Pembangunan Gedung Baru DPR Bukan Prioritas Utama

Membaca posting Ketua DPR Marzukie Ali berjudul: “Response Mbak Della dan Teman-teman” yang di-posting 13 Januari tadi malam, saya Jadi tergelitik untuk membuat tulisan dengan judul di atas.

Rencana Pembangunana Gedung Baru DPR

[caption id="attachment_83059" align="alignleft" width="300" caption="Gedung DPR saat ini"][/caption] Walaupun rakyat menolak mentah-mentah, namun Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap membangun gedung baru DPR berlantai 36 itu di tahun ini. Andrinof Chaniago, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia menilai pendirian gedung baru DPR yang menelan biaya satu triliun rupiah ini sangat tidak tepat dan memberikan rasa ketidak-adilan bagi masyarakat. Ironis terjadi saat di tengah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta naiknya sejumlah harga.

Anggaran sebesar satu triliun itu malah melebihi jumlah anggaran buat kesejahteraan rakyat seperti biaya peningkatan gizi masyarakat yang membutuhkan 397 miliar ataupun penanggulangan kemiskinan dengan anggaran hanya sebesar 747 miliar rupiah.

Gedung baru DPR dengan nama Menara Senayan ini, menurut Andrinof, harus dibatalkan. “Suara rakyat harus betul-betul didengarkan. Rencana pembangunan gedung ini berlebihan. Biaya yang wajar jauh di bawah itu,” katanya.

[caption id="attachment_83061" align="alignleft" width="300" caption="Rencana Gedung DPR yang baru"]

12949784831599855083

[/caption]

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat, Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, seharusnya para anggota DPR memperhatikan masalah yang terjadi di masyarakat seperti ribuan sekolah yang dilaporkan rusak, banyak daerah yang belum memiliki rumah sakit atau instalasi air bersih yang memadai.

Sementara itu, anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR menegaskan bahwa pembangunan gedung baru DPR ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. “Coba lihat gedung DPR saat ini, yang kapasitasnya untuk 850 orang sudah dihuni 2500 orang, ditambah sekarang dengan 560 orang berarti 3000 sekian. Jadi, kita harus objektif dan kita bangun ini bukan jangka waktu pendek, melainkan untuk 50 bahkan 100 tahun ke depan.

Hendaklah wakil rakyat berpikir untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bila pembangunan memang diharuskan, alangkah baiknya jika dilakukan dengan biaya rendah, tidak dengan fasilitas yang mewah seperti kolam renang maupun sarana olahraga lainnya atau fasilitas lainnya yang pastinya akan membuat biaya pembangunan bertambah.

Saran dari Kompasianer untuk Marzukie Alie

[caption id="attachment_83060" align="alignleft" width="300" caption="Ketua DPRRI Marzukie Alie"]

12949782831580354448

[/caption] Sejalan dengan penokan tersebut, beberapa Komapsier telh posting beberpa artikel, dan telah ditanggapai oleh Ketua DPR yang berasal dari Partai Demokrat itu, antara lain: Kolam renang. Melihat bahwa air mmg merupakan persyaratan bagi gedung2 yg tinggi utk keamanan bila terjadi kebakaran, mmg saya setujui. Hanya saja kalau keberadaan bak air ini akhirnya di -expansi menjadi kolam renang apalagi SPA dsb.. saya kira kita sudah mengarah kepada pemborosan Pemborosan dimaksud adalah, air yg ditampung kalau ingin digunakan utk kolam renang, maka kita pasti akan berpikir akan ada budget utk hal ini, yaitu memfilter air kotor dari kolam renang. Nah biaya lagi bukan. Akhirnya terjadi pembengkakakn budget. Sepertinya harus diteliti lagi, sebab di Eropa sini ada kok gedung2 tinggi tetapi kolam renang tidak diharuskan, dicari solusi lain pengganti air. yaitu aparat pemadam kebakaran yang canggih lainnya, tanpa harus membangun kolam air. Saya setuju, pengadakan bak air ini, hanya pemborosan saja. Tidak perlu, masih bisa dijajaki kemungkinan lain pengganti air.

Tanggapan dari Marzukie Alie Untuk Mbal Della dkk

Masalah kolam renang, saya yakin anggota DPR belum tentu akan memanfaatkannya, tapi jangan lupa di DPR ada lebih kurang 1.500 PNS yang bekerja, belum termasuk anggota keluarganya. Mereka juga perlu diberikan sarana olahraga. Jangan lupa, senayan adalah pusat politik dan sport. Di lingkungan DPR ada beberapa sarana olaharga, termasuk lapangan sepakbola, yang justru dipergunakn oleh karyawan, wartawan dan sekali-kali ada pertandingan bola kaki diantaranya dan juga dengan anggota DPR. Saya yakin biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan kesehatan dari para PNS. Kalau SPA, sejak awal tidak pernah ada dalam pembicaraan / diskusi.

Dari ritikan Kompasienar dan tanggapan dari Ketua DPR RP Marzukie Alie, tampak bahwa sebetulnya rakyat banyak yang keberatan pembanguan gedung DPR baru, setidak-tidaknya harus ditunda dulu beberpa waktu, karena masih banyak yang lebih prioritas bagi kepentingan rakyat banyak,

Pembangunan Gedung Baru DPR Bisa DibatalkanPembangunan gedung baru DPR kemungkinan bisa dibatalkan mengingat masih adanya satu fraksi DPR yang menolak. Hal ini sesuai dengan janji yang disampaikan Ketua DPR Marzuki Ali yang akan membatalkan apabila ada satu fraksi yang menolak.

Dukungan penolakan pembangunan gedung baru DPR ini juga disampaikan oleh sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lingkar Madani untuk Indonesia, Komite Pemilih Indonesia (TEPI), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sadar Subagyo menyatakan, fraksinya sudah dua kali mengirimkan surat kepada pimpinan DPR tertanggal 1 Oktober 2010 dan 10 Januari 2011. "Jadi bisa lihat apakah Fraksi Gerindra main-main pencitraan atau tidak," katanya di sela acara audiensi penolakan gedung baru DPR dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1).

Surat pertama berisi tentang permintaan penjelasan dari staf ahli Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengenai rencana pembangunan gedung DPR. Sementara surat kedua berisi tentang pernyataan sikap. Poin-poinnya mencakup agar pembangunan gedung baru diimplementasikan dengan wacana pemindahan ibukota serta usulan agar dana pembangunan dialihkan saja ke kebutuhan masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra juga menyatakan siap menjatuhkan sangsi kepada kadernya yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tang-ga (BURT) Pius Lustrilanang. Pius dinilai membangkang dengan menyatakan semua fraksi termasuk Fraksi Gerindra menyetujui rencana pemban

Teguran itu ada lisan, tertulis bahkan Pergantian Antar Waktu," kata Sadar. Sadar memastikan, partainya juga bersedia dikonfrontasi dengan notulensi rapat BURT dan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi. Pasalnya, Fraksi Gerindra sudah dua kali mengirim surat penolakan pembangunan gedung baru DPR, yakni 1 Oktober 2010 dan 10 Januari 2011 yang lalu.

Kecolongan

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Desmon J Mahesa menyatakan, fraksinya sama saja kecolongan bila benar Pius menyatakan Fraksi Gerindra menyetujui gedung baru. Apalagi, jika Pius mengklaim persetujuan tersebut adalan instruksi partai.

Menurut Desmon, Gerindra akan menagih janji Ketua DPR Marzuki Alie yang pernah mengatakan akan membatalkan rencana pembangunan gedung senilai Rp 1,3 triliun jika ada satu fraksi yang menolaknya. "Surat penolakan sudah dilayangkan, jika disebut tidak ada maka artinya surat kami digelapkan," kata Desmon.

Sebenarnya, Fraksi Partai Gerindra mengharapkan Pius hadir pada acara audiensi ini. Semua demi menjawab pertanyaan yang ada. "Kalau ada disersi partai pasti akan akan memberikan teguran," kata Desmon.

Sabastian Salang dari Formappi mengatakan cukup yakin dengan dokumen yang ditunjukkan Fraksi Gerindra. Kini giliran Wakil Ketua BURT asal Gerindra Pius Lustrilanang beserta Ketua DPR Marzuki Alie yang menjelaskan pernyataan mereka sebelumnya bahwa semua fraksi telah setuju. Padahal Gerindra kekeuh tidak setuju. "Sikap Gerindra ini sesuai dengan bukti yang ada. Ini meyakinkan saya, bahwa surat mereka dikirim tahun lalu. Pernyataan Marzuki Alie gugur ketika Gerindra sudah menunjukkan bukti," katanya.

Sebastian mengatakan Marzuki Alie harus konsisten dengan pernyataannya bahwa jika ada satu fraksi saja yang tak setuju, maka rencana pembangunan gedung akan dihentikan.

Pembangunan Gedung Baru Bukan Prioritas Utama

Mengingat keadaan ekonomi rakyat yang masih sangat memprihatinkan saat ini, dimana harga sembako termasuk cabai yang sangat melambung tinggi, masalah TKI dan TKW yang terlantar dan terzolimi di LN terutama di Arab Saudi dan Malaysia, masalah langka-nya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, masalah mafia pajak termasuk Gayus Tambunan yang seperti bola liar yang lari kemana-mana dan hanya menyentuh para keroco, masalah dana bail out Bank Century 3.4 triliun yang sudah setahun tidak ada kemajuan, serta masalah korupsi lainnya seperti rekening gendut beberapa jenderal polisi, masalah mafia hukum, dan lain sebagainya, maka pembangunan gedung baru DPR dan MPR bukanlah prioritas utama saat ini,

Yang perlu dilakukan oleh DPR yang sangat prioritas saat ini adalah merevisi Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuata natara lain:

1.Hukuman mati atau minimal seumur hidup bagi koruptor seperti Gayus

2.Pembuktian terbalik

3.Pemiskinan bagi koruptor dan keluarganya, dirampas untuk negara dan langsuk masuk dalam APBN.

4.Praduga bersalah (bukan praduga tidak bersalah), kalau dari pembuktian terbalik ada indikasi korupsi

Gedung DPR Baru Boleh Dibangun Apabila

Apabila Indonesia sudah bebas korupsi, maka pendapat negara dari pajak dapat meingkat dua kali lipat dari yang sekarang (Tahun 2010 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 649 triliun termasuk pajak migas). Akibatnya akan lebih banyak menciptakan lapanagn kerja dan lapangan berusaha karena pembangunanan dalam seluruh sektor pun akan dua kali lipat lebih banyak.

Kalau anggaran pembangauan dua kali lipat dari sekarang, baru Gedung DPR baru boleh dibangun, bukah hanya 36 lantai, Kalau perlu 100 lantai, menyaingi gedung Petronas di Kuala Lumpur Malaysia yang mempunyai 88 lantai dengan tinggi lebih dari 450 m itu. Dan saya yakin rakyat Indonesia tidak akan keberatan lagi karena kesejahteraan mereka akan jauh lebih meningkat.

Semoga Ketua DPR dan semua anggota DPR dapat mempertimbangkan usul ini, daripada kepercayaan rakyat semakin turun drastis. Sekarang saja kepercayaan rakyat menurut survey Kompas sudah tinggal 24 persen. Kalau DPR masih ngotot akan membangun gedung DPR yang baru, dukungan itu akan semakin turun drastis, bahkan tidak ada dukungan sama sekali. Konsekwensi logisnya adalah persentase partisipasi rakyat pada PEMILU 2014 akan semakin turun

Tunda pembangunan gedung DPR sekarang juga. Malaysia saja yang lebih maju dan makmur rakyatnya sudah menunda pembanguan gedung DPR-nya yang baru. Mengapa Indonesai tidak?

Depok, 14 Januari 2011

Bakaruddin Is

Dari berbagai sumber di internet