Mohon tunggu...
APOLLO_ apollo
APOLLO_ apollo Mohon Tunggu... Dosen - Lyceum, Tan keno kinoyo ngopo

Aku Manusia Soliter, Latihan Moksa

Selanjutnya

Tutup

Filsafat Pilihan

Diskursus Seni

18 Oktober 2023   18:46 Diperbarui: 18 Oktober 2023   18:50 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dukungan masyarakat terhadap seni merupakan salah satu isu kebijakan publik yang paling menarik. Hal ini menghadirkan ketegangan antara kebebasan artistik dan godaan penguasa untuk mengeksploitasi seni demi keuntungannya sendiri. Hingga pertengahan abad ke-20, dukungan finansial untuk seni dan budaya merupakan hak prerogatif mereka yang memiliki kekuatan politik, agama, atau ekonomi.

Pembangunan negara kesejahteraan sejak Perang Dunia Kedua telah memungkinkan pengembangan kebijakan budaya yang rasional, terlepas, setidaknya secara prinsip, dari keinginan propaganda apa pun. Jika ada  Negara,  atau industri, yang patronasenya tidak ikut serta dalam cara apa pun dalam meningkatkan kekuasaan mereka, mereka tetap merupakan pengecualian. Dari pemujaan yang dangkal hingga penggunaan karya seni secara pragmatis untuk tujuan propaganda, instrumentalisasinya telah menjadi hal yang lumrah. Kita akan dituntun untuk percaya  negara teknokratis tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempromosikan ideologi. Namun kenyataannya tidak begitu jelas.

Dalam sejarah kontemporer kita menemukan banyak contoh dukungan negara terhadap seni semata-mata untuk tujuan ideologis. Selama Perang Dingin, kebijakan budaya Amerika, dengan dukungan Central Intelligence Agency (CIA), mempromosikan gerakan avant-garde, termasuk ekspresionisme abstrak atau seni pop, yang menggambarkan kreativitas berlisensi yang dinikmati oleh seniman di dunia bebas. Pada saat yang sama, Uni Soviet dengan penuh semangat mempromosikan ideologi rezim, memberikan angin kedua bagi realisme sosialis.

Praktik-praktik eksplisit ini tidak lagi dapat membodohi siapa pun saat ini. Meskipun demikian, negara demokrasi liberal masih memberikan dukungan yang signifikan terhadap seni dan budaya. Jika tidak masuk akal untuk percaya  negara-negara saat ini dengan sengaja mendanai kegiatan seni untuk tujuan propaganda ideologis, maka sah-sah saja jika kita bertanya-tanya apakah cara dukungan keuangan yang mereka gunakan tidak mendukung bentuk organisasi kekuasaan tertentu, sehingga secara implisit menguntungkan negara-negara tersebut. peran politik dan ekonomi tertentu untuk seni dan budaya.

Seni adalah salah satu kegiatan sosial yang langka, bersama dengan penelitian mendasar, yang hanya menemukan tujuannya pada dirinya sendiri, setidaknya sebagian. Tentu saja ini merupakan penyederhanaan yang besar, namun dalam kaitannya dengan pemikiran ekonomi, karya seni bersifat khusus karena tidak mempunyai kegunaan tersendiri (terlepas dari kesenangan yang didapat dari konsumsinya). 

Dengan demikian, sulit bagi otoritas negara untuk mempertahankan dukungan dana publik. Mengingat hegemoni ideologi neoliberal selama tiga atau empat dekade dalam kapitalisme maju, yang terutama didasarkan pada kegunaan praktis yang diperlukan, yaitu ekonomi, maka mendorong dukungan finansial untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berguna menimbulkan masalah disonansi kognitif. Kita melihat hal ini hampir setiap hari: juru bicara sayap kanan populis tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengecam seniman yang mendapat subsidi besar di mata mereka.

Lambat laun, strategi mempertahankan kebijakan budaya dilakukan dengan mencoba judo dengan wacana dominan. Para ekonom budaya, kelompok yang mewakili seniman, dan organisasi budaya telah menggunakan, selama sekitar dua puluh tahun, kosakata ekonomi utilitarian, dalam upaya untuk menunjukkan  investasi publik dalam industri budaya (sudah merupakan perubahan semantik pertama dalam nama ini) menguntungkan secara ekonomi, baik produksi seni menghasilkan keuntungan maupun kerugian. manfaat ekonomi dalam hal lapangan kerja dan penciptaan kekayaan atau apakah seni menghasilkan eksternalitas positif.

Penggunaan kosa kata para ekonom ini, yang penggunaannya untuk membenarkan kebijakan budaya dengan istilah yang sama seperti yang digunakan untuk membela kebijakan publik lainnya, mempunyai dampak buruk, seperti yang kita lihat dalam evolusi metode pendanaan baru-baru ini, pada tiga tingkatyakni:

Pertama, organisasi budaya saat ini harus membenarkan permintaan subsidi mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan perusahaan manufaktur atau pariwisata, dengan menunjukkan  aktivitasnya akan menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, menghasilkan spin-off ekonomi dan berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem industri budaya di mana mereka berada.

Tentu saja, kualitas, relevansi dan kontribusi inovatif dari proposal artistik tidak diabaikan. Namun hal tersebut tidak lebih dan tidak kurang dari sifat inovatif dari produksi suatu barang baru oleh perusahaan manufaktur, yang harus menonjol di pasarnya, menunjukkan  akan terdapat cukup permintaan pembelian dan produksinya menguntungkan secara ekonomi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun