Dalam upaya mempercepat program dan pelaksanaan anggaran tahun 2025, Bapas Gorontalo, UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo turut serta dalam rapat yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rapat ini juga membahas tindak lanjut surat kepatuhan yang ditandatangani oleh tiga menteri.
Pegawai Bapas Gorontalo berpartisipasi dari ruangan kerja masing-masing, menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan agenda tersebut. Sementara itu, Kepala Bapas mengikuti rapat secara virtual dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo, memastikan koordinasi yang efektif meskipun dalam format daring.
Arahan penting disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Ambeg Paramata, yang menekankan perlunya sinergi antara semua unit dalam menjalankan program pemasyarakatan yang lebih baik.
Pembahasan mengenai percepatan program yang akan dilaksanakan pada November 2024 meliputi realisasi anggaran, rencana aksi, serta kendala yang dihadapi. Langkah strategis segera dirumuskan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Untuk anggaran tahun 2025, kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Selain itu, terkait tindak lanjut Surat Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hukum, HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Plt Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu perintah penting adalah tidak ada toleransi terhadap peredaran narkoba dan handphone di Lapas dan Rutan. Menteri menekankan bahwa kepala Lapas dan Rutan yang melanggar aturan akan ditindak tegas.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bapas Gorontalo untuk merumuskan strategi pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan responsif sesuai aturan. Diharapkan, hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan.
Kanwil Kemenkumham Gorontalo
