Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (7)

Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (7)

Habermas mengajukan konsep ruang opini publik dalam Faktisitas dan Validitas , dengan maksud untuk memahami konstitusi dan dinamika ruang opini publik dalam kaitannya dengan kekuasaan, serta mengusulkan batasan dan kontras antara kekuasaan komunikatif dan kekuasaan politik. Hal ini terlihat jelas ketika beliau menyatakan:

Lingkungan atau ruang opini publik tidak dapat dipahami sebagai sebuah institusi dan, tentu saja, bukan sebagai sebuah organisasi; ia bukanlah suatu kerangka norma dengan diferensiasi kompetensi dan peran, dengan pengaturan syarat-syarat keanggotaan, dan sebagainya;   tidak ia mewakili suatu sistem; ia tentu saja memungkinkan batasan-batasan internal untuk ditarik, namun ia dicirikan oleh cakrawala yang terbuka, berpori, dan dapat digerakkan secara eksternal.Ruang opini publik, sebagaimana dapat digambarkan dengan baik, adalah sebagai jaringan untuk mengkomunikasikan konten dan mengambil posisi, yaitu opini, dan di dalamnya arus komunikasi disaring dan disintesis sedemikian rupa sehingga diringkas menjadi opini publik yang dikumpulkan seputar topik tertentu (Habermas).

Dengan demikian, warga negara adalah pembawa ruang publik. Mediumnya sendiri merupakan interaksi komunikatif sehari-hari, yang menghasilkan argumen, pengaruh, dan pendapat.

Opini publik dapat dimanipulasi dan diinstrumentalisasi, namun tidak dapat dibeli secara publik atau diambil dari publik melalui tekanan publik. Bagi Habermas, ruang gerak bebas opini publik merupakan mesin politik demokratis dalam arti empiris dan normatif; Untuk itu, ia mengusulkan model politik deliberatif untuk mengatasi kelemahan demokrasi saat ini. Kedaulatan rakyat menempati tempat sentral dalam persyaratan yang harus dituntut untuk legitimasi praktik dan keputusan politik.

Hal ini merupakan seruan terhadap perlunya mobilisasi, yang ditandai dengan pendekatan Habermasian: perspektif pragmatis-diskursif, yang menawarkan konsep-konsep kritis mengenai situasi saat ini dan memungkinkan terciptanya masa depan yang dapat dicapai berdasarkan pengembangan konkrit kapasitas diskursif dan kooperatif yang dimiliki oleh warga negara. dan terbentuknya masyarakat sipil yang kuat.

Opini publik berawal dari virtualitas performatif bahasa, karena mereka diatur oleh aturan mereka sendiri dan membuat ruang komunikatif bebas muncul dari dalam diri mereka sendiri. Masyarakat sipil sama dengan lembaga-lembaga tempat dunia kehidupan berkembang. Namun sudah terlihat lembaga-lembaga tersebut bukanlah dinamika yang berdiri sendiri, melainkan perkembangannya kadang-kadang bersinggungan dan tumpang tindih, karena lembaga-lembaga dunia kehidupan Mereka terkonfigurasi dari wacana linguistik dan opini publik, karena menjauhkan diri dari asal usulnya pada lawan bicaranya, menjadi tertanam dalam masyarakat sipil;

Kemunculan konsep masyarakat sipil terjadi pada para ahli teori politik Eropa abad ke-16 dan ke-17, memulihkan gagasan Romawi tentang masyarakat sebagai perkumpulan swasta dan mengumpulkan gema kuno yang menunjukkan hukum perdata dalam hukum privat Romawi klasik. (Apollo)

Dengan demikian, menurut Habermas, masyarakat sipil dipahami sebagai pusat opini publik, melakukan intervensi sebagai legitimasi keputusan hukum. Misinya adalah untuk bertindak sebagai jembatan antara privasi masyarakat, yang dilindungi sebagai hak-hak dasar mereka, dan sistem politik atau serangkaian contoh yang dikodifikasikan di bawah pengawasan Negara.

Oleh karena itu, masyarakat sipil merupakan komponen yang mengkoordinasikan dunia kehidupan, dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang berakar pada kehidupan pribadi warga negara, masyarakat sipil menempatkan berbagai kode khusus dalam komunikasi dan mengintegrasikannya ke dalam tindakan bersama. pemahaman timbal balik.

Pengalihan kontribusi dari masyarakat sipil ke administrasi publik mengikuti tahapan tertentu, yaitu sebagai berikut: a) Munculnya asosiasi yang membawa tuntutan. b) Penyebarannya melalui media hingga mencapai sistem politik. c) Masuknya tuntutan dalam pengambilan keputusan politik setelah mengatasi proses demokrasi.