Jakarta- (22/08) Focus Group Discussions (FGD) Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan pada Jabatan Fungsional terbuka yang dilaksanakan Pusat Fungsional dan HAM BPSDM di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta resmi dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM, Razilu yang dalam sambutannya mengharapkan adanya kolaborasi yang lebih intens dalam penyusunan instrumen evaluasi kerena melibatkan beberapa unsur stakeholder terkait khususnya Lembaga Administrasi Negara(LAN) sebagai instansi pembina.
Masih banyak tugas yang diemban BPSDM Hukum dan HAM  dalam penyusunan pedoman instrumen evaluasi karena  saat ini baru disusun adalah  Instrumen evaluasi Jabatan Funsional  (JF) Terbuka meliputi JF Perancang Perundang-undangan ,Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, sedangkan jabatan fungsional lainnya seperti analis keimigrasian dan pengamanan masih perlu dibuatkan pedoman penyusunan instrumen evaluasinya.
Materi pertama membahas peran strategis Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Fungsional dari sudut pandang Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) dalam konteks pengembangan SDM di Bidang Hukum dan HAM dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh  Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Asep Kurnia yang dilannjutkan oleh Kepala Badan Strategi dan Kebijakan, Ambeg Paramarta serta materi Pembahasan Instrumen evaluasi EPP Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh  BMS Global Consultan  yakni Arnovella Auril.
Hadir mewakili dari Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yakni  Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Musa Paparang serta Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Margrison dan turut hadir dari  instansi terkait yakni  Dirjen  PP,  BPHN,Biro SDM ,Biro Perencanaan, Pustekpim, serta LAN.
