Dalam relasi dan hubungan tatanan global yang menjadi tema utama adalah persoalan menguasai dan dikuasi, mengawasi, dan diawasi. Ada relasi saling mengalienasi antara satu kekuatan dengan kekuatan lainnya.
Bentuk relasi ini kadang disebut relasi tuan budak, atau dalam artian lebih subtil adalah relasi hubungan kapitalisme antara pemilik modal, dengan segala kekuatannya menerabas menjadi mendunia atau mengglobal. Berbagai mekanisme diatur dalam apa yang dilabelkan dengan pasar bebas, pasar yang ditentukan oleh efisensi, tanpa tariff, dan tanpa hambatan.Â
Aliran modal berjalan menunju tempat yang menguntungkan, dan akan cepat berpindah dari suatu kawasan ke kawasan lainnya jika opsi lain memiliki risiko tak dapat dikendalikan. Apapun bisa  dilakukan dalam tatanan benefit and cost menuju apa yang disebut return atau laba.
Manusia disebut bahagia apabila diukur dengan kekayaan, kemakmuran, didogmakan menjadi laba perlembar saham secara mikro, dan pendapatan per kapita dalam sisi makroekonomi. Maka money is the power, ada lagi disebut knowledge is the power.
Dua power ini lah sebagai apa yang disebut keunggulan kompetitif yang dipakai sebagai alat untuk menguasai baik mikro, makro, sampai tatanan global internasional.
![dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/09/05/vero2-5d70109c0d82305e9b3e8365.png?t=o&v=770)
Pada sisi lain matauang pun tidak lepas pada konsep menguasi dan dikuasai. Apa yang dinamakan kurs valuta asing, nilai tukar IDR [Rp] terhadap dollar Amerika adalah bentuk lain ekspansi kekuasaan hegemoni.Â
Nilai uang kita tidak ditentukan oleh kita, demikian juga harga emas tidak ditentukan di kita tetapi di Landon, bunga antar bank ada disebut LIBOR atau JIBOR.
Ini semua secara semiotika menunjukkan Negara ini wajib mematuhi aturan dan regulasi internasional supaya dapat diterima dan dianggap mematuhi apa yang disebut kebaikan global. Boleh saja pemerintah membuat UU bersama DPR sepanjang aturan tersebut menunjang dan berbakti kepada hegemoni aturan internasional.
Dan aturan ini suka atau tidak suka telah disetujui oleh Punggawa Negara Indonesia dalam berbagai pertemuan bilateral dan multilateral supaya Negara kita patuh pada komitmen, kesepakatan, saling pemahaman, misalnya kontrak kerja, bahan baku industry segmen pasar dapat diawasi, dikontrol dan menghasilkan keuntungan bagi yang kuat.
Persis seperti ini suatu Negara mengalami alienasi dan keterkungkungan dalam apa yang disebut system global. Filsafat menyatakan keadilan didefinisikan kondisi keberpihakan bagi yang kuat. Maka keadilan adalah keuntungan bagi mereka yang kuat.