Dibalik Kejanggalan Wakil Komisaris Utama Pertamina

Di pertengahan tahun 2015, Rini Soemarno, Menteri BUMN saat ini melantik enam pejabat baru BUMN. Tiga berasal dari kalangan PNS, tiga dari kalangan swasta. Salah satu perwakilan dari kalangan swasta adalah Edwin Hidayat Abdullah. Untuk yang belum familiar dengannya, beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN. Belakangan ini, saya baru menemukan fakta bahwa beliau juga memegang peranan sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Edwin Hidayat Abdullah merupakan salah satu figur dari Pertamina yang sering saya lihat muncul di berbagai media untuk menghadapi pers. Pernyataan-pernyataan yang ia buat juga menurut saya cukup menarik untuk diamati . Dalam berbagai kasus yang agak kontroversial, terungkap bahwa Edwin justru mengambil sikap yang cenderung tidak pro-Pertamina. 

Contohnya, Edwin adalah salah satu pejabat yang tampak sangat vokal mendukung pembentukan holding usaha energi. Salah satu skenario holding yang ia dukung adalah bagi Perusahaan Gas Negara atau PGN untuk mengakuisisi anak perusahaan Pertamina di bidang gas, yaitu Pertagas. 

Setelah rencana ini diutarakan, pertentangan keras diberikan oleh banyak orang Pertamina dan para ahli. Edwin diihat sebagai figur Pertamina yang malah mendukung wacana yang bisa melemahkan Pertamina.

Selain itu, masih ingat ketika terjadi cekcok antara Pertamina dan PLN soal harga uap panas bumi untuk PLTP Kamojang? Nah dalam kasus ini, Edwin sempat menegur ‘geblek’ humas Pertamina dan PLN karena merasa pembahasan tentang isu ini karena terlanjur ramai di media.

Yang baru-baru ini saya baca adalah soal akuisisi Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN. Anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang eksplorasi energi panas bumi di Indonesia ini rencananya akan diakuisisi setengahnya oleh PLN. Dalam sebuah artikel yang saya temukan, Edwin menyatakan dukungannya terhadap rencana akuisisi PGE oleh PLN. 

Ia merasa akuisisi PGE oleh PLN akan menjadi sebuah perwujudan sinkronitas dua BUMN besar di Indonesia. Mantan karyawan PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Sinar Mas Tbk ini memproyeksikan akuisisi PGE oleh PLN dapat membantu pencapaian target pemerataan listrik nasional.

Lagi-lagi, Edwin mengeluarkan dukungan terhadap keputusan yang punya potensi untuk merugikan perusahannya sendiri. Koleganya di Pertamina memiliki pendapat yang berbanding terbalik 180 derajat. Hampir seluruh figur di Pertamina menolak akuisisi ini karena dianggap merugikan dan berpotensi menghambat perkembangan industri panas bumi di Indonesia.

Edwin figur yang unik. Bisa dibilang suara dia BUMN ini tampak ‘beda sendiri’. Jika dilihat dari jejak rekam profesinya, bisa dilihat bahwa pengalaman kerja Edwin didominasi oleh pengabdian untuk perusahaan konglomerasi swasta seperti PT Sinar Mas, membuat BUMN sepertinya menjadi ranah yang asing untuknya. Mungkinkah masih ada kepentingan dari perusahaan-perusahaan ini yang memengaruhi sikap dan pernyataan Edwin?

Pertanyaan ini mungkin cuma pemikiran ‘nakal’ saya saja, tapi saya kira valid untuk dipertanyakan jika mengambil contoh kasus isu akuisisi PGE oleh PLN ini misalnya. 

Seperti yang kita tahu, PLN memang memiliki hubungan yang dekat dengan Sinar Mas. Sinar Mas dan PLN bekerja sama dalam beberapa proyek, seperti pinjam pakai lahan untuk pembangunan GITET. Mungkinkah ikatan emosional Edwin dengan perusahaan-perusahaan bekas tempat ia bernaung seperti Sinar Mas mendorong Edwin untuk mendukung PLN dan malah melemahkan perusahaannya sendiri?