Catatan Blunder Presiden Jokowi Yang Menyebabkan Kisruh KPK-Polri

Kita sudah disuguhkan finalisasi drama kisruh KPK-Polri akibat Presiden Joko Widodo membuat blunder dalam pengangkatan calon Kapolri yang tidak mengikuti sprit Nawa Cita yang digulirkan oleh  Jokowi dalam kampanye capres. Dalam kesempatan ini saya ingin mencatat berbagai hal yang kemudian menjadi blunder dan bermasalah besar bagi rakyat banyak sekitar kurang firmnya Presiden dan terkesan lambat dan ragu dalam mengambil keputusan.

Pertama, Presiden Jokowi tidak mengindahkan coretan atau catatan KPK soal Komjen Budi Gunawan yang sudah diberi catatan oleh KPK ketika yang bersangkutan menjadi salah satu kandidat Menteri Kabinet Kerja Jokowi. Begitu juga masukan dari PPATK terhadap dugaan rekening gendut Komjen BG. Selain itu, Presiden jalan sendiri dengan menjadikan BG sebagai calon tunggal calon Kaplri yang diajukan kepada DPR (Komisi III) untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Tentu saja sampai disini rakyat dan publik tanda tanya, ada apa ini? Tentu opini publik simpang siur, diantaranya adalah Presiden Jokowi mendapat tekanan dari Bu Mega dan PDI-Pagar menggolkan mantan ajudan beliau ketika menjabat sebagai Presiden RI. Walau pada awalnya hal ini dibantah oleh para petinggi PDI-P namun akhirnya juga diakui via Dewi Ria Latifah, salah seorang anggota DPR dari PDI-P. Memang sebeklumnya Puan Maharani, mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai, bahkan merebak berbagai hal seputar masalah ini karena khawatir KPK mengunkit-ungkit kasus BLBI.

Kedua, kemelut ini yang membuat Presiden Jokowi gamang dan sudah terlanjur mengajukan Komjen BG sebagai calon Kapolri, namun tiba-tiba KPK melalui Ketuanya Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto mengumumkan bahwa Komjen BG sebagai tersangka pemilik rekening gendut. Tentu saja hal ini membuat pihak Polri tersinggung dan marah atau minimal dipermalukan institusi kepolisian. Akhirnya memang tanda angin dan hujan, cuma gerimis aja kalee yee- Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK BW sebagai tersangka atas laporan seorang anggota DPR dari PDI-P Sugianto Sabran dalam kasus pemilukada Kota Waringain Barat Kalteng. Karuan saja hal ini memicu konflik kedua lembaga penegak hukum. Berbagai opini dan pendapat hilir mudik ditambah lagi media, baik tv maupun cetak juga elektronic berebut mendapatkan opini dan pendapat dari para pengamat, ahli maupun opini masyarakat yang semuanya saling berkelindan, baik pro-kontra. Saya mengatakan hal ini sebagai karut marut masalah hukum. Bukan hanya sampai disitu saja, Ketua KPK Abraham Samad juga diadukan pemalsuan dokumen dan dijadikan tersangka oleh Bareskrimum Polda Sulselbar; juga kepemilikan ilegal senjata api dan juga beredarnya foto-foto hot AS dengan wanita yang dibantah sendiri oleh AS dan Tim TI KPK. Selain itu juga dua Komisioner KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain bahkan Johan Budi juga diadukan ke Bareskrim. termasuk juga 21 orang penyidik KPK. Tentu tambah runyam saja masalahnya bagi saya yang awam masalah ini cuma bisa ngelus-ngelus dada saja. Bahkan menyaksikan acara ILC ppada Selasa, 17/2 jadi bingung betapa karut marutnya hukum di tanah air. Tapi dalam hati saya berkata, itulah hukum buatan manusia.

Akhirnya, kita tahu semua bahwa akhirnya Presiden menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. jika ini sejak awal dilakukan pada saat penggantian Kapolri Jendral Sutarman - yang masa pensiun belum habis - sudah selesai urusannya. Tidak akan terjadi prahara hubungan KPK-Polri. Tapi disinilah Presiden blunder tidak mengikuti kata hatinya namun pesanan pihak luar. Toh...akhirnya ada pihak-pihak yang dirugikan. Ada yang sakit hati dan berbagai dugaan bahkan kriminilasi, dsb.

Semoga berkaca dari blunder yang telah dilakukan Presiden, Jokowi ke depan lebih arif lagi dan juga sudah punya pengalaman dalam mengambil keputusan penting kgususnya menyangkut petinggi pejabat negara sekelas Kapolri. Sehingga semuanya berjalan lancar dan aman.

salam  damai,