Reformasi 1998 Belum Tuntas, Hubungan Sipil-Militer Harus Demokratis

Sebenarnya, untuk jabatan-jabatan di Kementerian Pertahanan dari sipil, kini sudah ada Universitas Pertahanan (Unhan) milik Kementerian Pertahanan. Mahasiswanya, 60% sipil dan 40% dari TNI. Tetapi, menurut Koesnadi, lulusan Unhan yang sipil, masih sulit diterima bekerja di Kementerian Pertahanan.

''Karena yang menyeleksinya pejabat-pejabat dari militer. Jadi, ada diskriminasi dalam penerimaan pegawai negeri sipil di Kemenhan,'' tegasnya.

Harapan Pada Presiden Sipil

Reformasi 1998 akan bisa tuntas, bukan hanya Kementerian Pertahanan dipimpin oleh sipil bersama seluruh pejabat eselon yang ada juga dari sipil. Sehingga kementerian tersebut akan menjadi bagian dari suprastruktur politik, dimana memang sipillah yang harus memimpinnya.

Bahkan, menurut Koesnadi, TNI dan Polri pun juga harus dipimpin oleh sipil. Dalam hal tersebut, seharusnya TNI berada dibawah Kementerian Pertahanan dan Polri berada dibawah Kementerian Dalam Negeri, karena ini menyangkut Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat). Sedangkan TNI bertanggungjawab pada masalah pertahanan negara dari ancaman atau serangan negara lain atau dari luar.

''Itu semua akan terwujud, jika Presiden kita dari sipil. Kalau dari militer, mereka masih ambisius ingin menjadi Panglima Tertinggi militer. Padahal, sebagai Panglima Tertinggi Militer, tidak perlu TNI harus berada langsung dibawah Presiden, seperti selama ini. TNI cukup menjadi bagian dibawah Kementerian Pertahanan,'' tegasnya.

Demikian juga denganPolri, harus berada dibawah Kementerian Dalam Negeri, sebagai institusi yang menangani masalah Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Di negara-negara lain, seperti itu, Polri berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Hanya di negara kita, baik militer atau pun Polri berada dibawah langsung presiden.

Sebenarnya almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur sudah memulai mereformasikan hubungan sipil-militer ini, yakni dengan memisahkan Polri dari TNI. Sekarang, kalau Presiden terpilih dalam Pilpres nanti dari sipil, ada harapan untuk menuntaskan reformasi TNI-Polri tadi. Kalau dari militer, kayaknya sulit diharapkan untuk menjadikan TNI-Polri bisa ditempatkan dibawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.

Sekarang tergantung kita para pemilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang, apakah kita masih menginginkan Presiden kita dari militer atau dari sipil. Kalau dari militer, berarti kita akan status quo dan tidak akan ada penyempurnaan Reformasi 1998. Tetapi, jika kita pilih presiden dari sipil, maka ada harapan demokrasi kita akan semakin baik dan Reformasi 1998 akan tuntas. Dan, TNI akan ada dibawah Kemenhan, sementara Polri akan ada dibawah Kemendagri. Presiden Gus Dur yang dari sipil, sudah memulainya. Ini harus dituntaskan....
Gimana????