Kasihan Sekali Keluarga Bung Karno, Terus Berjuang untuk PDIP walaupun Tidak Mendapat Apa-apa

Kelompok Pro Jokowi (Projo) menebarkan asumsi  bahwa jika PDI mengajukan Jokowi sebagai capres PDIP maka suara legislatif PDIP akan melonjak tinggi.  Opini yang diseting sedemikian rupa ini disokong oleh lembaga-lembaga survey yang ditengarai dibayar sehingga hasil surveinya mengatakan bahwa jika Jokowi dicapreskan oleh PDIP maka suara PDIP akan mencapai 30%. Opini kedashyatan Jokowi yang didukung para cukong seperti James Riyadi berjalan dengan masif karena didukung dana yang besar

Opini yang begitu dahsyat ini membuat para calon legislatif dari PDIP terpengaruh. Mereka ikut mendesak keluarga Soekarno untuk membatalkan pencapresan Megawati dan mengalihkannya ke Jokowi.  Tanpa malu-malu mereka memajang  foto mereka berdampingan dengan Jokowi bukan dengan anggota keluarag Soekarno. Seharusnya sebagai caleg PDIP mereka memajang foto mereka dengan Megawati yang telah ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP. Keinginan mereka terpilih sebagai calon anggota DPR membuat mereka tidak perduli lagi bahwa keluarga Soekarno  yang telah berdarah-darah berjuang di PDIP. Jokowi hanyalah anak kost yang baru berjuang di PDIP. Tetapi para pemilik modal yang ingin mengambil kuasa atas negeri ini begitu cantik merebut pengaruh di PDIP.

Saat ini memang Megawati pemilik PDIP. Tapi belajar dari kasus Golkar, ketika Jusuf Kala memegang jabatan sebagai Wakil Presiden RI, maka dengan mudahnya dia mengambil jabatan sebagai ketua Umum Golkar. Kalau Jokowi sudah menjadi Presiden maka mudah bagi Jokowi untuk menguasai PDIP. Jokowi yang sudah berutang budi dengan para cukong pemilik modal pasti tidak akan bisa menolak permintaan para pemilik modal untuk memasukkan orang-orang mereka di struktur PDIP. Para pejuang PDIP sejak dari awal akan kehilangan pengaruh dan harus merelakan kapal besarnya diambil para pemilik modal.  Lambat tapi pasti maka pemilik saham terbesar dari kapal PDIP yaitu keluarga Soekarno akan kehilangan kendali atas kapal yang telah berpuluh tahun mereka perjuangkan.

Atas serangan media yang masif dan desakan yang kuat dari Projo akhirnya Megawati menyetujui untuk menobatkan Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP. Keluarga Soekarno tertipu lembaga-lembaga survey yang meyakinkan mereka bahwa PDIP akan mampu mendapatkan suara legislatif lebih dari 25% sehingga PDIP boleh mengajukan calon Presiden sendirian tanpa koalisi dari partai lain.  Tanpa harus berkoalisi maka keluarga Soekarno bisa menjadi Cawapres dari Jokowi sehingga mereka masih mendapat hak untuk menguasai negeri ini. Puan pun dengan berani berkata kepada konstituennya apakah mereka ingin punya cawapres dari PDIP juga?

Ternyata hasil legislatif jauh dari apa yang dinyatakan lembaga survey. Suara PDIP hanya 19 % sehingga PDIP terpaksa harus berkoalisi untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden RI. Koalisi ini menuntut PDIP harus berbagi kekuasaan dengan partai lain dan pihak di luar PDIP agar dapat memenangkan pilpres. Jika jabatan presiden telah dimiliki oleh PDIP dengan diwakili Jokowi maka tentu jabatan Wakil Presiden harus diserahkan kepada teman koalisi. Lalu bagaimana dengan keluarga Soekarno? Apa yang mereka dapatkan dari perjuangan ini jika jabatan Wakil Presiden pun  pun mereka tidak dapatkan? Mereka sudah berkorban kehilangan kesempatan sebagai presiden tetapi kini harus kehilangan semua.

Sebenarnya dengan adanya pendukung fanatik PDIP Megamati memiliki kans yang besar untuk menjadi presiden karena SBY sudah tidak boleh lagi mencalonkan diri. Dengan adanya Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa tengah dan Jokowi tetap sebagai Gubernur Jakarta sangat mudah buat PDIP meraih kursi presiden. Namun kini semua kesempatan itu telah sirna karena PDIP terlanjur menyerahkan tiket calon presiden tersebut kepada Jokowi.

Terdengar berita yang dimuat di media masa asing bahwa Puan Maharani mengusir Jokowi. Walaupun berita diklarifikasi, tapi rasanya sangat wajar jika Puan merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Keluarga Soekarno yang telah berjuang bahkan sangat sibuk mengkampanyekan PDIP di iklan-iklan televisi ternyata harus gigit jari karena jabatan presiden tidak mereka dapatkan dan jabatan wakil presiden  harus diserahkan kepada pihak koalisi PDIP.