Jualan program pada musim pilpres ini seperti membuat iklan produk. Nggak ada iklan yang sengaja atau tidak sengaja menjelek-jelekan produknya. Jadi kalau ada yang bilang, program capres ini bagus, capres itu jelek, itu karena dia sudah punya pilihan sebelum membaca program.
 Cuma begini. Program memang semua bagus. Tapi yang membedakan adalah, apakah program itu cuma dibuat  di atas meja dalam ruangan dingin, atau dari hasil keringat,berjalan dari titik satu sampai titik seribu? Itu pun tidak cukup untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat.
 Harus pasang kuping, pasang mata untuk semaksimal mungkin menyuarakan keresahan masyarakat bawah yang tidak punya akses menyuarakan aspirasinya ke istana. Keluhan masyarakat sekecil apa pun yang beredar di media mesti diperhatikan untuk diterjemahkan dalam program.
 Jadi bukan hanya berita yang viral saja yang diperhatikan. Misalnya, berita keluhan gaji guru yang kecil sudah lama disuarakan, tapi pura-pura nggak dengar. Pas jelang pemilihan presiden, baru pura-pura kaget. Perangkat Desa juga sudah lama beteriak, tapi dicuekin. Baru jelang pencoblosan diundang, diberikan janji manis.
 Berita keluhan Dokter yang melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini memang tidak viral, luput dari perhatian istana. Kalau viral pun belum tentu juga diperhatikan. Berita di bawah  ini tertanggal 9 Agustus 2015. Bayangkan, berita ini seberapa dalamnya sudah tenggelam ke dasar pustaka memori kita.
 Hanya calon pemimpin yang punya kelebihan rasa peduli pada keluhan masyarakat saja yang mampu menggalinya. Prabowo-Sandi menyuarakan kembali berita yang sudah terinjak-injak, tertindih oleh berita-berita besar lain. Dia menyuarakan keluhan para dokter ini.
 Setelah keluhan itu disuarakan, malah orang-orang yang mengaku paling panacasilais, pemegang kunci keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menertawakannya. Mereka mengangap Prabowo cuma menyebar hoax. Prabowo sedang berfantasi.  Sementara mereka membanggakan program yang disusun dengan bahasa yang dipoles sedemikian rupa, hingga titik komanya. Program itu ditulis di ruangan dingin, ruangan yang kedap suara rakyat.
Inilah beritanya:
JAKARTA, KOMPAS.com --- Presidium Dokter Indonesia Yadi Permana mengkritik pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan profesi dokter dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Konsep BPJS berdasarkan INA-CBG's itu tidak mencakup komponen jasa medis. Itu hanya mengakomodasi paket-paket saja," ujar Yadi dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (9/8/2015). Menurut Yadi, berdasarkan peraturan BPJS
Kesehatan saat ini, dokter hanya mendapat biaya jasa medis sebesar Rp 2.000 per pasien. "Bahkan lebih murah dari biaya parkir, atau ya untuk biaya pipis sajalah. Seharusnya dokter itu diberi tarif yang pantas sehingga pelayanannya lebih baik," ujar Yadi. Yadi mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pernah merekomendasikan pemerintah soal biaya jasa medis dalam sistem BPJS. Yadi mengambil contoh biaya jasa medis bagi dokter umum, yakni Rp 15 juta per bulan untuk semua pasien.
Yadi menegaskan bahwa protesnya tersebut bukan karena dokter "mata duitan". Menurut dia, masih banyak dokter yang memiliki hati melayani masyarakat, terutama di daerah pelosok. "Tapi, pertanyaannya, mau sampai kapan ya pemerintah seperti itu?" ujar Yadi.
