Ketika Rakyat Absen di Hajatan Demokrasi

Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor: Minimnya Partisipasi Publik dan Tantangan Demokrasi Lokal

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang berlangsung pada 27 November menunjukkan hasil yang memprihatinkan, terutama di Kabupaten Bogor. Alih-alih mencapai target partisipasi sebesar 80% sebagaimana diharapkan, tingkat kehadiran pemilih justru anjlok hingga 54,54%. Penurunan ini tidak hanya signifikan dibandingkan Pilkada 2018 yang mencatat partisipasi sebesar 77%, tetapi juga mencerminkan degradasi serius dalam demokrasi lokal.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Anggit Gustriadi yang dilansir dalam pojoksatu.id, rendahnya tingkat kehadiran pemilih di 1.908 TPS di Kabupaten Bogor menjadi bukti lemahnya engagement masyarakat terhadap Pilkada tahun ini. Berbagai faktor menyumbang persoalan ini, mulai dari teknik sosialisasi yang kurang efektif, hingga masalah teknis seperti distribusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat undangan yang bermasalah. Penempatan TPS yang tidak strategis juga disebut menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat enggan hadir memberikan suara mereka.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam memobilisasi dan melibatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam pesta demokrasi. TPS yang tampak sepi dan suasana Pilkada yang "hambar" seolah mencerminkan bahwa agenda politik lokal belum sepenuhnya relevan bagi sebagian besar warga. Kondisi ini berisiko menggerus legitimasi pemerintah daerah yang terpilih, sekaligus memperlemah semangat demokrasi.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan sosialisasi, distribusi logistik pemilu, hingga penyelesaian masalah administratif seperti DPT. Partisipasi publik adalah kunci keberhasilan demokrasi, dan tanpa keterlibatan mereka, Pilkada hanya akan menjadi rutinitas formal yang kehilangan maknanya.