Mohon tunggu...
Bambang Setyawan
Bambang Setyawan Mohon Tunggu... Buruh - Bekerja sebagai buruh serabutan yang hidup bersahaja di Kota Salatiga

Bekerja sebagai buruh serabutan, yang hidup bersahaja di Kota Salatiga

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ditantang Rizal Ramli, Wapres Keder

19 Agustus 2015   01:05 Diperbarui: 19 Agustus 2015   01:17 8861
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Usai “berseteru” dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator  (Menko)  Kemaritiman Rizal Ramli ganti mencari lawan baru. Celakanya, yang ditantang adalah orang kedua di Republik ini, yakni Wapres RI Jusuf Kalla (JK).

Tantangan terhadap JK itu dilontarkan Rizal Ramli, Selasa (18/8) kemarin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Di mana, menanggapi rencana pengadaan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang konon digagas oleh JK. “ Kalau mau paham, minta pak JK ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” tantang Rizal sebagaimana dilansir kompas.com.

Pernyataan yang dikemukakan Rizal Ramli tersebut, merupakan lanjutan atas berbagai penjelasannya bahwa target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt sangat sulit direalisasikan. Bahkan, dirinya menilai proyek yang rencananya bakal diselesaikan pemerintah hingga tahun 2019 adalah hal yang tak masuk akal.

Menurut Rizal, dirinya akan meminta Menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk melakukan evaluasi ulang mana yang betul- betul masuk akal. Ia berharap jangan mematok target terlalu tinggi namun capaiannya susah. Terkait hal tersebut, sangat baik bila semuanya realistis.

Rizal Ramli yang mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid mempunyai estimasi yang cukup sederhana. Di mana, bila target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dipaksakan, maka, jumlahnya bakal semakin membengkak dengan adanya sisa target pembangunan pembangkit listrik sebesar 7.000 megawatt peninggalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sampai tahun 2019 mendatang, jumlah totalnya bisa mencapai 42.000 megawaat.

Berdasarkan kalkulasi yang dihitung Rizal, pihak Perusahaan listrik Negara (PLN) tak mampu membiayai seluruh proyek yang ditargetkan pemerintah karena invrestasinya yang besar. Oleh sebab itu, opsi pembangunan harus menggunakan dana swasta nasional dan asing. Meski begitu, negoisasi Power Purchase Agreement (PPA) di Indonesia memakan waktu dua hingga tiga tahun.

JK Keder

Rizal Ramli boleh- boleh saja memiliki kalkulasi dan persepsi tersendiri atas proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia juga sah adanya menantang JK untuk diskusi di depan publik. Meski begitu, sebagai seorang Menko di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau jokowi, rasanya tak bijak bila dirinya melontarkan tantangan secara terbuka terhadap JK yang nota bene merupakan atasannya juga.

Seperti galibnya Jurnalis lainnya, ketika mendengar tantangan Rizal Ramli, maka rasanya kurang lengkap bila hal tersebut tak dikonfirmasikan kepada JK. Lantas, apa sikap JK ? Nampaknya JK enggan menanggapi “provokasi” yang dilakukan Rizal Ramli. Entah memang keder atau tidak mau meladeni tantangan anak buahnya, ia lebih memilih berkelit.

“ Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat,” kata JK, Selasa (18/8) kemarin.

Pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt, menurut JK, merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri. Lebih jauh, ia juga membantah jika disebut proyek tersebut adalah proyek ambisius dirinya yang belum tercapai ketika ia menjabat sebagai Wapres SBY. “ Karena yang meresmikan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, pak Jokowi yang meresmikan, berarti memandang kurang pantas pak Jokowi kalau begitu kan,” kata JK seakan ingin membenturkan Rizal Ramli dengan Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun