yang harus segera diselesaikan sebelum dapat melangkahkan kakinya dengan nyaman untuk membawa ASEAN lebih berperan dalam komunitas dunia.
Di antara semua masalah internal ASEAN, terdapat beberapa isu kawasan yang menjadi perhatian (negatif) dunia diantaranya adalah:
1.Pengembangan Demokrasi di kawasan.
2.Penegakkan Hak Asasi Manusia.
3.Pemberantasan Korupsi.
4.Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs).
5.Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
6.Pemberantasan Terorisme.
7.Manajemen Penanganan Bencana.
8.Penyelesaian Sengketa Perbatasan.
Disinilah peran Indonesia sebagai pemimpin kawasan dapat dimainkan secara maksimal dan dijadikan alat untuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.
·Indonesia harus mampu menunjukan bahwa “Bali Democracy Forum” dapat menjadi motor utama dalam menggerakan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi di Asia Tenggara.
·Indonesia dapat memaksimalkan peran Komnas HAM untuk mendorong kapabilitas “ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights” sebagai mekanisme internal kawasan yang ampuh dalam menyelesaikan masalah-masalah HAM ASEAN untuk menghindari terjadinya hiperbola[5] terhadap masalah-masalah tersebut secara internasional.
·Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi pionir untuk membentuk forum anti korupsi (atau sejenisnya) di kawasan yang pada tahap awal dapat digunakan untuk bertukar ilmu dan pengalaman dan dari sini akan muncul tahapan-tahapan kerjasama lebih lanjut.
·Indonesia dapat membuat program-program kerja sederhana yang lebih kongkrit yang melibatkan seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan dan tindakan dalam mencapai MDGs (kalau kita ingat kisah “bilqis” dan “prita”, betapa sesungguhnya rakyat Indonesia peduli terhadap sesamanya yang kesusahan).
·Target pengurangan emisi karbon Indonesia sebesar 26% sampai 41 % pada 2020[6] harus menjadi contoh dan diintegrasikan dengan program-program ASEAN dengan target ASEAN menjadi kawasan dengan emisi karbon paling rendah di dunia (misalnya kampanye ASEAN Green).
·Dalam pemberantasan terorisme sebenarnya program yang dapat di angkat menjadi andalan Indonesia bukanlah penyelidikan-pengawasan-penangkapan namun proses deradikalisasi para pelaku dan lingkungannya.
·Indonesia perlu segera membuat semacam blueprint penanganan bencana nasional yang sejalan dengan “ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response” serta mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama agar Perjanjian Tanggap Darurat tersebut benar-benar tanggap dan cepat setiap terjadi bencana di ASEAN.
·Penyelesaian sengketa perbatasan bukanlah hal yang mudah dan harus tetap menjadi prioritas Indonesia karena batas-batas negara yang belum jelas tersebut sangat riskan memunculkan konflik yang mengganggu stabilitas kawasan.
(bersambung)
[1] http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2010/10/30/1514.html
[2] http://www.irtheory.com/know.htm
[3] http://www.adb.org/Documents/Translations/Indonesian/emerging-asian-regionalism-highlights-id.pdf
[4] http://politik.kompasiana.com/2009/09/15/peran-indonesia-di-asean-2/
[5] http://organisasi.org/majas_gaya_bahasa_dalam_bahasa_indonesia
[6] http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/05/28/5481.html
