[caption id="" align="aligncenter" width="560" caption="www.angkasapura2.co.id"][/caption]
Sejak masa Soeharto hingga sekarang pun banyak kita dengar soal BUMN itu ‘sapi perah’ koruptor dan katanya banyak sekali praktik korupsi di BUMN hingga selalu tidak bisa maju. Tapi selama peristiwa delay Lion Air beberapa hari lalu, kita terharu melihat ada satu BUMN yang benar-benar menjalankan tugasnya melayani kepentingan publik, yaitu Angkasa Pura II.
Di kala 2.000 orang penumpang Lion Air sedang kesusahan, AP II datang membantu dengan menalangi terlebih dahulu pemberian makan minum, kompensasi Rp300 ribu, pengembalian uang tiket, dan retribusi layanan penumpang, yang nantinya akan diganti oleh Lion Air. Lion Air sendiri katanya ada dana tunai Rp1,5M di loket-loketnya tapi tidak cukup untuk dalam waktu bersamaan harus kompensasi 2.000 penumpang, apalagi tidak bisa ambil uang cash di Bank karena memang sedang hari libur. Tanpa ragu AP II siapkan dana Rp4M tapi akhirnya hanya terpakai Rp500 juta.
Kalau kita simulasikan 2.000 penumpang terkena delay harus dapat box makan minum dan kalau lebih dari 4 jam maka mereka berhak terima Rp300 ribu per penumpang. Kalau satu box makan minum kita asumsi Rp25 ribu dan ditambah Rp300 ribu per penumpang, lalu bila kita perkirakan saja 1.200 penumpang minta refund dengan rata-rata harga per tiket Lion itu Rp1,7 juta. Maka di tanggal 18-19 Februari kemarin perlu cash sekitar Rp2,69 milliar. Ya masuk akal sih kalau susah narik uang Rp2,69 milliar dari bank pas lagi tanggal merah secara kantor bank pada banyak tutup. Kecuali bisa tuh ngambil Rp2,69 milliar dari ATMN. Bayangkan dalam dua hari ada duit tunai di tangan segitu. Buat orang yang gajinya per bulan 5 juta, dia perlu 538 bulan buat punya uang Rp2,69 milliar. Itu sekitar 44 tahun atau 16.060 hari. Sedangkan ini dalam dua hari saja harus langsung keluar tuh barang, bukannya masuk.
Untung ada AP II yang ikut bantu penumpang-penumpang itu. Tapi biasa lah karena mereka BUMN jadinya langsung ramai politisi seperti DPR yang Wakil Ketua Komisi VI-nya, Farid Alfauzi, mengatakan bantuan ke penumpang itu bisa dibilang melanggar hukum. Apalagi mantan Sesmen BUMN Said Didu langsung bilang tindakan baik hati AP II itu sama sekali salah.
Saya sih pribadi malah jadi kesal dengan politisi yang politisir tindakan baik AP II itu pakai aturan-aturan. Analoginya sederhana saja, kalau ada orang tenggelam depan Anda, tapi karena tidak masuk dalam tugas Anda untuk membantunya, apa Anda akan diam saja? Kalau saya ya pasti akan langsung bantu. Yang penting orang jangan sampai tenggelam, urusan administrasi belakangan deh. Lagian kalau para politisi itu mau main peraturan, bukankah UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN salah satu semangatnya adalah melayani kebutuhan rakyat? Lihat saja Pasal 2 ayat 1 C tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu “Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”. Atau Pasal 2 ayat 1 E yaitu “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”
Tapi daripada bicara hukum, mending bicara kemanusiaan. Saya menghargai banget AP II sudah membantu banyak penumpang dengan menambah kekurangan dari Rp1,5 milliar yang sudah dimiliki Lion Air. Mudah-mudahan ke depan AP II terus tanggap bantu rakyat yang lagi kesusahan. Toh selama Lion Air ganti uangnya AP II harusnya gak ada masalah. dan lagi kemaren, dana talangan yang dipakai oleh Lion Air sudah dikembalikan seluruhnya kepada AP II. dan ini bisa menjadi pembelajaran kedepannya jika kasus serupa terjadi kembali, apakah itu dengan membuat sistem deposit dalam bentuk cash agar ketika kasus serupa terjadi, AP dan maskapai tidak perlu bingung mengenai refund dan penumpang pun tidak perlu resah.
