Pekerjaan Rumah Presiden Jokowi di 100 Hari Pertama (bagian 4)

Tulisan ini bisa dipandang sebagai usulan, bisa juga sebagai kritik akan kondisi yang sedang berjalan atau apapun namanya. Bagian ke-4 ini akan “menggelitik” pada permasalahan kabinet.

MASALAH FASILITAS MENTERI dan PEJABAT NEGARA LAIN

Masalah fasilitas negara sering kali menjadi bahan gunjingan rakyat. Jabatan menteri dan yang sederajat, juga bahkan menjadi anggota dewan sekalipun hendaknya didasarkan pada amanah, bukan lahan bagi-bagi rejeki. Nasehat JF Kennedy dapat dipakai disini, yang secara umum diterjemahkan sebagai : jangan pernah berpikir apa yang bisa negara berikan padamu tapi pikirkan apa yang kamu bisa berikan untuk negaramu. Jadi optimalkan fasilitas negara, mobil mentri cukup pakai mobil yang sekarang dipakai, kalau perlu pakai mobil kijang atau yang sejenis (juga jangan baru, ambil dari inventaris yang ada). Pengawalan mentri tidak perlu dengan membawa mobil pengiring sendiri, karena pemborosan. Ada yang ingin naik mobil mewah atau dikawal? Bayar sendiri-sendiri. Para pejabat ini adalah pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Perjalanan-perjalanan cukup yang sederhana, tiket pesawat ya kelas ekonomi (bukannnya Garuda Indonesia mendapat penghargaan dunia untuk kelas ekonominya?). Juga kurangi fasilitas lainnya seperti baju dinas dll. Ingat bukan meniadakan tapi mengoptimalkan dan sederhana. Sama halnya untuk para wakil rakyat, fungsinya adalah melayani rakyat, bukan membebani rakyat, jadi ada penyederhanaan fasilitas negara. Pada intinya para pejabat kalau mau peduli pada rakyat kecil, harus beri contoh hidup secara normal. Kalau perlu tahun depan tidak ada gaji ke 13 ataupun bentuk THR bagi seluruh pejabat negara.

MASALAH PERAMPINGAN KABINET

Ini masalah yang tidak sederhana. Perampingan kabinet memang perlu ongkos, dari yang paling sederhana seperti kop surat sampai papan nama dll. Juga harus memikirkan bagaimana memindahkan SDMnya. Mungkin kata kunci penyederhanaan ini ada pada kata “transisi”. Kalau sekarang ada Tim Transisi, kenapa tidak diusulkan ada (mungkin) Kabinet Transisi ? Jadi kabinet transisi sama persis strukturnya dengan kabinet sekarang (supaya mudah serah terima), namun gaji mentrinya cukup 70 % nya saja plus pengurangan fasilitas. Sambil berjalan, barulah penggabungan kementrian dilakukan bertahap. Jadi mungkin saja ada mentri yang hanya bertugas selama 6 bulan karena kementriannya digabung ke kementrian lain secara bertahap. Ingat, jabatan ini amanah, bukan ladang cari gaji J. Perampingan seperti ini bersifat tidak mendadak dan manusiawi, dan juga biayanya terkontrol. Ini merupakan sebuah manajemen perubahan.

Salam Pendidikan

(bersambung)