Pengalihan Subsidi BBM, Cara Pemerintah untuk Membodohi Rakyat

Foto : www.seruu.com

Pokok Bahasan :

BBM Naik, subsisdi BBM dialihkan untuk rakyat miskin berupa: Raskin, BSM, PKH dan BLSM. Besarnya subsidi yang diusulkan Pemerintah ke DPR dalam RAPBN-P 2013 mencapai Rp 66,8 triliun. Anggaran Raskin menjadi Rp21,9 triliun, PKH Rp3,6 triliun, BSM Rp12 triliun, BLSM Rp11,6 triliun, dan infrastruktur dasar Rp17,7 triliun.

Untuk itu, pemerintah akan mencetak 15,5 juta kartu yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin penerima kompensasi, yang nilainya mencapai 30 triliun.

WIJAYA KUSUMA SUBROTO SH MM Ketua DPW Perindo DKI Jakarta,mencermati sumber berita pada situs Asian Development Bank (ADB) bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek Development Policy Support (DPS) Program dan World Bank dengan sumber utang bernama proyek DPLP sampai senilai 30 Triliun.

Sanggahan kemudian disampaikan secara serentak oleh staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dalam kesempatan yang terpisah.

Sementara itu Ichsanuddin Noorsy bertahan BLSM berasal dari Pinjaman Luar Negeri, salah satunya yaitu Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai), atau diterjemahkan sebagai Program Ketahanan Ekonomi, Investasi, dan Bantuan Sosial di Indonesia.Nilainya sebesar USD 2 miliar kurs Rp 9170 per USD alias sekitar Rp18,340 triliun."

Dari berbagai sumber.

( SOROTnews.com, JAKARTA - RMOL. REPUBLIKA.CO.ID, asatunews.com, Palapa Pos.)

Analisis, asumsi dan opini.

Duplikasi anggaran dari sumber yang berbeda adalah salah satu Modus yang biasa dilakukan oleh Aparat Pemerintah. Melakukan perjalanan Dinas dibiayai oleh APBN sementara dalam praktik semua pengeluaran ditangung oleh suasta sebagai mitra kerja. Penyelenggaraan satu even, yang sudah dianggarkan APBD/APBN dalam praktik penyelenggaraan dibantu oleh Pengusaha.

Apakah ini bukan ujud lain dari grativikasi ?

Kembali pada masalah pengalihan subsidi BBM untuk BLSM kaitannya dengan Pemilu 2014.

Kita sadari bersama bahwa System Politik Biaya Tinggi, akan menuntut biaya semakin membengkak pada saat menjelang pelaksanaan Pemilu, sampai Pasca Pemilu itu sendiri. Untuk seorang Calon Legislatif ( DPR Pusat ) yang butuh dukungan konstituen dari seratus lima pluh ribu pemilih sampai dua ratus ribu, tiap kursi. Dengan Paradigma Pragmatis Materialistis yang saat ini mengungkung paradigma politik, itu berarti minimal 100.000,- sampai 300.000,- per konstituen. Dapat diartikan tiap Caleg yang ingin duduk di Kursi DPR sedikitnya membutuhkan dana 1,5 M. sampai 6 M. Berapa yang dibutuhkan Partai Politik untuk memenuhi ambisinya menguasai Parlemen ? 200 kursi ? 300 Kursi ? Dengan mempertahankan koalisi maka angka ideal minimal adalah 400 kursi di DPR. Dikalikan dengan 5 M / kursi, itu minimal 2 T. Bagaimana untuk pencalonan Presiden ? apakah cukup dengan 10 T ?

Itulah mengapa harus ada bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM. Yang harus dibiayai melalui APBN sekaligus merupakan pembiayaan overlapping dengan bantuan Pinjaman Luar Negeri, berupa Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai), atau diterjemahkan sebagai Program Ketahanan Ekonomi, Investasi, dan Bantuan Sosial di Indonesia.Nilainya sebesar USD 2 miliar kurs Rp 9170 per USD alias sekitar Rp18,340 triliun."

Dari dua sumber inilah, kebutuhan biaya politik yang sangat tinggi dapat diatasi. Cara ini pula yang dapat melanggengkan mitra koalisi dalam satu ikatan kepentingan bersama. Raskin, BSM, PKH dan BLSM siapa yang menerima? Seberapa besar yang sampai kepada sasarannya ? Inilah yang menjadi masalah berikutnya.

Pendataan Keluara Miskin yang dilakukan oleh BPS. Methode apa yang dapat dilakukan ? Dengan Program besar BPS setiap sepuluh tahunan, hanya dapat diperoleh data MISKINyang bersumber dari perhitungan secara prosentage , tanpa mengenal orangnya. Menko Kesra sebagai Penanggung jawab, sudahkah menemukan caranya untuk menyampaikan 15,5 juta kartu miskin yang dikeluarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas tepat sasaran ? Semua adalah pembodohan. Semakin semrawut pembagian, semakin baik bagi Pemerintah untuk mencari sosok Kambing Hitam yang dikorbankan.

Penulis, dalam pengalamannya lebih duapuluh tahun dilapangan, belum pernah melihat adanya satu system yang dilakukan Pemerintah untuk dapat menembus kebuntuan mendapatkan sumber data yang valid dan akurat tentang kriteria miskin dan penjabarannya sampai ditingkat pedesaan. Kita lihat nanti bagaimana Pemerintah akan mampu membagikan 15,5 juta kartu miskin tepat sasaran.

Sehingga benarlah bahwa bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM tidak lebih hanya satu pencitraan Politik menuju 2014.Pragmatisasi Pencitraan dan yang paling penting adalah cara untuk membebankan biaya politik kembali kepada rakyat. Karena hutang luar negeri yang membengkak tidak urung rakyat pula yang menerima bebannya.

Penggalangan dana kampanye 2014, adalah tujuan utama bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM.

Lawan Politik Demokrat berpikir bahwa bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM. Adalah sarana kampanye Partai Demokrat untuk mengembalikan citranya yang terpuruk. Pendapat ini tidak salah, akan tetapi bantahan dari kalangan Demokrat juga benar bahwa bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM.dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah dimana tidak sedikit Gubernur dan Bupati/Walikota justru diluar Partai Koalisi. Seperti Jokowi-A Hok, Ganjar Pranowo dsb. Akan juga dapat memanfaatkan bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM. untuk kepentingan Partai mereka.

Lalu mengapa Pemerintah/Demokrat tetap berkukuh melaksanakan bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM., apakah itu bukan berarti blunder bagi Demokrat ?

Mencari pembiayaan yang lebih aman dari pada Modus Penggarongan Bank oleh Pemiliknya ( Versi JK ) seperti pada kasus Century. Kasus Century yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, memang sangat rumit untuk dipahami.

Dari rapat KSSK Bank Century, cuma butuh dana sekitar Rp 630 miliar.Tapi dikucurkan sampai 6.7 Triliun.

Kutipan wawancara JK: Nah, dalam pemeriksaan selanjutnya, Robert Tantular (pemilik Bank Century) mengatakan hanya butuh Rp 1 triliun. Lalu kenapa keluar Rp 2,5 triliun dalam dua hari? Jadi mudah saja kan. Orang minta Rp 1 triliun, tapi kok diberi lebih? Angkanya sampai Rp 6,7 triliun. Siapa yang beri perintah?

Dari sumber Tempo : Dalam laporan sumbangan dana kampanye ( 2009 ) yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrat dengan pemasukan Rp 234,819 miliar dan pengeluaran Rp 234,632 miliar.

Dengan analisa kasar 150 kursi yang diperoleh Partai Demokrat pada 2009 menghabiskan dana sebesar 150 X 5 M sama dengan sekitar 750 M, dilaporkan ke KPU 234,819 M ada sekitar 500 M yang perlu dipertanyakan sumber dan penggunaannya.

Yang dipertanyakan JK, Century butuh Rp. 1 T diberi Rp. 2,5 T tapi dana LPS yang dikeluarkan seluruhnya Rp. 6,7 T kemana yang Rp. 4,2 T ?

Apa pentingnya kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam Rapat KSSK ? Adalah layak bila kemudian muncul satu rumor dikalangan terbatas yang mengatakan bahwaangka talangan Bank Century yang disetujui KSSK adalah sebesar Rp 630.000.000.000,- akan tetapi RUMOR itu mengatakan, bahwa kehadiran Marsilam Simanjuntak mampu mengubah angkaRp.630.000.000.000,- menjadi Rp. 6.300.000.000.000,- dengan menambah satu nol dibelakangnya. Perkembangan dari Rp. 6,3 T menjadi Rp. 6,7 T inilah yang seharusnya dipertanggung jawabkan BI.

Siapa Marsilam Simanjuntak ? Siapa yang membuat ia hadir dalam Rapat KSSK? Mengapa ia mampu menambah satu nol dibelakang angka persetujuan KSSK, bila RUMOR itu benar? Itu pula Mengapa Wapres Budiono sangat dilindungi ? Semua yang terlibat dalam Kasus Century adalah KORBAN! Benarkah ?

Akan tetapi apapun kasus Century, biaya politik untuk mencapai kursi RI 1. Diperkirakan akan mencapai minimal 10 kali lipat dibanding hanya sekedar duduk dikursi legislatif yang mencapai kisaran 5 M per kursi. Angka Rp. 5 T menjadi sangat rasional bila kemudian dihubungkan dengan kasus Century, maupun upaya pemberian bantuan subsidi pengalihan dari subsidi BBMberupa bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM. Yang angkanya mencapai Rp. 30 T dari APBN dan Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai), yang nilainya sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp18,340 triliun."

Pembelokan anggaran sampai angka sebesar Rp. 5 – 8 T akan sangat sulit bila ditutupi hanya dengan total anggaran berupa pinjaman sebesarRp18,340 triliun yang karena sifatnya harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Akan tetapi akan sangat mudah dikubur dengan rapat bila dipadu dengan APBN yang besarnya mencapai Rp. 30 T. Dengan dijalankannya program pengalihan subsidi BBM menjadi bantuanRaskin, BSM, PKH dan BLSM, tak perlu lagi ada skandal Century II.

Menelusuri kebenaran akan penyaluran dana bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM melalui audit oleh lembaga manapun, akan jauh lebih sulit dibanding tingkat kesulitan cara membagi 15,5 juta kartu MISKIN agar sampai pada sasarannya. Kalau tingkat kebenaran pembagian 15,5 juta kartu miskin tidak akan mencapai 70 %( Pemerintah belum memiliki data penduduk MISKIN orang per orang per daerah, yang dimiliki baru perkiraan dalam prosentage penduduk miskin dan kriteria miskin yang dibuat BPS )

Siapa yang akan sanggup melakukan audit bantuan Raskin, BSM, PKH dan BLSM untuk mencari temuan penyelewengan bila dilapangan, penjabaran kriteria miskinpun belum difahami secara merata ? Pemerintah telah memperhitungkan secara masak hal ini. Inilah sumber dana yang paling aman menyongsong 2014.