Berlarutnya perpecahan yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (PG), sepertinya menimbulkan berbagai spekulasi publik, termasuk saya tentunya. Dalam hal ini, saya menduga ada silent operation untuk menggusur Koalisi Merah Putih (KMP).
Di parlemen, KMP yang mendapat dukungan Partai Demokrat(PD) memegang 353 kursi, atau 63 persen dari 560 anggota DPR RI.Dengan rincian PG 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, PAN 49 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi,ditambah PD 61 kursi.
Sementara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memiliki 207 kursi atau setara 37 persen kursi DPR. Rinciannya PDI Perjuangan 109 kursi, PKB 47 kursi, Nasdem 35 kursi dan Hanura 16 kursi. Di sini peta kekuatan di Senayan jelas terlihat bahwa KIH akan selalu menelan pil pahit setiap kali terjadi pergulatan politik di legislatif.
Dalam lima kali pertarungan, semuanya dimenangkan KMP. Dimulai dari UU MD3, urusan tata tertib DPR, UU Pilkada, pimpinan DPR RI hingga pimpinan MPR RI, praktis KIH terkapar tak berdaya. Terlepas dari dalih apa pun juga, fakta menyebutkan KMP di atas angin.
Dengan kurangnya dukungan suara di lembaga legislatif, tak pelak membuat pihak eksekutif kurang nyaman. Dalam situasi yang kurang menguntungkan itu,bisa dipastikan ada pihak- pihak tertentu yang menginginkan laju roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya tanpa direcoki oleh KMP. Naluri politik saya menyebutkan, terjadi silent operation berupa politik "belah bambu" .
Dari 6 partai pendukung KMP (anggap saja PD termasuk di dalamnya), nampaknya untuk membidik Partai Gerindra, PKS, PAN maun PD memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Yang paling memungkinkan, bidikan awal diarahkan ke PPP. Bila PPP rontok, otomatis kekuatan KMP kehilangan 39 kursi. Hilang 39 kursi, sepertinya tak bakal membuat KMP tumpul tajinya, sebab kursi sejumlah 314masih tetap susah dilawan.
Akhirnya silent operationke dua dijalankan, kemana lagi kalau bukan PG yang layak dijadikan target. Dengan jumlah 91 kursi, kalau politik “belah bambu” berlangsung mulus, maka peta di DPR RI langsung berubah total. Dari sisa kursi pendukung KMP yang 314 kursi, digerogoti 91 kursi KMP tinggal dihuni 223 kursi yang tentunya lebih mudah dikendalikan.
Politik “belah bambu” sendiri, setahu saya lazim digunakan sejak jaman kolonial Belanda. Demi memelihara dan mengamankankekuasaan, maka suatu kekuatan yang memiliki potensi menentang, harus dibelah seperti membelah bambu. Hingga orde baru berkuasa, politik ini masih tetap dimanfaatkan. Setidaknya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pernah mengalaminya sehingga muncul PDI versi Soeryadi serta versi Megawati. Belakangan Soeryadi melimpahkan posisi Ketua Umum PDI ke Budi Hardjono, sedang Megawati mendirikan PDI Perjuangan.
Memang politik “belah bambu” selalu relevan di sepanjang jaman, persoalannya, kalau di era reformasi yang identik dengan azas keterbukaan ternyata hal tersebut masih terjadi, lantas siapa yang memainkannya ? Bagi saya pribadi, saya susah menebaknya. Sebab, silent operation dalam dunia politik seperti kentut. Baunya terasa, tapi wujutnya susah dibuktikan. Jadi, kesimpulannya que sera- sera sajalah.Sebab, saya sangat meyakini, yang “bermain” adalah para “Dewa”. (*)
