Karena tugasnya sudah selesai, maka koalisi Adil Makmur telah dibubarkan beberapa hari lalu. Setelah bubar, ke mana para parpol mantan anggota koalisi memposisikan dirinya? Tampaknya, ada  parpol yang tetap ingin beroposisi. Tapi ada juga yang ingin bergabung (atau diajak bergabung) ke koalisi pemerintahan presiden terpilih.
Memang, setelah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, Jokowi mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun bangsa.
Ajakan itu, tidak bisa serta merta diartikan sebagai tawaran agar Gerindra mau bergabung ke koalisinya pemerintah. Karena membangun bangsa itu bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah beserta partai-partai koalisinya. Melainkan pihak oposisi pun berkewajiban ikut membangun dan membesarkan bangsa. Bahkan juga tanggung jawab dari semua elemen masyarakat Indonesia.
Negeri ini sangatlah besar. Karenanya, tidak bisa tugas mulia yang akbar itu dikerjakan hanya oleh satu atau dua tokoh bangsa saja. Indonesia ini tidak mungkin bisa dibangun hanya oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah saja. Negeri ini pun sangat membutuhkan kehadiran partai-partai di luar pemerintahan. Yaitu partai-partai oposisi.
Tafsir saya, dari sekarang sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober 2019 nanti, partai-partai mantan anggota koalisi Adil Makmur tak lama lagi akan segera menentukan sikap dan posisinya.
Misalnya saja PAN. Partai politik berlambang matahari putih yang bersinar itu, akan menentukan arah koalisinya pada Rakernas PAN dalam waktu dekat ini. Ada banyak wacana yang mengatakan bahwa partai tersebut akan kembali berkoalisi dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi politisi Partai Nasdem, M. Taufiqqulhadi tidak menghendaki hal itu terjadi.
Di hadapan wartawan yang menanyainya, Taufiq mengatakan -- boleh saja parpol pendukung Prabowo-Sandi, kalau ada niatan gabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun harus diingat, bahwa pemerintahan Jokowi sebelumnya sudah punya pengalaman soal parpol yang tak ikhlas ketika menyatakan diri bergabung.
Dia memberi contoh, bergabungnya Golkar dan PPP ke koalisi pemerintahan Jokowi adalah contoh parpol yang ikhlas dan total.
"Tetapi ketika PAN bergabung, menurut saya setengah-setengah. Kita menghitung sebagai teman tidak bisa, menghitung sebagai lawan tidak bisa," kata Taufiq, Senin (1/7/2019).
Untuk diketahui, di pertengahan pemerintahan periode 2014-2019, PAN memang bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Hasilnya, kader PAN Asman Abnur pun menjadi menteri di kabinet Jokowi. Namun, pada Pemilu 2019, PAN tak mendukung Jokowi di Pilpres. Konsekuensinya, Asman Abnur pun tahu diri dan mundur dari kabinet.
Bagi Nasdem, hal seperti itu tidak elok. Artinya, harus ada kejelasan sikap sejak awal dari parpol yang ingin pindah ke koalisi Jokowi. Sama seperti kejelasan sikap Golkar dan PPP. Taufiq menyerukan, agar parpol nonpendukung Jokowi-Ma'ruf, agar tetap berada di luar pemerintahan saja.
