Program PRESISI yang diusung oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya telah menjadi pijakan penting bagi upaya reformasi di tubuh Polri. Program ini menawarkan pendekatan baru dengan berfokus pada prediksi masalah, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Dalam beberapa hal, program ini telah mencatatkan sejumlah keberhasilan, seperti peningkatan digitalisasi layanan dan respons yang lebih cepat terhadap isu-isu publik. Namun, di tengah tantangan yang terus berkembang, kini saatnya Polri membuktikan bahwa mereka MAMPU melaksanakan tugasnya secara lebih mapan, modern, profesional, dan berintegritas tinggi.
MAMPU: Pilar Baru Polri untuk Menghadapi Tantangan Masa Depan
Polri bukan hanya bertanggung jawab dalam penegakan hukum, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta melindungi human security---sebuah konsep yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan lebih dari sekadar program PRESISI. Polri harus menjadi lembaga yang MAMPU: Mapan, Modern, Profesional, dan Punya Integritas. Apa itu?
Mapan dalam Struktur dan Operasional, berarti bahwa Polri harus mampu berdiri kokoh dengan struktur dan operasional yang kuat, terintegrasi, dan efisien. Program PRESISi telah memulai langkah-langkah kearah ini dengan meningkatkan digitalisasi layanan dan meningkatkan respons terhadap aduan masyarakat.
Tetapi, untuk benar-benar mapan, Polri perlu memastikan bahwa semua perubahan ini berlaku merata hingga ke level terbawah.
Tidak cukup jika hanya wilayah-wilayah metropolitan yang mengalami peningkatan layanan, sementara daerah terpencil masih tertinggal. Dengan sistem yang mapan, Polri akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, baik dari segi keamanan dalam negeri maupun global.
Modern dalam Teknologi dan Pendekatan, dalam pengertian bahwa kemajuan teknologi tidak bisa diabaikan dalam upaya meningkatkan profesionalisme Polri. Seperti yang diusung dalam program PRESISI, aspek modernisasi Polri harus terus ditingkatkan. Penggunaan big data, kecerdasan buatan (AI), serta teknologi pengawasan digital dapat menjadi alat penting dalam menjaga kamtibmas secara lebih efektif dan efisien.
Namun, modernisasi ini juga mencakup pendekatan terhadap masalah keamanan yang lebih holistik. Polri harus mampu memahami perubahan dinamika sosial yang diakibatkan oleh perkembangan digital dan media sosial. Melalui pemanfaatan teknologi modern, Polri bisa mengantisipasi kejahatan siber dan mencegah disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.
Profesional dalam Penegakan Hukum, aspek ini merupakan kunci keberhasilan institusi keamanan mana pun. Oleh sebab itu Polri dituntut tidak hanya menjalankan tugasnya secara adil, tetapi juga berlandaskan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau aparat internal, harus ditangani dengan tegas dan transparan.
Profesionalisme juga berarti mampu menghadapi situasi kritis dengan kepala dingin dan kemampuan teknis yang tinggi. Polri harus menjadi lembaga yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat untuk menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Untuk mencapai ini, pelatihan berkelanjutan bagi personel sangat diperlukan, terutama dalam bidang-bidang yang sensitif seperti hak asasi manusia dan penanganan konflik.
Punya Integritas dalam Setiap Langkah. Integritas adalah fondasi yang menentukan kredibilitas Polri di mata publik. Tidak peduli seberapa canggih teknologi yang dimiliki atau seberapa cepat Polri merespons masalah, tanpa integritas, kepercayaan masyarakat akan selalu berada dalam risiko. Skandal-skandal yang melibatkan oknum-oknum Polri dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pukulan berat bagi institusi ini, dan pemulihan kepercayaan masyarakat bukanlah tugas yang mudah.
Dengan adanya komposisi atau perubahan struktur dalam kabinet dwitunggal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, diharapkan kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di tangan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dengan begitu, pada periode kedepan lulusan Akpol 1991 ini perlu menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Polri tidak hanya mampu menjalankan reformasi teknis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral. Penegakan disiplin di internal Polri dan sikap tegas dalam menindak pelanggaran di kalangan anggota harus menjadi fokus utama dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas institusi ini di mata masyarakat.
