Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah banyak merumuskan berbagai kebijakan untuk optimalisasi bonus demografi tersebut, seperti pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan, memperluas lapangan pekerjaan, mengelola pertumbuhan populasi dan sejenisnya.
Bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2040 menjadi momentum untuk berbenah. Bahkan Muhadjir Effendy selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) juga menggodog berbagai rumusan kebijakan untuk menyikapi hal tersebut terutama melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM dan skill yang mumpuni bagi para generasi muda. Maka intervensi negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan mempersiapkan skill SDM anak muda harus terus diupayakan. (kompas.com)
Bonus demografi yang menempatkan surplus angkatan muda tentu juga berimbas besar pada ranah politik seperti orientasi berpolitik. Sikap anak muda tentu berbeda dengan orang tua dalam memahami dan mengimplementasikan sikap politik masing-masing. Anak muda yang kehidupannya lebih praktis dan saat ini sangat familiar - bahkan hemat penulis telah banyak bergantung pada media sosial - tentu akan merubah pola dan sikap dalam memahami pemilu.
Pandemi covid 19 yang memaksa masyarakat lebih banyak beraktifitas secara online benar-benar mendekontruksi masyarakat sehingga saat ini masyarakat telah terdigitalisasi dengan begitu masih meski sepertinya tidak semua urusan masyarakat belum sepenuhnya siap. Mau tidak mau, semua orang harus dan wajib beradaptasi dengan massif terhadap digitalisasi kehidupan. Bahkan dunia marketing hari ini bergantung hampir sepenuhnya terhadap dunia digital.
Urusan politik juga tidak lepas dari persoalan tersebut. Komunikasi politik menjelang pemilu serentah tahun 2024 dan pilkada serentak 2024 dibeberapa daerah di Indonesia tidak lepas dari penetrasi dunia maya. Seolah menjadi kesepakatan Bersama, kini media sosial benar-benar masih menjadi tumpuan para calon untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk mencari dukungan.Â
Bahkan berdasar rilis We are Social, media sosial Youtube, Facebook, Instagram, X -- yang dulunya Twiter dan Telegram merupakan media sosial berbasis platform yang paling banyak diminati dan menjadi alat sosialisasi masih para calon untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat secara langsung.
Pergeseran tersebut tentu merubah strategi berkampanye para calon yang awalnya menggunakan media banner dan kaos, kini hal itu kurang diminati lagi karena saat ini telah ada media sosial yang mampu mentransmisikan video dan pesan langsung para calon kepada masyarakat melalui media sosial, meski tidak semua menggunakan hal tersebut seperti di pedesaan yang masih menggunakan cara-cara konvensional.
Fenomena tersebut disatu sisi -- terutama bagi kalangan tua -- cukup aneh dan dirasa mengurangi kemeriahan pemilu, namun karena Indonesia hari ini lebih banyak dihuni oleh masayrakat dengan populasi muda tentu tren perubahan strategi kampanye secara konvensional dengan banner dan kaos kurang menarik dan justru menarik menggunakan konten kreatif yang diolah oleh para creator masing-masing calon.
Dua hal itu sebenarnya tidak dilarang untuk dilakukan selama tidak melanggar koridor yang ditetapkan pemerintah melalui panitia pemilu (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu). Tentu perlu regulasi yang dibuat secara serius untuk menjembatani fenomena tersebut, terlebih seperti semakin menyempitnya larangan berkampanye di hari tenang.Â
