Melawan Illegal Fishing: Advokasi untuk Kedaulatan Laut dan Keberlanjutan Perikanan

Praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Aktivitas ini menyebabkan kerugian miliaran dolar setiap tahun, merusak ekosistem laut, dan mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia berada di garis depan upaya global untuk memerangi masalah ini melalui kebijakan domestik dan kolaborasi internasional yang strategis.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan miliaran dolar setiap tahun akibat pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Selain itu, praktik ini menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti degradasi terumbu karang dan penurunan populasi spesies laut tertentu yang berisiko punah.

Pemerintah telah memperkuat pengawasan perairan dengan patroli maritim, penenggelaman kapal ilegal, dan peningkatan teknologi pemantauan berbasis satelit. Namun, advokasi dari masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Maria Novita, direktur lembaga advokasi Laut Biru, menekankan pentingnya melibatkan nelayan lokal sebagai mitra strategis. "Mereka adalah penjaga garis depan yang paling memahami dinamika lapangan," ujarnya. Dukungan bagi nelayan kecil melalui akses alat tangkap ramah lingkungan dan kebijakan perlindungan zona tangkap tradisional juga menjadi tuntutan utama para aktivis.

Advokasi juga menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil, yang seringkali menjadi korban dari konflik wilayah tangkap dengan kapal besar. Para nelayan ini membutuhkan perlindungan, seperti akses terhadap alat tangkap yang lebih baik dan kebijakan yang melindungi zona perairan tradisional mereka.

Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU). Forum ini memungkinkan negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik berbagi informasi dan memperkuat koordinasi dalam pengawasan lintas batas. Teknologi berbasis satelit yang didukung oleh mitra global seperti FAO turut membantu memantau aktivitas kapal ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebagai anggota Port State Measures Agreement (PSMA), Indonesia mendorong implementasi penuh perjanjian ini untuk mencegah kapal pelaku IUU fishing menggunakan pelabuhan internasional sebagai titik distribusi. Transparansi rantai pasok global juga menjadi fokus, dengan tujuan memastikan hanya hasil tangkapan legal yang memasuki pasar dunia.

Di kawasan ASEAN, Indonesia memimpin inisiatif patroli bersama dan berbagi intelijen maritim dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini dilakukan untuk memperketat pengawasan di perairan rawan konflik seperti Laut Natuna Utara. Selain itu, Indonesia berperan sebagai mediator dalam mendukung negara-negara Pasifik kecil menghadapi ancaman pencurian ikan oleh kapal besar dari luar kawasan.

Organisasi non-pemerintah (NGO) seperti WWF dan Greenpeace menjadi mitra penting dalam advokasi global. Mereka membantu meningkatkan kesadaran, memperjuangkan kebijakan berbasis lingkungan, dan menyediakan dukungan teknologi bagi pengawasan maritim. Dengan sinergi ini, Indonesia tidak hanya melindungi lautnya sendiri, tetapi juga memperkuat perannya sebagai pemimpin dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dunia.

Melawan IUU fishing adalah pertarungan atas kedaulatan dan kelestarian laut Indonesia. Keberhasilan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas internasional. Dengan kombinasi kebijakan yang kuat, advokasi masyarakat, dan kolaborasi lintas batas, Indonesia dapat terus menjaga sumber daya lautnya untuk generasi mendatang. Masa depan laut yang berkelanjutan bukan hanya impian, tetapi tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan.