Tim Pagebluk, Siap Kena Gebuk

Dari kondisi sebelumnya dimana Pagebluk Covid 19 selama 3 bulan ini diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengatasinya. Pemerintah Pusat hanya sekadar bantuan (termasuk turunnya BIN ikut mengatasi beberapa zona merah dan hitam).

Sudah diperkirakan Presiden Jokowi tidak akan berani mengambil over tanggung jawab utama dalam kondisi krisis double bahkan triple. Krisis Kesehatan, Krisis Ekonomi yang sedang berlangsung, dan krisis sosial yang mengancam karena paceklik kemarau panjang dan krisis pangan global.

Pemerintah Jokowi  membentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona, secara berlapis sangat birokratis. Menunjuk Airlangga Hartarto Menko Perekonomian sebagai Ketua. Semua Menko dilibatkan sebagai wakil ketua termasuk Menkeu, Menkes dan Mendagri. Lalu Ada lagi Ketua Pelaksana Menteri BUMN dibawahnya adalagi Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Kepala BNPB dan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Wamen1 BUMN. Dari struktur organisai betapa berjenjangnya keputusan/kebijakan yang akan lahir, pada hal situasinya sudah sangat gawat, berbeda jauh dengan keinginan yang sering dipidatokan Jokowi harus segera dan secepatnya.

Sebagai pengamat saya tidak melihat kemampuan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian selama ini melahirkan terobosan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang parah, malah pengaturan Kartu Pra Kerja amburadul, sehingga harus distop.

Begitu juga dengan Erick Tohir Menteri BUMN sebagai Ketua untuk mengatasi dua krisis sekaligus, belum punya pengalaman, malah mengatasi hutang dan kerugian BUMN sudah babak belur. Masyarakat memang meragukan leadershipnya Presiden Jokowi untuk mengatasi multi krisis yang teramat berat ini, namun memberikan kepada Tim dengan organisasi berlapis akan menjadi masalah tersendiri.

Satu hal yang menjadi catatan adalah kenapa Sekretaris Eksekutip dari Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona ditunjuk pada orang yang dulu pernah bermasalah Century Gate, Raden Pardede, ini sama saja akan menambah keraguan bagi kalangan masyarakat, apalagi terkait dengan UU no.2/2020 yang punya imunitas pejabat.

Terlepas dari hal tersebut, kenapa Jokowi sebagai Presiden yang punya kekuasaan penuh, tidak mengambil alih kepemimpinan Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona, mungkin menyadari kemampuannya atau supaya Presiden hanya terima laporan lalu marah-marah. Kalau begitu Sense Of Crisis hanya sekadar  didengungkan. Organisasi tetap berjenjang seperti kabinet yang macet, Macet bukan kata saya tapi karena Jokowi dua kali memarahi menteri-menterinya.

Bandung, 20 Juli 2020