Pemanfaatan E-Goverment Menuju Pemerintah yang Demokratis

E-Goverment atau  yang lebih dikenal dengan E-Gov adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dengan layanan seperti ini maka kita bisa mendapatkan pemerintahan yang demokratis.

Melihat kondisi yang saat ini, sebagian besar dari penduduk di negara kita ini lebih memanfaatkan sistem pencaloan dalam mengurus yang dibutuhkannya yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, bagi yang tidak ingin bekerja sama dengan calo terkadang proses dalam mengurus berkas di pemerintahan sering di persulit.

Dengan keadaan seperti ini, boleh kita katakan kalau saat ini pemerintah kita tidaklah berjalan secara demokratis, hanya pemilihannya saja yang berjalan secara demokratis. Tentunya ini juga menjadi ajang kesempatan dalam melakukan praktek korupsi.

Dengan E-Goverment kita harapkan pemerintah dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan pelayanan publik, bila seluruh masyarakat telah terlayani dengan baik di pemerintah, maka pemerintah sudah dapat kita golongkan sebagai pemerintah yang demokratis.

Pemanfaatan E-Goverment atau E-Gov ini dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik." (wikipedia).

Berkaca dari pemerintahan yang berjalan saat ini, memang pemerintah melalui Depkominfo telah mencanangkan penggunaan E-Goverment untuk seluruh daerah di tanah air, namun kurang seriusnya pemerintah pusat membuat pelaksanaan E-Goverment ini menjadi hanya sebuah mimpi belaka.