Kurangnya Penegakan HAM di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. 

Sudah seharusnya HAM ini menjadi hal yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh semua manusia di negara manapun, namun di Indonesia sendiri ternyata penegakan HAM masih belum ada peningkatan dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan kasus-kasus pelanggaran HAM ada yang belum terselesaikan sampai saat ini. 

Salah satu contoh pelanggaran HAM terbesar di Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September yang di lakukan oleh organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) atau sering di sebut dengan G30S/PKI. 

Yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah tujuh perwira tinggi militer Indonesia yang diberi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia, terdiri dari Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean. 

Contoh lain dari pelanggaran HAM di Indonesia adalah Penembakan Misterius (Petrus) pada tahun 1982-1986, Tragedi Talangsari di Lampung pada  7 Februari 1989, Tragedi Rumoh Geudong di Aceh pada tahun 1989-1998, Pembunuhan MArsinah pada tahun 1993, Tragedi Trisaksi pada tahun 1998, Penculikan Aktivis pada tahun 1997-1998, Tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998-1999, Bom Bali 1 (2002) dan Bom Bali 2 (2005), serta Pembunuhan Munir pada tahun 2004.

Sebagian besar dari pelanggaran HAM tersebut terjadi karena para korban melakukan kritik dan menentang kepada pemerintah. Bahkan ada kasus yang masih belum terselesaikan sampai saat ini dan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. ini berarti ada yang salah dengan pemerintahan di Indonesia. 

Katanya Indonesia negara demokrasi, tetapi terima dengan segala kritik yang ada. Yang di dengar hanya suara kaum-kaum elit, sedangkan kaum bawah di tindas. Ini sangan jauh dari arti demokrasi itu sendiri. Yang mempunyai gelar atau uang mendapat perlindungan hukum, sedangkan rakyat kecil dengan mudahnya mendapat hukuman. Memang inilah Negara Indonesia dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Jika pemerintahannya sendiri tidak dibenahi, maka penegakan HAM itu hanya akan menjadi mimpi saja. Karena semua pelanggaran HAM yang terjadi diakibatkan oleh rakyat yang tidak terima akan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melawan pemerintah dengan berakhir di penjara bahkan dihilangkan keberadaannya. 

Sangat susah untuk membenahi pemerintahan di Indonesia karena masih banyaknya orang-orang yang ingin berkuasa untuk kepentingan diri sendiri. Ini menjadi tugas kita sebagai mahasiswa untuk peduli dengan apa yang terjadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memberi dampak yang baik untuk bangsa ini kedepannya. Jangan takut untuk bersuara akan hal-hal yang menyesengsarakan rakyat.

Akhir kata mohon maaf bila ada salah dalam penulisan, terimakasih sudah membaca.

Muhamad Misbakhul Sakbani (2010103039)