Salah satu Mahasiswa Manokwari, Yosak Saroi, meminta agar KPU sabagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) hanya meloloskan para calon Kepala daerah yang memiliki rekam jejak baik, terutama tidak terindikasi kasus korupsi. Hal itu dirasa penting mengingat Kepada Daerah harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua masyarakat.Â
" KPU sebagai penyelenggara perlu serius dalam menyeleksi itu, agar mereka yang mendaftar diri dan lolos menjadi calon memang benar-benar merupakan figur - figur yang bersih dari kasus korupsi. Apalagi semua masyarakat belum mengetahui figur, takutnya masyarakat salah pilih, " Ungkapnya kemarin Rabu (26 / 5/2015 ).
Selain itu, dia meminta agar MRP - Papua Barat untuk segera duduk bersama MRP PB, DPR Papua Barat dan Gubernur dalam rancangan peraturan dan menetapkan sebagai Perdasus dan Perdasi terkait hak orang asli Papua dalam Pilkada. Hal itu perlu sebagai payung hukum pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi Papua Barat.Â
" Kita tidak bisa melarang orang non Papua untuk maju kalau payung hukumnya belum ada. Karena peraturan itu yang mengatur hak OAP tersebut. Selama ini yang jadi patokan MRP PB dan DPR PB kan hanya UU Otsus secara umum, sehingga perlu disusun perdasus nya. Selain itu dalam penyusunan Materinya perlu libatkan Mahasiswa untuk memberikan Sumbangsi pemikiran, " Jelas salah satu pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Cabang Manokwari itu.Â
Dia Berharap Siapapun Kepala Daerah yang nantinya terpilih dapat melakukan pembangunan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umum di Papua Barat dan khususnya di Kabupaten Manokwari.Â
Yang tidak kalah pentingnya, figure yang maju adalah figure yang siap hidup dan jadi pelayan yang baik dan juga  mau mendengarkan aspirasi masyarakat untuk membangun dalam segala aspek pembangunan ke arah yang lebih baik kedepan sesuai dengan visi-misinya. Pungkasnya.Â
Berita ini diterbitkan di Media Papua pada 27 Mei 2015.
