2013: Saatnya Pro Pemerintah (?)

2013: Saatnya Pro Pemerintah (?)

oleh Barid Hardiyanto

Di awal tahun 2013 nanti, Banyumas akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Bagi gerakan kerakyatan, pemilukada ini menjadi peluang untuk melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Banyumas. Dalam pandangan penulis, di tahun 2013 ini para aktivis dan komunitas masyarakat saatnya berkiprah agar dapat memuluskan agenda-agenda kerakyatan dalam program pemerintah ke depan.

Pro Pemerintah

Jalan pro pemerintah sesungguhnya tak lazim dijalani oleh para aktivis dan komunitas rakyat. Para penggerak rakyat ini lebih sering dikonotasikan sebagai gerakan oposisi. Padahal sesungguhnya, kebanyakan dari para aktivis beranggapan bahwa kancah politik haruslah dikuasai. Sebab dengan kekuasaan yang ada itulah maka jalan untuk mensejahterakan rakyat dapat lebih mudah dicapai.

Secara garis besar ada dua hal yang bisa dilakukan para aktivis dalam pemilukada 2013. Pertama, mencalonkan diri dan memenangkan pertarungan untuk menjadi bupati/ wabup. Pilihan pertama ini merupakan pilihan paling ideal untuk mempercepat proses penyejahteraan rakyat. Meskipun patut juga menjadi perhatian bahwa realitas masyarakat –akibat dari hegemonisasi kaum penguasa- masih belum bisa menerima bahwa politik tidak selalu berhubungan dengan jumlah uang yang ada –di mana para aktivis memang rata-rata bukanlah orang yang memilih jalan hidup memperkaya diri.

Kedua, terlibat dalam proses pemenangan dengan menjadi tim sukses untuk kemudian menjadi “bagian terdalam” dari pemerintah yang terbentuk nantinya. Dengan kemampuan pengorganisasian massa dan legitimasi media yang cukup kuat yang dimiliki oleh para aktivis maka para aktivis mempunyai peluang cukup besar untuk menjadi tim sukses calon. Tentu saja, tim sukses yang berasal dari para aktivis ini bukanlah semacam konsultan yang “bayar putus” tetapi harus mempunyai kontrak politik dengan calon yang ada.

Dan dalam hal ini, calon yang ada harus diyakini mempunyai kompetensi dan habitus kepedulian yang kuat pada program kerakyatan. Kelak jika terpilih, calon tersebut tidak boleh dibiarkan melenggang sendiri tapi para aktivis harus mengawal program-program yang dijalankan.

Program Kerakyatan di Banyumas

Para aktivis maupun calon pemimpin yang akan mengikuti kontestasi di Pemilukada 2013 perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini yang sekiranya dapat memberi manfaat bagi penciptaan kesejahteraan rakyat Banyumas.

Pertama, pemenuhan hak dasar warga dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Pekerjaan yang layak merupakan hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Pemerintah daerah sebagai bagian dari negara harus mampu mewujudkan pekerjaan yang layak tersebut. Hal ini juga yang menjadi janji Mardjoko-Husein pada saat pemilukada tahun 2008 yang lalu. Sayangnya, janji itu hanya janji belaka dan tampaknya sampai ujung pemerintahannya tidak bakal terwujud. Selain itu, model tawaran pekerjaannya pun masih berasal dari input yang berasal dari luar yakni para investor. Ke depan, diperlukan pikiran dan tindakan pemimpin yang mampu memenuhi hak warga ini dengan jalan memperkuat input yang berasal dari dalam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menginventaris potensi yang ada di Banyumas untuk kemudian merumuskan tata kelolanya dengan baik. Menurut pengamatan penulis banyak diantaranya potensi sumber daya alam di Banyumas yang belum di kelola secara optimal dikarenakan sumber daya tersebut justru dikuasai oleh para pemilik modal atau perusahaan negara yang tidak mempunyai pikiran dan tindakan mensejahterakan rakyat kecuali hanya mencari keuntungan semata. Beberapa diantaranya adalah Perhutani, PT. Rumpun Sari Antan dan para kapitalis lokal di Banyumas.

Di bidang pendidikan, penting bagi pemimpin ke depan untuk memastikan pencapaian semakin rendahnya tingkat anak putus sekolah –bahkan jika memungkinkan mencapai garis 0%- serta memenuhi kewajiban konstitusi menganggarkan 20% untuk pendidikan. Dalam hal kesehatan, para pemimpin ke depan harus memastikan bahwa tak ada lagi orang miskin yang tidak dapat menjangkau pembiayaan kesehatan. Dalam konteks ini, bupati dan wabup sesungguhnya sudah relatif lebih mudah dalam menjalankan program ini karena sudah dirintis melalui rencana perda Jamkesda.

Kedua, penyelesaian konflik publik di Banyumas. Dalam masa pemerintahan di Banyumas sekarang ini, bupati dan wabup tidak mampu mengatasi konflik berkepanjangan yang terjadi di Banyumas bahkan justru memberikan kontribusi semakin memperuncing konflik yang ada. Beberapa konflik tersebut diantaranya konflik PKL versus pemerintah, pedagang pasar versus pemerintah, wartawan versus pemerintah, budayawan versus pemerintah, guru dan tenaga honorer versus pemerintah, PNS versus pemerintah dan lain-lain. Selain itu juga terdapat konflik dalam skala nasional seperti konflik tanah di Darmakradenan yang mana pemda belum memberikan kontribusi maksimal dalam mengupayakan penyelesaiannya.

Ketiga, masalah rakyat lainnya. Pikiran dan tindakan inovatif perlu dirumuskan pemerintahan ke depan untuk turut mensejahterakan rakyat Banyumas. Menurut catatan penulis banyak hal yang telah ditorehkan para aktivis untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Beberapa hal yang bisa disebutkan diantaranya: penanggulangan HIV/AIDS, mengatasi persoalan buruh migran, inovasi revitalisasi koperasi, pengupayaan pertanian yang berkelanjutan, pengembangan gula kelapa organik, pembangunan kesadaran masyarakat untuk memperkuat masyarakat dalam mengawal proses pemerintahan, penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penguatan perempuan, penguatan usaha kecil-mikro, e-goverment lokal-komunitas, penelitian dan pengembangan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan lain-lain.

Akhirnya, bila nanti berbagai persoalan di atas dapat terejawantahkan dalam program-program yang di susun pemerintah yang baru bukan tak mungkin para aktivis bersama komunitas gerakan akan menjadi garda terdepan dalam memikirkan dan menjalankan program pemerintah ke depan.

A(n)dakah calon yang berminat?

*Aktivis gerakan. Sekarang ini sedang bergiat di Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH). Sedang studi di Magister Ilmu Administrasi Unsoed. Hp, 085293195531, Email: baridhardiyanto@yahoo.com