Budaya Oligarki dalam Demokrasi

Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga. Tidak sedikit negara lain memandang heran bagaimana demokrasi bisa berfungsi di tengah banyaknya budaya dan tradisi di Indonesia. Dibalik pandangan baik dari berbagai negara, terdapat fenomena yang menghawatirkan yakni oligarki. Kekuasaan politik dan ekonomi yang di kuasai oleh segelintir orang atau kelompok telah menjadi isu yang menonjol dalam politik dan ekonomi di Indonesia. 

Fenomena oligarki sudah ada sejak orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, di mana kekuasaan politik dan ekonomi berada di tangan sekelompok kecil elite yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintah. Pada tahun 1998 rezim otoriter berhasil digulingkan dan membuka jalan demokrasi lebih terbuka, tetapi jalan oligarki tetap bertahan dan beradaptasi dengan sistem politik yang baru.  

 Menurut winters, terdapat dua konsep dalam oligarki yang perlu diketahui, yaitu oligark dan oligarki. Sebelum terlalu jauh membahas tentang oligarki, kita perlu mengetahui apa itu oligark. Oligark adalah pelaku atau orang yang menguasai suatu kekuasaan dengan kekayaan pribadinya.   

Dari pengertian oligark, muncullah tiga masalah yang mungkin akan terjadi bahkan sudah terjadi di Indonesia. Pertama, kekayaan adalah bentuk materi untuk menguasai berbagai sumber kekuasaan. Dari masalah ini, para elite ekonomi mampu membungkam isu bahkan  masalah pribadinya dengan kekayaan yang mereka miliki. Kedua, mementingkan kepentingan pribadinya atas sumber daya lembaga. Di sini, bukan hanya kasus korupsi sebagai contoh permasalahan kedua, memperkerjakan saudara atau kerabat yang mungkin kurang berkualitas untuk menjadi posisi penting dalam perusahaan juga menjadi konflik. Terakhir, definisi oligark tetap sama sampai kapan pun dan dalam kasus apapun.

Sebagian pejabat maupun politikus sedikit demi sedikit mulai menganut sistem oligarki ini. Karakteristik oligarki pun dimulai dari uang dan kekuasaan mereka yang tidak dapat dipisahkan, seperti mudahnya seseorang masuk ke suatu pemerintahan dan mendapatkan kedudukan tinggi menggunakan kekayaannya, kemudian mereka menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan kekuasaan.   

Seperti yang sudah dibahas dari awal, kasus oligarki tidak dapat lepas dari pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, oligarki mulai menonjol dalam bidang politik . Banyak para lembaga politik yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia mulai terkikis dengan munculnya sistem oligarki 

Oligarki di Indonesia sangat berkembang pesat pada masa kepemimpinan Soeharto. walaupun sekarang sudah dalam era reformasi, bentuk-bentuk oligarki masih mengakar di negara kita, bahkan bisa dikatakan tumbuh subur khususnya dalam gelaran pemilu dan pilkada. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yang paling terlihat adalah tentang tata kelola politik dan penegakan hukum yang tumpul ke atas, sehingga orang yang telah mempunyai nama besar dalam lingkup politik tentu akan lebih mempunyai banyak ruang gerak, hal tersebut juga dapat memperluas manuvernya dalam memonopoli penegakan hukum yang tentu menguntungkan dirinya sendiri. Dampak negatif dari oligarki juga sangat serius, mulai dari naiknya angka korupsi, kolusi dan nepotisme, kemerosotan moral dan jika masih terjadi secara terus menerus, akan terjadi collapse. Pengaruh besar akan terus terjadi karena ini menyangkut ekonomi negara, dan jika ekonomi negara telah down maka dikhawatirkan negara akan tutup.  

 Apakah Indonesia termasuk negara oligarki? Menurut mela dalam channel @GEOLIVEindonesia, seperti yang telah diketahui banyak orang, Rusia dan Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan budaya struktural yang kuat, dari sinilah muncullah partai-partai kecil untuk memonopoli sumber daya tersebut. Menurut pakar politik Jefri Winters, Indonesia adalah negara oligarki yang bentuknya bervariasi, walaupun banyak yang mengenal bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. 

Banyak partai politik Indonesia di gerakan oleh pemilik modal dalam partai dan pemimpinnya, yang diherankan adalah konflik ini tidak bertentangan dengan UU tahun 2008 nomor 2.   

Oligarki di Indonesia sangat menghalangi pemerintahan demokrasi di Indonesia, di mana partai politik adalah sebuah bentuk oligarki karena dipimpin oleh sekelompok orang dengan kepentingan yang sama. Indonesia adalah bentuk pasar ekonomi yang menimbulkan munculnya perusahaan besar dan berpengaruh pada ekonomi dan politik Indonesia. Kemudian juga mulai muncul perusahaan milik individu yang berhasil memegang kendali perekonomian dan politik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama "9 naga". Diketahui dari cnbcindonesia.com, "9 naga" tersebut adalah Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riady, Tommy Winata, Anthony Salim, dan Dato' Sri Tahir. Dari 9 naga tersebut, ada yang menjadi dewan pertimbangan presiden, ia bernama Datok Sri Tahrir. Robert Budi Hartono, seorang pemilik PT. Djarum dan bank central asia dan banyak lagi perusahaan yang di pegang oleh 9 naga tersebut. Kesembilan individu ini mempunyai akses langsung ke presiden dan mungkin dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.