Selain data sensus penduduk, BPS juga masih melakukan pengumpulan data kemiskinan periode September. Ini juga tak kalah pentingnya dalam melihat efektivitas kebijakan pengucuran dana triliunan rupiah untuk menopang daya beli masyarakat yang terpuruk. Pengukuran kemiskinan dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September setiap tahunnya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Pengumpulan data statistik selama pandemik dilakukan dengan metode kunjungan langsung dan survei/sensus daring. BPS juga memanfatkan perkembangan Big Data untuk menangkap perilaku masyarakat. Selama wabah menghantam Indonesia, data BPS menyebut sebanyak 69,02 persen  atau 7 dari setiap 10 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) membutuhkan bantuan modal usaha, 29,98 persen diantaranya meminta relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman.
Dari data ekspor-impor memberikan informasi bahwa nilai ekspor Sulsel meningkat 11,69 persen pada Juli 2020 jika dibandingkan Juni 2020, dan naik 10,40 persen dibandingkan Juli 2019. Selain komoditas nikel, ekspor hasil laut Sulsel juga meningkat tajam dan ini menjadi peluang besar di tengah pandemik. BPS mencatat komoditas ikan, udang dan hewan air tidak bertulang belakang lainnya naik 173,72 persen pada Juli 2020 jika dibandingkan Juli 2019.
Dari data-data yang dihasilkan melalui partisipasi masyarakat itu, pemerintah meramu kebijakan. Bisa dikatakan masyarakat memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, yakni dengan jujur dalam memberikan data jika terpilih menjadi responden. Momentum Hari Statistik nasional pada 26 September bisa menjadi pintu perubahan. Saatnya bangkit bersama dari keterpurukan melalui data statistik yang berkualitas. Dengan data kita bangun negara, karena data mencerdaskan bangsa.
Penulis M. Aliem, ASN di BPS Kabupaten Barru/Mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Unhas
