Implementasikan Smart Grid in Mikro Grid, Pemprov Bali Hemat Rp. 600 juta/tahun

 "Implementasi smart grid in microgrid dari BLU P3tek KEBTKE di Kantor Gubernur Bali dapat mengurangi biaya penggunaan listrik hingga Rp. 600 juta per tahun atau rata-rata Rp. 50 juta per bulan, kata Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan, Biro Umum, Pemerintah Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, saat ditemui beberapa waktu yang lalu.

Pemasangan sistem smart grid in microgrid pada PLTS di Kantor Gubernur Bali merupakan tindak lanjut dari terpilihnya Provinsi Bali menjadi Center of Excellence (CoE) energi bersih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 4421.K/20/MEM/2015 tentang Penetapan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih, Kesepakatan Bersama antara Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Bali.  

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Rina Irawati menjelaskan teknologi smart grid dapat diaplikasikan pada sisi hulu melalui diversifikasi sumber energi, dapat terdiri dari sumber energi fosil yang dikombinasikan dengan sumber energi terbarukan, baik energi surya maupun angin, yang bertujuan menghemat energi. Smart grid system memungkinkan adanya kendali pengguna terhadap konsumsi energi secara real time. Apabila terdapat kelebihan produksi listrik atau excess power, maka dapat dijual kepada penyedia jasa listrik (PT.PLN Persero).

Saat ini Kantor Gubernur Bali mengandalkan empat sumber energi listrik yang berasal dari PLTS 158 kWp, PLTB 8 kWp, Genset 255 kWh dan jaringan PT PLN. Kapasitas baterei yang tersedia 216 kVA. Apabila ada kelebihan produksi listrik dari PLTS dan PLTB, maka daya tersebut dialirkan ke gedung perkantoran Pemerintah Provinsi Bali lainnya.

Sebagai pusat pemerintahan, Kantor Gubernur Bali hampir tidak pernah mengalami pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama. Kapasitas baterei penyimpan pun tidak terlalu besar, namun masih bisa menjadi cadangan listrik. Hal ini pernah terjadi pada saat pulau Bali mengalami pemadaman listrik total di seluruh Bali (blackout --BO) pada 5 September 2018 selama tiga jam dari pukul 12.26 WITA hingga 15.30 WITA.  

"Baterei masih bisa memenuhi kebutuhan listrik hingga dua jam", kata operator smart grid, Nengah Geria.

Berkat smart grid, Geria bisa memantau sistem listrik di seluruh gedung dari jarak jauh menggunakan telepon selularnya. Pada hari Sabtu dan Minggu ia dapat memantau kondisi kelistrikan di kantornya, bahkan mematikan lampu/peralatan listrik dari rumahnya di Gianyar, yang berjarak sekitar 50 km dari Denpasar.

Sayangnya sistem monitoring jarak jauh tersebut kini belum dapat dilakukan lagi akibat adanya pergantian penyedia jasa internet di Kantor Gubernur Bali. Budiasa berharap jaringan internet di kantornya dapat diintegrasikan kembali, sehingga ia dapat memantau dari jarak jauh setiap saat. 

Pembangunan PLTS di Kantor Gubernur Bali menggunakan anggaran P3TKEBTKE sebesar Rp. 17 miliar. Biaya PLTS di lapangan tenis ini lebih besar dibandingkan dengan pembangunan solar rooftop, karena membutuhkan atap kerangka baja di atas lapangan tenis. Rina menjelaskan, semula pondasi tiang pancang akan dipasang sedalam 4 meter. Setelah dilakukan studi kelayakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, disarankan untuk memperdalam pondasi hingga 8 meter agar dapat lebih kuat menahan beban solar panel.

Implementasi smart grid in microgrid diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi sebagian listriknya berbasis EBT. (ER)