Namun bagi Kelsen, Hukum  merupakan perintah untuk memajukan perdamaian yang bertujuan untuk menjamin sekelompok individu dapat hidup berdampingan sedemikian rupa sehingga konflik yang timbul di antara mereka dapat diselesaikan secara damai; yaitu, tanpa menggunakan kekerasan dan sesuai dengan tatanan keabsahan umum.
Oleh karena itu, upaya-upaya dapat diarahkan ke dua arah dalam hal memperjelas atau mencoba memecahkan masalah yang bersifat hukum atau tidak dalam tatanan normatif internasional. Pertama, kita mungkin bertanya apakah Undang-Undang ini mengatur tindakan koersif seperti sanksi terorganisir dan kedua, apakah undang-undang ini merupakan tatanan peraturan yang secara efektif mendorong perdamaian atau, dalam hal apa pun, bagaimana undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan tersebut.
Perlu diklarifikasi  jika perdamaian dipahami sebagai tidak adanya kekuatan, maka UU hanya mengupayakan perdamaian yang relatif, bukan perdamaian absolut. Perdamaian yang dijamin oleh Undang-undang bukanlah situasi tanpa kekerasan atau anarki. Ini adalah situasi monopoli kekuatan, yaitu monopoli kekuatan komunitas hukum. Oleh karena itu, masalah perdamaian dan masalah sifat hukum tatanan internasional merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan. Atau dengan kata lain, bagi Kelsen, perdamaian bukanlah masalah moral, melainkan masalah teknis yang pada gilirannya menghasilkan masalah pengkajian, deskripsi dan analisis Hukum Internasional serta perang dan pembalasan sebagai sanksi, yaitu , sebagai tokoh-tokoh yang mempunyai fungsi tertentu yang diberikan kepadanya oleh teknik hukum dalam kerangka tatanan internasional.
Ada teori yang tersebar luas, yang menyatakan,  menurut Hukum Internasional, perang bukanlah kejahatan atau sanksi. Secara khusus, Carl Schmitt, setelah Perang Dunia Kedua, akan menegaskan  ketidakmungkinan menentukan dengan objektivitas tertentu dan dengan efisiensi tertentu penyebab konflik perang yang adil tidak boleh mengakibatkan pertimbangan  perang apa pun sebagai perang yang tidak adil, tetapi pada deklarasi semua perang sebagai hal yang tidak adil. adil atau dengan kata lain perang bukan sekedar dalam arti materiil karena adanya kesesuaian dengan norma-norma moral atau hukum, tetapi dalam arti formal karena kualitas kelembagaan dan struktural dari formasi politik yang berperang satu sama lain. Secara metaforis dan dalam kata-kata Schmitt, duel tidaklah adil karena alasan yang adil selalu menang.
Dengan munculnya Negara dan personifikasinya (apa yang Schmitt gambarkan sebagai konsep hukum yang sangat menarik) perang menjadi sebuah duel, sebuah hubungan antara orang-orang yang memiliki kedaulatan yang sama. Schmitt tentunya menganggap  tantangan duel tidak mewakili serangan atau kejahatan, begitu pula deklarasi perang. Ahli hukum Jerman ini membalikkan pemikiran tradisional yang memahami komunitas internasional sebagai negara hukum atau sebagai wilayah ketidakamanan.Â
Bagi Schmitt, kondisi alam inilah, koeksistensi Leviathan kecil dan besar, yang menghasilkan keseimbangan yang mendorong kesetaraan antar negara, humanisasi perang dan, pada akhirnya, Hukum Internasional yang rasional. Para pembawa ius belli  menyatakan, tanpa otoritas institusional yang lebih tinggi, mereka berhadapan satu sama lain sebagai masyarakat berdaulat dengan hak yang sama. Negara ini dapat dianggap sebagai negara anarkis, namun bukan berarti negara tanpa hukum,  Sistem normatif inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai ius publicum europaeum, suatu Hukum Bangsa-Bangsa yang mempunyai misi untuk mencegah perang yang memusnahkan atau dengan kata lain membatasi perang tetapi tidak menghilangkannya, mengatur pelaksanaan perang tetapi bukan hak untuk melakukan perang.
Apa yang tampak kurang jelas dalam pemaparan Schmitt yang mengagung-agungkan kedaulatan sebagai kekuasaan tak terbatas adalah alasan mengapa negara berdaulat yang menjalankan perang sebagai haknya harus membatasi konsekuensinya dan tidak terjerumus ke dalam apa yang disebut perang  negara-negara lain  berdaulat dan mempunyai ius belli yang tidak terbatas, Kedaulatan tanpa batas yang tampaknya dipertahankan oleh ahli hukum Jerman secara de facto menghasilkan situasi kedaulatan terbatas dalam kesesatan dan dehumanisasi perang. Argumen Schmitt tidak memiliki alur cerita yang dapat mendukung penyesatan yang membentuk peralihan dari kekuasaan tak terbatas ke kekejaman terbatas.
Bagaimanapun, pemikir Jerman tidak dapat menerima pertimbangan perang sebagai sanksi, yaitu, ia tidak mengakui adanya batasan terhadap tindakan negara-negara nasional dan menegaskan, Â dengan demikian, negara mana pun dapat berperang dengan alasan apa pun. Bagi Kelsen, teori seperti itu sama sekali tidak dapat diterima: tidak menganggap perang sebagai sanksi, dalam kerangka teorinya, akan mengakibatkan penolakan terhadap karakter hukum tatanan internasional. Dalam pandangan Kelsen, Hukum Internasional akan menjadi Hukum, meskipun primitif, namun jika jalan perang dapat diartikan dalam pengertian teori perang yang adil atau lebih tepatnya perang yang sah, hal ini dalam kunci hukum yang mutlak.
Oleh karena itu, ahli hukum Austria, meskipun menyadari sulitnya mendukung perang yang adil dari sudut pandang "ilmiah", menawarkan berbagai argumen untuk mendukung teori tersebut. Pertama, Kelsen mempertimbangkan argumen yang bersifat etis dan tradisi sejarah: tidak ada perang yang mungkin terjadi tanpa penulisnya mencoba mengidentifikasi penyebab spesifik sebagai pembenaran atas tindakan perang mereka. Oleh karena itu, opini publik menganggap perang sebagai fenomena luar biasa yang hanya dilegitimasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang adil.
Namun argumen yang secara definitif menyelesaikan bagi Kelsen  pembahasan mengenai keberadaan prinsip bellum iustum dalam Hukum Internasional tentunya adalah fakta  saat ini, setelah dua perang dunia, penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional sudah menjadi hal yang tidak dapat dibenarkan. dilarang (atau digantikan oleh monopoli yang sah) dengan tiga perjanjian yang hampir seluruh Negara di dunia menjadi pihak yang ikut serta: Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa (1919), Perjanjian penolakan perang (Pakta Paris atau Kellog -Pakta Briand tahun 1928) dan khususnya dan definitif Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945.
Saat ini sebagaimana dikemukakan Kelsen  hampir mustahil untuk menyatakan,  menurut Hukum Internasional yang berlaku, suatu Negara yang secara konvensional tidak mewajibkan dirinya untuk menghindari perang dan melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apa pun yang dianggap cukup terhadap Negara lain, tidak melanggar Internasional. Hukum, dengan demikian mampu mengingkari keabsahan umum asas bellum iustum, Tesis  perang dan pembalasan merupakan sanksi Hukum Internasional tampaknya cukup beralasan di mata para ahli hukum Austria.
