Selama ini isi Perjanjian Batu Tulis masih menjadi misteri. Perjanjian yang dilakukan antara Megawati selaku ketua PDIP dengan Prabowo sebagai ketua Partai Gerindra ini disinyalir berisikan perjanjian dukungan Megawati kepada Prabowo untuk pemilihan presiden di tahun 2014 ini, hal ini seperti diungkapkan oleh Hasyim Djojohadikusumo selaku wakil ketua dewan Pembina partai Gerindra. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mendukung Prabowo di pilpres 2014. Hasyim menyebutkan pula bahwa perjanjian tersebut disaksikan oleh Fadli Zon, Martin Hutabarat, dan Hasyim dipihak Gerindra dan Puan Maharani serta Pramono Anung dipihak PDIP.
Jika memang benar perjanjian Batu Tulis ini ada, mengapa bisa terjadi demikian? Jika kita melihat kembali perolehan suara di pemilu 2009 dimana PDIP mendapatkan 14,03 % suara sedangkan Gerindra hanya mendapatkan 4,46 % suara sepertinya ada hal yang aneh. Perolehan suara Gerindra yang kecil di pemilu 2009 dan mendapatkan posisi wakil presiden merupakan sebuah tawaran yang sangat bagus tetapi mengapa PDIP masih menambah opsi akan mendukung Prabowo sebagai presiden di tahun 2014? Betapa bodohnya para petinggi PDIP yang menyetujui hal ini.
Mungkin hal ini diakibatkan penetapan calon presiden dari PDIP setelah pemilu legeslatif. Karena suara PDIP tidak memenuhi syarat presidential threshold maka PDIP harus berkoalisi dengan partai lain. Partai lain yang cukup besar perolehan suara dan bersedia berkoalisi dengan PDIP adalah Gerindra, tentu saja dengan syarat yang cukup berat. Tetapi sekali lagi, syarat untuk mendukung orang diluar partai sebagai presiden dan partai tersebut perolehan suaranya lebih kecil merupakan kebodohan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab pada kasus ini, tentu saja Puan Maharani dan Pramono Anung.
Pada kasus ini mungkin para elit PDIP pada waktu itu berpendapat dengan mengusung Prabowo sebagai presiden ditahun 2014 ini kemungkinan besar Prabowo akan mengambil seorang calon wakil presiden dari PDIP. Siapa yang akan diusulkan sebagai calon Prabowo di tahun 2014? Bisa Puan Maharani atau Pramono Anung. Sekali lagi ini pandangan dari tahun 2009, karena pada waktu itu Jokowi belum setenar saat ini.
Tetapi melihat fenomena yang terjadi saat ini, dimana Jokowi mendapatkan elektabilitas yang diluar prediksi para petinggi PDIP tentu saja “bodoh” apabila tidak memanfaatkannya. Kemenangan pemilu yang mungkin akan didapatkannya akan hilang bila masih menerapkan strategi 2009 dimana mendukung Prabowo dan hanya menempatkan kadernya sebagai wakil presiden. Ideologi partai yang dibangga-banggakan oleh Megawati hanya bisa diterapkan bila pemerintah dikuasai oleh PDIP. Jika hanya sebagai wakil presiden dan menempatkan beberapa menterinya tentu saja tidak akan dapat secara optimal memperjuangkan ideologi partai.
Lalu apa yang harus dilakukan Megawati menyiasati hal ini jika memang benar perjanjian Batu Tulis ini ada? Jika Megawati mengingkari pendukungannya kepada Prabowo tentu saja akan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat kepadanya tetapi menafikan elektabilitas Jokowi juga akan membuat rakyat kecewa kepadanya. Mungkin yang harus dilakukan Megawati adalah segera membuat pernyataan dukungan kepada Prabowo sebagai pribadi dan menetapkan Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDIP karena aspirasi kader dan rakyat.
Penetapan calon presiden setelah pemilu legeslatif ternyata akan membuat transaksi-transaksi koalisi yang bisa membuat rugi. Jika ini dilakukan kembali, sama halnya akan terjatuh di lobang yang sama kedua kali. Tetapkan sebelum pemilu legeslatif atau tidak sama sekali!
Salam Indonesia Jaya dari Negeri Sakura!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H