Tidak Perlu Ada Lagi Pahlawan Nasioanal Baru

Hari ini, 11 November 2010, bereadar berita tentang gagalnya Soeharto dan Gus Dur menjadi Pahlawan Nasional. Golkar "mat-matian" mendukung dan memperjuangkan agar Soeharto diangkat sebagai Pahlawan Nasionalaur ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Dari sepuluh yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, memang hany dua nama itu yang sangat mengundang controversial, pro dan kontra. Kesepuluh orang calon Pahlawan Nasional itu adalah: 1. Ali Sadikin dari Jawa Barat 2. Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng 3. HM Soeharto dari Jawa Tengah 4. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur 5. Andi Depu dari Sulawesi Barat 6. Johanes Leimena dari Maluku 7. Abraham Dimara dari Papua 8. Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan 9. Pakubuwono X dari Jawa Tengah 10. Sanusi dari Jawa Barat. Alasan Soeharto dan Gus Dur Tidak Jadi Pahlawan Nasional Menkopolhukam Djoko Suyanto menjelaskan mengapa dua mantan presiden, masing- masing Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tak mendapat gelar pahlawan. Pemerintah, Kamis (11/11/20/10) hanya menetapkan dua nama yang mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional, yaitu Dr Johannes Leimena dan Johanes Abraham Dimara. Pemberian gelar Pahlawan Nasional dan bintang jasa ini didasari atas rekomendasi Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. "Gelar ini adalah suatu penghormatan untuk almarhum dan keluarganya. Oleh karena itu, Pemerintah tak mau setelah dianugerahkan, pihak keluarga malah dapat kesulitan. Kendala psikologis dan sosiologis menjadi bahan pertimbangan," kata Djoko Suyanto. Selain Soeharto dan Gus Dur, nama-nama lain yang juga diusulkan tapi gagal mendapat gelar sebagai pahlawan nasional aadalah Ali Sadikin, Habib Sayid Al Jufri, Andi Depu, Andi , Pakubuwono X, Andi Depu, Andi Makasau, Pakubuoan dan Sanusi. Djoko menjelaskan, semua nama calon yang dibahas di Dewan memenuhi baik syarat umum maupun khusus. Namun, Djoko menjelaskan lagi pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan Gus Dur hanya masalah waktu saja. "Dua nama itu layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hanya saja belum sekarang," kata Djoko yang enggan menjelaskan alasan sosiologis dan psikologis sehingga Soeharto dan Gus Dur tak diberi gelar pahlawan. Mengapa Soeharto dan Gus Dur Tak Pantas Jadi Pahlawan Nasional Soeharto 1. 1. Pada 30 Sep 1965, dalam pemberontakan G-30-S PKI, beberepa Jenderal Angkatan Darat, tewas dibunuh oleh PKI, sedangkan Soeharto adalah satu-satunya Jenderal yang selamat, bahkan tidak mendapat ancaman pembunuhan sama sekali oleh PKI. Sejarahwan memperkirakan bahwa Soeharto lah dalang semua itu, termasuk analisis dari media luar negeri. Akibat dari meletusnya G-30-S PKI ini lebih dua juta meninggal dunia (baca juga: Anda Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional pada profile penulis: http://politik.kompasiana.com/2010/10/19/anda-setuju-soeharto-jadi-pahlawan-nasional/ ) 2. 2. Pada 11 Maret 1966, heboh tentang beredarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekaro ke Soeharto. Dalam Surat Perintah tersebut dinyatakan bahwa Soeharto siap mengamankan situasi saat itu yang sedang kacau balau dan siap mengemban tugas sebagai Presiden menggantikan Soekarno. Sejarahwan menilai bahwa Soeharto sebgai figure yang sangat licik dan haus kekuasaan. Sampai saat ini tidak pernah diketemukan Supersemar yang asli. (Baca artikel di profile penulis berjudul: Supersemar Sebetulnya Ada atau Tidak Sih: http://politik.kompasiana.com/2010/03/11/supersemar-sebetulnya-ada-atau-tidak-sih/ ) 3. 3. Indonesia berhasil swasenbada beras dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup tinggi sehingga dijuluki sebagai "Macan Asia". Namun demikian "prestasi tersebut bukan karena kerja keras Soeharto, tapi melalui pinjaman luar negeri yang luar biasa bnayak, disebut "Bantuan Luar Negeri", sementara sekitar 30 persen dari dana luar negeri tersebut masuk ke kantong Soeharto dan para kroni, termasuk anak-anak dan cucunya yang tiba-tiba menjadi para pengusaha besar dengan fasilitas dari bapak mereka Soeharto. Akibatnya, setelah dunia tidak mau lagi meminjami Indonesia dengan hutang baru, maka Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, yang berakibat terhadap jatuhnya Soeharto. Soeharto meninggalkan hutang yang luar negeri yang sangat besar, dan menjadi beban berat bagi Pemerintah selanjutnya sampai dengan saat ini. 4. 4. Media masa, kebebasan mengemukankan pendapat, hak berdemonstrasi , semua dibungkam dan diberangus oleh rezim Orde Baru dibawah Kepemimpina Soeharto, sebagai Pembina Golongan Karya (waktu itu belum menjadi Parta seperti saat ini). Gus Dur

12894753201035895138

1. 1. Tahun 2000 Gus Dur mencabut Ketetapan MPRS No XXIX/MPR/ 1966, yang melarang Marxisme dan Leninisme. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal Marxisme dan Leninisme mengajarkan untuk tidak mengenal Tuhan (sama dengan komunis) 2. 2. Mei 2000, Badan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa uang sejumlah 4 juta $ Amerika Serikat, raib dari Kas Bulog.Tukang pijit Gus Dur menyatakan bahwa Gus Dur menyuruh mengambil uang tersebut dari Bulog. Meskipun uang itu sudah dikembalikan, tetap saja ada upaya Gus Dur untuk melakukan korupsi. 3. 3. Keterlibtan dan dukungan Gus Dur terhadap kepentingan Yahudi dalam Yayasan Shimon Peres (mantan Perdana Menteri Israel), serta pembelaan Gus Dur terhadap kaum Nasrani ketika ada konfik dengan Islam. Gus Dur malah pernah mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, minimal hubungan dagang langsung dengan Israel. 4. 4. September 2000, Gus Dur mengizinkan bendera Bintang Kejora para pemberontak/ separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang jelas akan merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI), yang merupakan harga mati, tidak dapat ditawar-tawar. Jelas hal ini melanggar UUD 1945. Tidak Perlu Ada Lagi Pahlawan Nasional Saat ini mestinya tidak perlu ada lagi pengangkatan sebagai Pahlawan Nasioanl, karena sudah terlalu banyak Pahlwan Nasional, sudah "inflasi" Pahlawan Nasional, sudah sekitar 140 Pahlawan Nasioanal, terbanyak di antara Negara-negara di dunia. Disamping itu, saat ini sangat sulit mencari figure pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kepentingan nasional atau kepentingan bangsa. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri, partai, golongan dan daerah masing-masing. Kalaupun ada Pahlawan Nasional kelak, hanya yang benar-benar selektif dan cukup satu orang saja, yaitu seorang Pemimpin (baca Presiden) yang dapat memberantas semua praktek korupsi, dan dapat menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara maju dengan penghasilan per kapita penduduknya sama dengan Jepang atau Amerika dan Negara-negara industri di Eropa, dengan pendidikan sebagian besar rakyat  minimal SMA atau sederjat, tidak seperti saat ini yang mayoritas hanya lulusan SD. Yang dibutuhkan rakyat banyak (bukan hanya segolongan manusia) saat ini adalah sembako, pakaiana dan perumahan yang layak. Bukan gelar Pahlawan Nasional yang tidak dapat mengenyangkan perut rakyat. Untuk itu, perlu kepemimpinan Nasional (baca Presiden) yang tegas dan berwibawa, tidak plintat plintut, yang mencintai rakyatnya secara keseluruhan, bukan hanya untuk suku tertentu, agama tertentu,  golongan atau partai tertentu saja, yang commit untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Para koruptor harus dihukum mati. Tidak ada jalan lain untuk segera melepaskan diri dari kemiskinan dan menjadi Negara maju, selain syarat tersebut Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November Semoga bermanfaat Baca juga artikel terkait dari penulis: Anda Setuju Soeharto jadi Pahlawan Nasional? http://politik.kompasiana.com/2010/10/19/anda-setuju-soeharto-jadi-pahlawan-nasional/ Supersemar Ada atau Tidak Sih http://politik.kompasiana.com/2010/03/11/supersemar-sebetulnya-ada-atau-tidak-sih/

Depok, 11 November 2010

Bakaruddin Is