Proses demokrasi di negeri ini bukan tidak berbayar, ongkos yang di keluarkan juga terbilang cukup besar, untuk anggaran pilkada saja 5-28 Miliar sementara pilkada provinsi mencapai 60-78 Miliar, jika dikalkulasi dengan gaji yang di terima tidak akan bisa menutupi pengeluaran selama memimpin selama 5 tahun.
belum lagi mahar politik yang masih menghantui di republik ini sebab mahar politik atau transaksi antara kontestan pemilu dengan partai politik sudah terlalu sering dilakukan karena bentuk kebiasaan dalam perpolitik.
Transaksi tesebut meliputi dana kampanye, baju partai, mahar partai politik, serta biaya saksi-saksi yang harus disediakan para calon kontestan pemilu dan serangan fajar yang sesaat mendekati pemilu, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum.
Jadi wajar saja masih banyak juga masyarakat yang berharap mendapatkan serangan fajar, karena money politic sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat.
Jika hal seperti terus berlanjut masyarakat tidak akan mendapatkan calon pemimpin yang antikorupsi jika mahar politik masih terus berlangsung, seharusnya kader parpol juga harus berperan aktif agar calon yang di usung fokus untuk melayani masyarakat bukan fokus untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan.
Penomena ini terbukti karena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, faktor maharlah yang paling utama untuk terjadinya karupsi karena terlalu fokus untuk mengembalikan keuntungan karena sudah dikeluarkan dengan banyak.
Bukti nyata akibat mahar poltik yang terjadi adalah dijadikan sebagai ATM nya partai untuk membiayai partai, contoh beberapa kasus yang ditemukan dana korupsi mengalir ke partai.Â
Apalagi janji kampanye jokowi untuk memberantas korupsi karena bagaimanapun masyarakat rindu akan pemerintahan yang bersih sebab korupsi adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial, budaya, ekonomi bahkan demokrasi.
Semoga dengan janji tersebut bisa membasmi praktek korupsi sampai keakar-akarnya, tapi faktanya masih banyak saja kader-kader partai pendukung pemerintahan saat ini tertangkap kasus korupsi PDIP serta Golkar yang selalu menempati posisi teratas masalah kasus korupsi dan terkesan masih banyak saja para koruptor mendapat perlindungan dari para penguasa Republik ini.
Karena masih banyaknya kasus yang belum jelas serta masih banyak yang belum selesai, jika hal tersebut masih susah dibasmi maraknya peraktek karupsi akan semakin merajalela.
Salam Anak Perbatasan.
