Tanpa terasa pemilu kembali menghampiri Indonesia. Ada yang pesimis, ada pula yang optimis. Namun bagi rakyat Indonesia kebanyakan, harapan untuk pemilu kali ini kian lama kian memudar. Sebabnya? Tentu saja ketidakpercayaan terhadap partai politik yang kian terkikis karena kasus korupsi yang bertubi-tubi menimpa sepanjang lima tahun belakangan. Korupsi yang menjadi akar utama terkurasnya kepercayaan masyarakat ini seakan tidak berhenti ditayangkan ditelevisi-televisi dan koran-koran setiap harinya. Akibatnya, parpol yang awalnya menjadi tonggak demokrasi, kini tidak lebih dari sekedar simbol korupsi.
Namun anehnya, menjelang 2014, hingar bingar ini menjadi sunyi senyap. Seperti kembang api yang habis pijarnya, antiklimaks. Pasalnya, lembaga-lembaga yang menjadi ikon pemberantasan korupsi tiarap menjelang pemilu, tidak ada “kesimpulan akhir” yang berisi rangkuman korupsi parpol di Indonesia. Saya yakin, rakyat Indonesia, yang sudah semakin cerdas, kini menanti-nanti hukuman moral buat para koruptor. Sebagaimana luapan kekesalan rakyat dulu yang ingin mengarak koruptor keliling kota, atau menguras harta kekayaan koruptor, momen pemilu ini dirasakan sebagai momen yang paling tepat untuk “menghukum” para parpol korup yang selama ini merugikan negara. Rakyat menantikan lembaga-lembaga ini, terutama KPK dan LSM anti korupsi, membuka corongnya untuk mengumumkan partai-partai yang paling banyak merugikan negara. Hal ini bisa menjadi pukulan telak bagi para parpol yang selama ini mengaku pro rakyat namun ternyata menghisap darah dibelakang rakyat. Tapi sekali lagi harapan ini tinggal kenangan, pasalnya KPK dan juga LSM anti korupsi bungkam seribu bahasa sampai saat ini.
Inisiatif itu kemudian diambil oleh beberapa pihak dengan bersusah payah mengumpulkan data. Ada yang mencoba melakukan pencarian manual dari mesin pencari google seperti ini http://chirpstory.com/li/184257 dan ada pula yang berinisiatif “mengobrak-abrik” situs resmi LSM anti korupsi dan merangkumnya seperti ini http://chirpstory.com/li/188931 . Kedua inisiatif ini patut kita hargai, karena kepedulian mereka tentang nasib bangsa ini. Walaupun bukan lembaga resmi, data dari kedua chirpstory tersebut cukup terbuka, sehingga bisa di konfrontir jika ada yang keliru. Dan yang paling penting adalah kedua chirpstory ini melambangkan keberanian untuk mengungkap kebenaran.
Konflik kepentingankah?
Cukup mengherankan memang, mengapa lembaga yang selama ini sangat concern dengan pemberantasan korupsi (KPK dan LSM antikorupsi) bungkam menjelang pemilu. Diamnya KPK dan LSM anti korupsi ini kemudian menimbulkan banyak spekulasi dimata masyarakat. Banyak yang menduga bisunya “kesimpulan akhir” ini disebabkan karena KPK maupun LSM anti korupsi tidak berani mempublikasikan hasil akhir yang menentukan ini. Hal ini disinyalir karena track record KPK misalnya, yang sampai saat ini masih menggantungkan kasus century dan tidak pernah memanggil Ibas (yang namanya disebut berkali-kali dalam persidangan) sebagai saksi di persidangan. Kesan KPK memasang tameng untuk partai penguasa begitu kental di dua kasus ini sehingga mempublikasikasikan data partai korupsi jelas akan merugikan partai penguasa saat ini. Disisi lain, sudah bukan rahasia lagi jika ada pentolan sebuah LSM anti korupsi menjadi calon wakil gubernur di jawa barat yang diusung oleh partai, yang ironisnya, juara korupsi, PDIP. Aktivis-aktivis LSM ini juga ngotot membela jagoannya ketika pilkada jawa barat dahulu. Sehingga banyak orang berpendapat jika LSM anti korupsi ini mempublikasikan data parpol korup menjelang pemilu, itu sama saja dengan mencoreng muka sendiri dengan arang, karena mantan petingginya dulu diusung dari partai yang paling banyak catatan korupnya menurut banyak sumber.
Spekulasi lain yang mencuat adalah adanya partai yang diuntungkan jika data anti korupsi ini di publikasikan. Alasan ini sebenarnya sangat aneh mengingat jika ada partai yang diuntungkan karena korupsinya yang kecil, bukankah itu merupakan prestasi dari kinerja partai tersebut yang harus kita hargai? Dan bukankah ini yang sebenarnya yang dicari oleh masyarakat? Partai yang menjaga uang mereka. Saya rasa memasukkan alasan pribadi (kecintaan berlebihan atau kebencian berlebihan) terhadap suatu partai bisa membuat objektifitas kita menjadi bias.
Menjadi pemilih cerdas dan kritis
Terlepas dari banyak dugaan tersebut, saya masih berbaik sangka dengan KPK dan LSM anti korupsi ini. Mungkin saja mereka sedang sibuk dengan kerjaannya memberantas korupsi sehingga tidak sempat membuat rilis seperti chirpstory diatas. Namun tentu kita sebagai orang yang akan diwakili oleh para parpol ini tidak boleh semata-mata berharap pada KPK dan LSM anti korupsi saja. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Di saat media-media kita tidak bisa dipercaya lagi, maka kebenaran itu harus dijemput dari sumber-sumbernya. Keterbukaan informasi membuat kita lebih mudah mengakses situs KPK dan LSM anti korupsi (seperti yang dilakukan akun @kpkwatch_ri di chirpstory yang kedua diatas). Kita tinggal mencocokkan kebenarannya dengan fakta lapangan. Mari kita berikan hukuman setimpal pada para koruptor dengan tidak memilih lagi parpol yang selama ini menjadi juara korupsi !
