Politik "cari muka" (cm) asal bapak senang (ABS), atau yang akhir-akhir banyak disebut di media sebagai politik JP) sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para pejabat di negeri ini, terutama pada saat mantan Presiden Soeharto berkuasa.
Politik JP dan ABS di Zaman Soeharto
Masih ingat pada Menteri Penerangan waktu itu, Harmoko (banyak yang memplesetkan namanya sebagai singkatan dari “hari-hari omong kosong”)?. Setiap kali Harmoko melakukan kunjungan ke daerah, dia selalu “menyampaikan salam dari bapak presiden Soeharto). Dan setiap kali memberikan keterangan Pers, selalu didahuli dengan ucapan: “Menurut petunjuk bapak Presiden……… dst).
Para Menteri dalam kabinet Soeharto, ssat itu sangat sering melakukan hal yang sama, asal bapak senang. Bisa dimaklumi, karena saat itu seorang Presiden sangat powerful, dan pers umumnya tidak melakukan kritik apapun, karena belum ada reformasi, kebebasan pers sebagimana saat ini. Koran atau majalah apapun yang terlalu keras mengkritik Pemrintah, pasti akan dibredel, izinnya akan dicabut, dan ini pernah dialami oleh Majalah Tempo dan Koran Sinar Harapan.
Bukan hanya para Menteri saja yang melakukan politik ABS dan JP tersebut. Semua instansi dan Lembaga Tinggi Negara pada umumnya melakukan hal yang sama. Tidak ada “kata tidak” bagi Soeharto. Bahkan anggota DPR dan MPR (apalagi sebagian anggota MPR dipilih dan diangkatlangsung oleh Soeharto, terutama Fraksi ABRI), selalu melakukan “koor” yang sama, yaitu: “SETUJUUUUUUUUUUUUUUUUU”, untuk segala kebijakan Negara yang diusulkan atau direncanakan oleh Soeharto,
Para Gubernur di seluruh Indonesia sama saja, malah lebih taat lagi dari para pejabat Negara di tingkat pusat. Maklum saat itu yang memilih Gubernur bukan rakyat melalui Pemilukada, tapi dipilih oleh Soeharo. Tentu saja, orang yang diangkat oleh Soeharto sebagai Gubernur melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Soeharto dan keluarganya, terutama putra-putri-nya, yang melakukan bisnis di selruh Indonesia. Salah satu di antaranya, dan yang sangat terkenal adalah Tommy Soeharto, yang memonopoli bisnis Cengkeh dan Jeruk, Juga dengan Mobil Nasional dengan mobil Timor yang berasal dari Korea Selatan, yang di negaranya sendiri sebenarnya mobil yang tidak laku, dan bangkrut.
Karena politikJP dan ABS itulah, tidak heran bila setiap kali selesai “masa bhakti” Soeharto sebagai Presiden, maka dia sudah “otomatis” diangkat kembali oleh MPR sebagai Presiden “baru”, sehingga dia dapat berkuasa selama 32 tahun, sebelum diturunkan secara paksa oleh rakyat, melalui demonstrasi yang luar biasa yang dilakukan oleh para mahasiswa , yang menduduki gedung MPR, yang naik sampai ke atap gedung tersebut.
Pengalaman Pribadi Akibat Politik JP dan ABS Zaman Soeharto
1.Operasi Ginjal Ibu Mertua Ditunda Untuk Keselamatan Tommy
Tommy Soeharto yang dikenal sebagai pembalap no satu Indonesia (mungkin saat balapan tidak ada pembalap, yang berani lebih cepat daripada Tommy), saat itu sedang melalukan balap mobil dari Lampungke Sumatera Selatan. Untuk berjaga-jaga akan keselamatan Tommy, takut kalau dia mengalami kecelakaan, maka semua dokter bedah di Provinis Lampung dan Sumsel, “disiagakan 24 jam”, sehingga semua operasi terhadap passen di semua Rumah sakit ditunda.
Salah seorang diantaranya adalah, rencana operasi ibu mertua saya, yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya, yaitu opersi gagal ginjal. Kita tahu, bahwa operasi ginjal ini, tak boleh ditunda walaupun hanya beberapa jam, apalagi sampai beberapa hari. Akibatnya, ibu mertua saya meninggal dunia, karena terlambat dioperasi.
Ini salah bukti, betapa luar biasanya politik JP dan ABS saat Soeharto berkuasa. Sampai-sampai para profesioanl seperti doketr bedah mau menghianati profesinya, yang mestinya lebih mengutamakan keselamatan pasen yang sudah dalam keadaan sakit parah. Mungkin isntruksi ini datang dari Menteri Kesehatan saat itu, yang harus lebih mengutamakan keselamatan putra bungsu Soeharto yang pernah masuk penjara itu.
2.Semua Beca Dilarang Operasi Tiga Hari di Ambon
Pernah suatu ketika, penulis melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Maluku Saat mau jalan-jalan di Kota Ambon, penulis ingin naik beca. Ternyatatidak satupun beca yang boleh operasi. Ternyata semua tukang becak diinstruksikan oleh Gubernur untuk tidak boleh narik beca seperti biasa, karena Soeharto dan Tien Soeharto mau berkunjung ke Ambon.
Demi menjaga keselamatan Soeharto dan Tien Soeharto, dan demi agar Kota Ambon tampak bersih dan rapi, maka semua tukang becak tidak boleh cari makan selama tiga hari. Ini perbuatan zalim, karena menghalangi orang untuk mencari nafkah. Ini juga merupakan salah satu politik JP dan ABS dari seorang Gubernur.
3.Acara TVRI Untuk Mendukung Citra Presiden
Siaran TVRI (satu-satunya TV saat itu) sangat membosankan, karena semua acara TV diatur sedemikian rupa, sehingga lebih menonjolkan keberhasilan-keberhasilan Soeharto, yang akhirnya dinobatkan sebagai “Bapak Pembangunan”.Semua berita, adalah mengenai “kehebatan” pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Tidak ada kritikan sama sekali, tidak ada demo, tidak ada protes sebagaimana yang sering terjadi saat ini.
Dalam bidang pertanian, ada acara yang bernama “Siaran Pedesaan”. Salah satu mata acaranya adalah “Kelompencapir”, saya lama kepanjangnnya apa, tapi yang jelas merupakan semacam kelompok pendengar dan pemirsa TV bagipetani di pedesaan.
Siaran di zaman itu, hampir tidak ada yang langsung (live), tapi semua sudah direkam dan diedit. Semua pertanyaan dari para kelompok tani dan petugas penyuluhan pertanian, diatur sedemikian rupa, harus yang “mengenakkan dan mendukung” Soeharto. Kalau ada pertanyaan yang “tidak sesuai” dengan citra dan nama baik Soeharto, apalagi yang berani mengkritik kebijakan Soeharto, maka pasti bagian ini akan dipotong, dan tidak akan disiarkan.
Ini merupakan salah satu “service” dari Harmoko sebagai Menteri Penerangan saat itu kepada Presiden Soeharto. Dari semua menteri di era Soeharto, Harmoko-lah yang paling “berbakti” kepada bosnya itu.
4.Stadion atau Tempat Upacara Harus Tampak Penuh
Bila Soeharto dan Tien Soeharto menghadiri suatu acara, misalnya di Stadion Utama Senayan, apalagi kalau gedung biasa, maka tidak boleh ada sebuah kursi pun yang kosong.
Misalnya acara Golkar, yang waktu itu belum menjadi Partai, tapi Golongan Karya, maka semua kursi harus penuh. Untuk itu, maka semua Departemen harus mengirim perwakilannya yang ditentukan jumlahnya, dan mereka yang hadir ini diberi ongkos jalan atau uang bensin dari kantor masing-masing. Penulis pernah mengikuti acara itu.
Ini merupakan politik JP dan ABS bagi semua menteri dalam semua Departemen (saat ini disebut Kemeterian) untuk menyenangkan hati Soeharto sebagai Presiden.
Itulah beberapa contoh politik JP dan ABS di zaman Soeharto.Penulis tidak memberi contoh politik JP dan ABS yang dilakukan oleh PresidenBJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Bukan hanya karena masa pemerintahan mereka yang singkat, kurang dari lima tahun, tapi juga karena belum masa reformasi yang ditandai dengan Pemilihan Presiden secara langsung.
Politik JP dan ABS di Era Reformasi
Penulis sangat memahami dan mengerti bila praktek JP dan ABS sangat kental dan umum di masa Orde Baru sampai dengan masa Megawati jadi Presiden, karena yang memilih Presiden masih Majelia Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tapi di era reformasi ini, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004, kalau masih banyak menteri yang melalukan politik JPS dan ABS, itu perbuatan TER LA LU (Istilah Oma Irama).
Beberapa contoh Politik JP dan ABS di Masa Pemerintahan Presiden SBY adalah sbb.
1.Kasus Bank Century
Kita melihat secara kasat mata bagaimana beberapa Meneteri yang tergabung dalam koalisi dengan Presiden SBY seperti Hatta Rajasa (PAN) dan Muhamin Iskandar (PPP), yang mendukung mati-matian posisi Partai Demokrat dan SBY, yang menyatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan bail out penggelontoran dana ke Bank Century sebesar Rp.6,7 triliun, yang sampai saat ini tidak ada kemajuan sama sekali penyelesaiannya. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat itu sudah pasti mendukung kasus Bank Century, karena dia-lah yang mengambil kebijakannya, saat SBY berada di luar negeri, tanpa melaporkannya kepada Wapres Jusuf Kalla, yang mestinya bertanggung-jawab sebagai atasan langsung saat Presiden berhalngan.
Aparat penegak hukum yang mestinya melaksanakan keputusan Paripurna DPR, bahwa ada yang salah dengan kebijakan bail out Bank Century, yaitu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, sampai sekarang-pun, tidak ada prestasi apapun. Malah tampak jelas, mereka melindungi agar kasus tersebut tetap tertutup, tidak terungkap secara terbuka kepada publik, karena Presiden SBY pernah menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan penggelontoran dana yang hampir 7 trilun itu.
2.Persetujuan DPR Calon Kapolri Timur Pradopo
Kita juga menyaksikan secara gamblang melalui siaran TV, bagaimana seluruh fraksi di Komisi III DPR dan sidang Paripurna DPR, yang menerima secara “bulat”, calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden SBY, walaupun di awal sidang para nggota DPR, terutama yang dari “Partai Oposisi” tampak “galak”, seolah-olah tidak akan menyetujui.
Seperti kita ketahui, banyak kasus HAM yang cukup besar yang melibatkan Timur Pradopo saat dia menjadi Kapolres di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Hari ini, 21 Oktober Pradopo, diresmikan oleh Presiden sebagai Kapolri yang baru.
3.Kasus Penggundulan Hutan di Hulu Wasior
Salah seorang menteri yang mendapat sorotan tajam baru-baru ini, adalah Menteri Kehutanan, yang awalnya sudah terlanjur, menyatakan bahwa penyebab banjir bandeng Kota Wasior adalah karena penggundulan hutan karena illegal logging. Tapi pernyataan itu yang direkam oleh banyak media, tanpa malu-malu “ditarik kembali”, karena Presiden SBY menyatakan penyebab banjir bukan karena penggundulan hutan, tapi karena hujan yang luar biasa lebat.
4.Kasus lagu SBY dalam Penerimaan CPNS di Kementerian Perdagangan
Baru-baru ini, dalam salah satu pertanyaan dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Perdagangan, ada pertanyaan tentang sebuah lagu ciptaan SBY, Mentari Bersinar.
Suatu pertanyaan yang sangat tidak relevan dalam test CPNS di Kementerian Perdagangan.Kalau soal itu ditanyakan di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan mungkin masih sedikit relevan. Setelah banyak mendapat kritikan, Kementerian Perdagangan meminta maaf kepada masyarakat.
Apa motivasi perbuatan pejabat itu selain daripada untuk menjlat?, Menteri Perdagangan bisa saja berkilah, bahwa soal itu tersisip tanpa dia ketahu. Kita juga tak tahu persis, apakah ini memang insiatif Menteri Perdagagan atau stafnya, atau memang dititipkan oleh staf Kpresidenan untuk pencitraan SBY?. Yang jelas staf Kepresidenan menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu dengan soal tersebut.
5.Isue Pengguling Presiden SBY
Kasus terakhir tentang politik JP dan ABS ini, sekali lagi dilakukan oleh Hatta Rajasa, yang “membisikkan” kepada SBY, bahwa ada suatu gerakan yang akan menggulingkan SBY dari puncak kekuasaan.
Melihat begitu bnyaknya demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan LSM, di 15 Kota Besar di seluruh Indonesia pada tanggal 20 Oktober, tepat satu tahun masa Pemerinthan SBY-Boediono, maka issue ini tampak “relevan”, padahal para mahasiswa dan LSM itu hanya menyampaikan kekecewaan mereka, karena tidak ada satupun kebijakan SBY yang berfihak kepada rakyat. Keadaan kesejahteraan rakyat malah semakin terpuruk.
Seorang mahasiswa Universitas Bung Karno tertembak oleh polisi, yang menganggap mahasiswa telah bertindak anarkis. Sehari sebelumnya terjadi demo anti SBY di Makassar, Sulawesi Selatan, saat ada Rapat Gubernur dari seluruh Indonesia, yang mengakibatkan beberepa mahasisa terluka.
Tahun lalu pun, sebetulnya tuduhan usaha penggulingan SBY ini sudahpernah “diluncurkan”. Ketua Umum Muhammadiyah, Dien Syamsudin, dalam suatu wawancara dengan sebuah stasiun TV swasta, mengakui bahwa dia telah difitnah sebagai orang yang bermaksud menggulingkan SBY dari Presiden RI yang syah.
Politik JP dan ABS Sangat Merugikan Rakyat
Poltik JP dan ABS ini sebenarnya sangat merugikan rakyat, karena Presiden dapat mengambil kebijakan yang salah, akibat laporan yang salah dari para pejabat yang suka menjilat agar bapak senang itu.
Sebagai contoh, bahwa angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka Presiden merasa bahwa kebijakan yang telah dia lakukan selama ini “sudah benar”, sehingga tidak akan ada koreksi kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Politik JP dan ABS ini akan lebih berbahaya bila kita mempunyai Presiden yang tidak mampu menganilis dan menilai, apakah laporan dari bawahannya itu benar atau hanya “make up” belaka, demi untuk menyenangkan hati Presiden.
Semoga Indonesia kelak tidaklagi mempunyai pejabat-pejabat “musang berbulu ayam” seperti mereka.
Depok, 21 Oktober 2010
Bakaruddin Is
