Syarat Menjadi Presiden

Dalam pandangan ini, para filsuf adalah orang terakhir yang seharusnya atau ingin berkuasa. Republik membalikkan klaim ini, dengan alasan bahwa justru fakta bahwa para filsuf adalah orang terakhir yang ingin berkuasalah yang membuat mereka memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut . Hanya mereka yang tidak menginginkan kekuasaan politik yang bisa dipercaya.

Dengan demikian, kunci  pengertian "Filsuf sebagai Raja" adalah  filsuf adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya untuk memerintah dengan baik, bijaksana, dan adil. Maka Platon dengan segala arugmentasinya Filsuf sebagai Raja atau Raja, Presiden, atau wakil Presiden, Kanselir, Kaisar, Perdana Menteri hanya boleh diduduki oleh "filsuf";

Alasan Platon adalah para filsuf secara moral dan intelektual cocok untuk memerintah: secara moral karena sudah menjadi sifat mereka untuk mencintai kebenaran dan belajar sedemikian rupa sehingga mereka bebas dari keserakahan dan nafsu yang menggoda orang lain untuk menyalahgunakan kekuasaan dan secara intelektual karena hanya merekalah yang dapat memperoleh pengetahuan penuh tentang realitas  dalam Buku V sampai VII Republik dikatakan berpuncak pada pengetahuan tentang bentuk-bentuk Kebajikan, Keindahan, dan yang terpenting, Kebaikan. Kota dapat menumbuhkan pengetahuan tersebut dengan memberikan pendidikan yang menuntut calon filsuf, dan para filsuf akan menggunakan pengetahuan mereka tentang kebaikan dan kebajikan untuk membantu warga lain mencapai hal ini sejauh mungkin.

Platon percaya   mereka yang secara alami mendominasi masyarakat haruslah mereka yang terpelajar; para filsuf sendiri merupakan pusat dari struktur sosial ideal Platon. Penguasa ideal ini dijuluki Raja Filsuf; dalam pemikiran Platon, hak untuk memerintah seharusnya hanya dimiliki oleh para filsuf  mereka adalah bagian dari masyarakat di atas semua orang.

Filsuf Raja didefinisikan sebagai mereka yang haus akan pengetahuan: suatu sifat yang ditanamkan dalam diri Platon sendiri oleh mentornya Socrates. Rupanya, negara Athena memandang para filsuf sebagai pengganggu sosial. Mereka yang berkeliaran dan dengan lantang mempertanyakan otoritas atau menginterogasi tokoh politik  persis seperti peran yang dimainkan Socrates seperti yang digambarkan oleh Platon adalah duri bagi pemerintahan.

Apakah ada organisasi di dunia ini yang wajib atau mewajibkan Presiden, atau wakil Presiden, Raja, Kaisar, Kanselir, Perdana Menteri  hanya boleh diduduki oleh para "filsuf"?

 Jawabannya ada minimal dalam tradisi Gereja Katolik khususnya Paus, dan atau sampai Kardinal yang memimpin suatu negara, bahkan mungkin pada level Uskup Agung masih terjadi dibeberapa wilayah. Mungkin karena Pimpinan Gereja Katolik memiliki dokrin kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul Kaul keperawanan atau selibat yang dikembangkan sejak Fransiskus Asisi;

Kongkritnya, penekanan dalam gagasan Platon tentang raja filsuf lebih terletak pada kata pertama dibandingkan kata kedua. Meskipun mengandalkan kontras Yunani konvensional antara raja dan tiran dan antara raja sebagai penguasa individu dan banyak sekali pemerintahan aristokrasi dan demokrasi, Platon tidak banyak menggunakan gagasan tentang kerajaan itu sendiri. Namun, penggunaan kata tersebut merupakan kunci bagi perkembangan gagasan tersebut di masa kekaisaran Roma dan Eropa yang monarki.

Bagi kaisar Romawi Marcus Aurelius (memerintah 161 sd180), yang Meditasinya mencatat refleksi filosofis yang diilhami Stoicisme,  yang penting adalah  raja pun harus menjadi filsuf, bukan hanya filsuf yang boleh memerintah. 

Bagi Francois Fenelon, uskup agung Katolik Roma bertanggung jawab atas pendidikan moral Louis, duc de Bourgogne, cucu Louis XIV, isu krusialnya adalah bahwa para raja harus memiliki pengendalian diri dan pengabdian tanpa pamrih terhadap tugas, dibandingkan   mereka harus memiliki pengetahuan. Para penguasa lalim yang tercerahkan di abad ke-18, seperti Frederick II Agung dari Prusia dan Catherine II Agung dari Rusia, akan bangga menjadi raja dan ratu filsuf. Namun filsafat pada saat itu telah meninggalkan fokus Plato pada pengetahuan absolut, dan sebaliknya memberi arti pada pencarian pengetahuan secara bebas dan penerapan akal budi.

Platon, dalam The Republik, menggunakan metafora sebuah kapal yang kaptennya tidak lagi melihat apa pun; para pelaut kemudian berusaha merebut kemudi. Apakah mereka benar-benar menguasai seni navigasi; Sama sekali tidak, kata Platon melainkan karakter Socrates, namun Anda mulai terbiasa dengan hal itu karena mereka akan memimpin perahu menuju kehancurannya! Di sini, sang filsuf mengacu pada para demagog yang tidak ia simpan di dalam hatinya. Dalam demokrasi Athena pada saat itu, kami tidak melihat adanya ketertarikan terhadap ilmu politik; pemungutan suara sudah lebih dari cukup dan kaum Sofis berhasil. 

Namun kritiknya bukan ditujukan kepada kaum Sofis, melainkan terhadap para demagog; baginya, seni mereka untuk memenangkan hati rakyat adalah penyimpangan terhadap demokrasi, sanjungan yang terakhir menciptakan kolektif dari emosi, ketakutan, nafsu. Singkatnya, ia menentang penggunaan pidato tertentu dalam politik. Agar sah, tindakan politik, menurutnya, memerlukan jarak tertentu dari doxa, dari opini publik. Platon akan membentuk tiga kelompok: produsen   menyediakan fungsi ekonomi Polis pembela   baik di dalam maupun di luar   dan terakhir para gubernur. Yang terakhir ini adalah para filsuf! 

Secara keseluruhan, sebuah ide yang revolusioner karena kita mengabaikan kekuatan pejuang, status atau kekayaan sebagai faktor penentu pelaksanaan fungsi di Kota. Kita sekarang mengandalkan nalar, yang menyiratkan perempuan sejajar dengan laki-laki, mereka bahkan bisa melatih seni perang ! Karunia alam dibagikan dengan cara yang sama di antara warga negara; kompetensi kitalah yang akan menentukan peran kita dalam Polis.

Siapa yang boleh memerintah Negara: Republik Platon: Filsuf sebagai Raja /dokpri

Filsafat politik Platon sepenuhnya berorientasi pada etika Plton ambil dari gurunya Socrates. Di Akademi, senam, filsafat, dan bahkan musik digunakan untuk menyeimbangkan nafsu, hal ini perlu untuk mencapai moderasi, kesederhanaan, dan moderasi. Hanya filsuf yang beralih ke akal budi dan menikmati pengetahuan tentang kebaikan, keadilan, dan etika; dia berbalik menuju kebenaran.

Oleh karena itu sah untuk mempertanyakan hakikat gagasan tentang kebaikan atau keadilan yang harus diketahui oleh filsuf, untuk memerintah. Untuk ini, tidak ada jalan memutar melalui salah satu perubahan terbesar dalam filsafat yang dikenal dunia: Alegori Gua.  Namun sebelum itu, mari kita perhatikan dampak pemikiran Platon terhadap para pemikir politik abad 16, 17, dan 18; Leviathan karya Hobbes adalah contoh bagus pemerintahan berdasarkan kompetensi saja, contoh tirani tercerahkan yang sering diteorikan. Mari kita perhatikan bentuk-bentuk lain yang lebih kontemporer dari pengulangan visi politik Platon seperti "tirani yang baik hati" yang harus dilakukan para ilmuwan terhadap populasi dalam menghadapi bahaya ekologis yang diteorikan oleh filsuf Hans Jonas (1903/1993).