Badai penindasan melanda muslim Rohingya di Myanmar. Sekelompok militer Myanmar berusaha melampiaskan amarahnya melalui pembunuhan, pembakaran desa-desa, sampai pada pengusiran besar-besaran atas muslim di wilayah konflik Rakhine. Aksi pemberontakan ini terjadi diakibatkan konflik berkepanjangan antara etnis Rohingya dan pihak militer yang menolak mengakui kewarganegaraan muslim Rohingya. Padahal mereka telah sangat lama menetap di daerah tersebut, namun status kewarganegaraannya masih menjadi perdebatan. Ditambah lagi isu rebutan kekuasaan di Myanmar lebih banyak dikendalikan oleh pihak militer, lalu belakangan pemain demokrasinya belajar untuk memberikan ruang pada kalangan non militer.
Dengan membuka akses berparlemen selebar-lebarnya, terjadilah rebutan kursi yang ujung-ujungnya didominasi oleh orang-orang baru dari kalangan non militer. Lebih tepatnya, rebutan kekuasaan ini berujung pada pertempuran rakyat yang memihak militer dan sebaliknya. Sengketa kebencian yang berlarut-larut ini berdampak pada tragedi kemanusiaan di Myanmar, bahkan kedamaian sudah tak dirasakan lagi disana. Hampir setiap hari muslim Rohingya ketakutan tinggal di rumah sendiri, mereka terpaksa menerobos masuk ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.
Namun karena terlalu banyak pengungsi yang masuk wilayah Bangladesh, akses mereka pun mulai dibatasi. Dampaknya mereka terlunta-lunta di tengah perjalanan, sebagian memaksa menerobos pintu perbatasan, sebagian lagi kebingungan meminta pertolongan pada bangsa yang mana. Ketegangan pun mencuat antara pengungsi dan pemerintah serta militer di negeri-negeri tetangga Myanmar. Indikasinya, negeri-negeri tetangga Myanmar bukan tak mau kerepotan menampung pengungsi Rohingya. Misalnya, Indonesia. Pemerintah kita hanya belum siap menampung jumlah pengungsi yang makin membludak. Ada banyak hal yang harus diperhatikan untuk mengurus pengungsi dari negeri lain, seperti: status kewarganegaraan, tempat tinggal, dan cara menghidupi mereka kedepannya.
Tapi, bukankah kita telah terlatih merawat orang lain? Bahkan pemerintah Indonesia sering mempekerjakan warga Negara asing di negerinya. Maka tak ada salahnya kita mencoba memberikan akses kepada mereka untuk masuk ke Indonesia dengan tetap menunaikan hak dan kewajibannya sebagai WNA. Justru, maruah bangsa tidak akan jatuh apabila mengurus korban genosida Rohingya. Singkatnya, kelompok anarkis Myanmar akan berpikir ulang untuk menyebar permusuhan di negeri mereka sendiri. Mereka tentu akan tersadarkan bahwa negeri lain saja bisa lebih peduli pada warga mereka. Sehingga kita berharap muncul kesadaran bersaudara di Myanmar, apapun etnis dan keyakinannya.
Adapun keyakinan yang dianut korban genosida Rohingya adalah salah satu dari implementasi Hak Asasi Manusia. Siapapun bebas memeluk keyakinan apa saja, selama tidak melanggar atau melawan toleransi antar umat beragama. Namun bila hal itu tidak terjadi sama sekali, pelaksanaan HAM mestinya lebih diapresiasi oleh setiap orang. Ditambah lagi, HAM adalah nilai murni yang sebaiknya dijaga untuk menghormati keyakinan orang lain, satu dengan yang lainnya.
Konflik Bayangan di Myanmar
Konflik bayangan yang terjadi di Myanmar telah melukai identitas mereka sebagai negeri peraih nobel perdamaian. Kekuasaan oleh demokrasi harusnya memihak perlindungan bagi rakyat. Sayangnya, kekuasaan justru dijadikan alat oleh penguasa mereka untuk memunculkan konflik yang sebenarnya tidak pernah terjadi antar umat beragama.
Kalau mau jujur, tidak pernah ada konflik internal maupun eksternal antar umat Budha dan umat Islam di Rohingya. Tetapi isu negatif yang meletus kemudian adalah konflik atas nama agama, padahal perlawanan tersebut semata-semata akibat dari dominasi politik yang dikendalikan oleh etnis Rohingya. Pengampu kekuasaan di Myanmar pun akhirnya seperti ketakutan, sehingga pecahlah tragedi keji yang dialami muslim Rohingya saat ini.
Alih-alih menciptakan perdamaian, justru yang meletus adalah kemarahan kaum Budhis yang dikonsumsi mentah-mentah oleh masyarakat kita. Sebelumnya, antara muslim dan Budha disana keadaannya baik-baik saja. Ketakutan-ketakutan politiklah yang tampak sekali mengadudomba antar kedua golongan ini di Myanmar. Seharusnya setiap orang menyadari bahwa pertikaian di parlemen demokrasi beresiko terhadap apapun, termasuk tragedi yang terjadi di Rohingya tidak ada hubungannya dengan unsur SARA. Kasus ini murni perkelahian politik kekuasaan.
Adapun benturan yang tampak didepan mata, itu hanyalah buah dari konflik bayangan yang sengaja dimunculkan untuk menyelisihi opini dunia. Langkah para pemegang kekuatan harusnya lebih waspada dalam menyikapi tragedi di Rohingya. Kita mesti melihatnya sebagai bahaya rebutan kekuasaan yang akhirnya mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Kaum budha dan muslim disana adalah korban kerusuhan parlemen demokrasi. Pendek kata, umat beragama di Indonesia tidak sepatutnya terhasut isu SARA.
Kita tidak boleh gegabah dengan melontarkan ujaran kebencian atau perlawanan pada umat Budha di negeri sendiri. Waspadalah, jangan terburu-buru melempar opini ataupun menyerang saudara yang berlainan agama. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi korban perpolitikan di Myanmar. Alangkah baiknya merekatkan persaudaraan dengan tetap berharap yang terbaik untuk rakyat Myanmar, sembari tidak melupakan bahwa situasi politik dunia hari ini tidak lebih sekedar alat yang dibuat mainan untuk mengambil alih kursi kekuasaan bagi pihak yang berkepentingan. Bijaklah menanggapi konflik bayangan di Myanmar, agar kita tidak ikut terbakar oleh persaingan sengit di pentas demokrasi.
