Hanibal Hamidi
Jakarta – Peningkatan standar kesehatan masyarakat juga termasuk di dalam program pembangunan daerah tertinggal. Salah satu fokus yang harus dilakukan adalah membuat waktu tempuh dari pemukiman menuju fasilitas kesehatan dapat terjangkau dalam waktu singkat.
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan, Deputi Bidang
Pengembangan Sumber Daya,
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dr Hanibal Hamidi, MKes, mengatakan bahwa waktu tempuh ideal dari pemukiman penduduk menuju fasilitas kesehatan adalah 30 menit.
“Waktu tempuh untuk menuju puskesmas itu minimal 30 menit untuk di daerah.
Maka, pembangunan kesehatan di daerah harus melakukan apapun agar waktu tersebut dapat terpenuhi,” tutur dr Hanibal pada acara jumpa pers Jambore Perdesaan Sehat 2014 di merDesa Koffie, Jl Veteran I, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).
Jarak tempuh menuju faskes menjadi salah satu masalah utama kesehatan di daerah tertinggal, selain penyediaan air bersih dan sanitasi, sarana fasilitas kesehatan yang kurang serta angka harapan hidup masyarakat yang rendah.
Dengan memperpendek jarak menuju faskes, diharapkan masalah kesehatan masyarakat minimal dapat berkurang.
Untuk itu dr Hanibal mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak- pihak terkait soal masalah tersebut. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan akses jalanan menuju faskes.
“Yang kedua setelah jalanan dibangun, membangun moda transportasi untuk masyarakat menuju faskes tersebut,” sambung dr Hanibal.
Tentunya untuk melakukan berbagai upaya tersebut membutuhkan kerjasama lintas sektor antar kementerian. Untuk
itu, Kementerian PDT melalui program perdesaan sehat akan mengadakan Jambore Perdesaan Sehat yang akan dilaksanakan pada November 2014 di Makasar, Sulawesi Selatan.
Dalam Jambore tersebut, beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Pembangunan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian PDT akan melakukan symposium bersama. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi serta membagi peran pembangunan daerah tertinggalkepada kementerian yang terkait.
“Misalnya nanti soal akses jalan kan tanggung jawab PU, bikin faskes kan Kemenkes serta faktor lain seperti ketahanan pangan adalah urusan Kementerian Pertanian. Nah nanti juga akan berkoordinasi dengan Pemda serta organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan lain lain,” pungkas dr Hanibal
