Apa pun motifnya dalam aksi pada 4 November lalu dengan mengusung isu “Menuntut agar Ahok dihukum karena penistaan terhadap agama” dan sederetan isu lainnya. Dan mendapat respon yang cukup beragam atas aksi tersebut, kini sentar terdengar isu bahwa akan diadakan kembali aksi pada 25 November.
Apakah aksi 25 November yang ramai terdengar itu masih mengusung isu yang sama terkait Ahok atau justru mengangkat isu baru dalam hal ini tentu mengarah pada Mr. Presiden, entah ini modelnya seperti kudeta kekuasaan karena ada sebagian pihak yang belum bisa Move on,pada Jokowi, atau bisa dalam bentuk lain.
Sebagai orang yang tidak berdomisili di Jakarta melihat hal tersebut dari sudut pandang sebatas mengamati apa yang berlangsung di Jakarta jelas akan berbeda, namun sebagai sebuah pendapat ini penting di ungkapkan. Sejauh yang di perhatikan apapun itu bentuk dan alasannya atas aksi menuntut agar Ahok harus di hukum atas penistaan Agama yang di sangkakan padanya itu juga menjadi hal kewajaran.
Dalam ruang demokrasi ini tentu diperbolehkan, hanya kemudian isu seperti ini tentu tidak akan berdiri sendiri tanpa ada sesuatu, sebut saja karena ada momentum demokrasi Pilkada DKI. Ruang demokrasi dengan sistem pasar bebas perebutan kekuasaan selalu dibaluti dengan isu ber-bau SARA, ini sudah tentu akan menarik banyak perhatian publik lepas bahwa hal tersebut benar adanya atau hanya sebatas sekenario untuk menjatuhkan lawan Politik.
Dua hal di atas sangat tipis batasnya ibarta hitam dan putih, dan menjadi distruktif apa bila isu tersebut ditelan bulat-bulat oleh kelompok-kelompok maaf “dengan pemahaman terbatas” sudah dapat dipastikan bahwa muarahnya adalah kegaduhan. Orang seolah tidak dapat lagi menggunakan akal sehatnya untuk menalar, ini menjadi fenomena dan selalu nampak pada ruang Politik Praksis dalam perebutan kekuasaan baik itu Pilkada.
Fenomena seperti ini akan selalu muncul kapan dan di mana pun dalam ranah Politik kekuasaan, jika Politik selalu memiliki kecendrungan mengabaikan konteks kemanusiaan. Akhirnya rakyat dibuat berkelahi seolah-oleh ini murni terjadi tanpa ada upaya provokasi, padahal kita tahu bersama soal semacam ini dalam ranah Politik kekuasaan telah mengadopsi oprasi khusus yang sering di lakukan oleh Inteljen, lajimnya di sebut False Flag Operation.padahal bangsa ini sudah sejak lama meninggalkan Politik barbar yang tak beradab.
Bagi saya menelaah situasi hingar bingar Pilkada DKI hal yang menjadi persoalan paling mendasar dalam soal ini penting dilihat:
“Land locked”, dan inward looking
Sebuah kecendrungan sikap yang berkembangan di kalangan masyarakat melihat “daratan” sebagai satu-satunya sumberkehidupan. Kecendrungan ini membawa implikasi Politik, sosial, dan ekonomi skligus. PertamamentalitasLand locked mewariskan kultur Politik yang secara terus menerus mengeksploitasi daratan beserta seluruh isinya, itu sebabnya Pola Politik yang berkembang adalah Politik memperebutkan kekuasaan di darat. Kecenderungan seperti ini telah di praktekan pada masa Orde Baru dengan sistem politik yang sangat otoritarianisme.
Dalam konteks kasus Pilkada DKI ini bisa di masukan dalam skema analisis seperti ini. Jelas bahwa perebutan Politik kekuasaan di darat adalaah mental Land locked masih ada dalam alam bawah sadar dan terus bergerak. Kedua, Mentalitas Land locked akan berimlikasi pada cara pandang Inward looking yaitu suatu model penalaran lokal yang meyakini bahwa perubahan-perubahan di dalam negeri merupakan kreatifitas murni yang bertumpu pada kondisi lokal.
Misalkan kasus 98 di Era-Reformasi yang telah menjadi mitologisasi dan demistifikasi bahwa kejatuhan rezim otoritarian Orba murni sebuah gerakan semua elemen pro-demokratik yang terorganisir hingga mampu menumbangkan rezim.
