Pemerintah Indonesia mengalami masalah defisit anggaran. Penerimaan pajak dengan program unggulan Tax Amnesti membawa angin segar bagi penerimaan negara tapi belum cukup tangguh menutupi defisit anggaran. Megaproyek di berbagai bidang terutama infrastruktur di era pemerintahan Jokowi begitu banyak dan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa langkah dalam bentuk penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga Negara.
Pada tahun 2016 lalu, penghematan belanja negara di Kementerian/Lembaga Negara cukup fantastis. Alokasi anggaran diharapkan bukan hanya untuk keperluan K/L itu sendiri, namun untuk pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran negara yang selama ini marak terjadi. Bahkan terkadang alokasi belanja K/L tidak tepat sasaran.
Pada tanggal 28 Februari 2017, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga setelah sebelumnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Dalam acara tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) terpilih menjadi Terbaik Kedua pada kategori Kementerian/Lembaga dengan Pagu Sedang (2, 5-10 triliun). Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sedangkan Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, dan BKKBN menempati urutan ketiga sampai kelima. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI.
Pada tahun 2016 yang lalu, BPS mengadakan kegiatan besar yaitu Sensus Ekonomi. Selain itu, terdapat banyak kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS yang tentunya dibiayai oleh negara. Semoga Penghargaan ini dapat menjadikan BPS sebagai penghasil data yang lebih baik dari tahun sebelumnya demi terciptanya  pembangunan nasional yang berkualitas. Pembangunan dapat berhasil salah satunya dengan tersedianya data berkualitas sehingga dapat menjadi bahan acuan pemerintah dalam menentukan sasaran pembangunan nasional.
Jika pengalokasian anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara tepat guna, maka program pemerintah yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien. Sebagian anggaran yang dikeluarkan oleh negara merupakan hasil pungutan pajak masyarakat Indonesia. Dengan begitu, diharapkan pembangunan nasional dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tidak melulu hanya di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan pembangunan yang merata, ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan. Sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.(*)
