[caption caption="Jokowi pernah digambarkan sebagai koki, foto rekayasa itu memenuhi hal surat kabar Australia, November 2014. Foto AFP/William Wes"][/caption]Presiden Republik Indonesia itu bukan sekedar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Ada yang lebih hakiki dan filosofis, yaitu sebagai 'jongos negara'. Ini pelecehhan? Bukan, karena secara tersurat dan tersirat Jokowi Presiden RI ke 7 mengakuinya begitu.
Tekad dia, menghadirkan negara di tengah masyarakat dalam koridor melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara maritim. Ini konstitutif banget. Kemudian Jokowi berusaha menterjemahkan secara realistik.
Pasalnya Jokowi tahu, kalau amanat dalam preambul UUD 1945, hingga presiden turun 6, tidak atau belum memuaskan kemauan rakyat selaku penikmat kuliner hanpoleksosbud (pertahanan, politik ekonomi, sosial, dan budaya).
Di tengah restorasi super jumbo NKRI, Jokowi menempatkan diri hadir sebagai 'jongos negara' beruniform hitam-putih dengan label kabinet kerja.
Tak pandang bulu, bahwa dulu memilih dia apa tidak, yang penting untuk melayani rakyat disediakan olehnya tigapuluh lebih sub-menu.
Sebut itu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bina Keluarga Harapan (BKH). Indonesia Terang (IT) untuk warga Indonesia di wilayah NTT dan Papua, dan masih seabreg menu kesejahteraan lainnya.
Begitu pula rasa aman, bumbunya dia racik dalam oplosan pertahanan berlabel Tri Matra Terpadu (TMT). Apes, jokowi kebobolan di siang bolong, karena dua polisi tewas dihajar teroris di gardu jaga pertengahan Januari 2016 silam.
Menyusul tragedi lima nyawa GTT melayang sia-sia dalam demo menuntut diangkat jadi PNS. Dan tak kalah seru aksi ribuan buruh yang dipaksa hengkang karena Thosiba gulung tikar. Kemudian yang terhangat drama Kali Jodoh, atau cari jodoh di kali.
Dalam serentetan kasus ini negara berada di mana, Jokowi selaku komadan jongos cukup bilang tak ada gading yang tak retak. simpel kan?
Maunya Jokowi, menu yang dia siapkan terjaji melalui piring struktural, mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kades, Dukuh, bahkan RT dan RW. Terang benderang, tujuh Gubernur yang barusan dilantik, diperintahkan blusukan.
Perkaranya, penjabaran di tingkat teknis masih amat sangat terseok-seok. Dalam kondisi tersedak dan batuk-batuk, menyusul Gerindra mengkritisi, bahwa Jokowi sebagai Komandan Jongos tidak punya  kepemimpinan sekarakter pelayan.
